Habibie Usulkan Batam Menjadi Provinsi Khusus

Minggu, 29 September 2013 ( sumber: Tribun Batam )

BATAM, TRIBUN - Untuk meminimalisir dualisme kepemimpinan di Kota Batam, bisa membentuk Batam sebagai provinsi khusus. Yang mana kepemimpinannya dipegang langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau.

Demikian disampaikan BJ Habibie dalam acara silaturahmi bersama Kadin Batam dan pengusaha Provinsi Kepulauan Riau, di Haris Hotel, Batam, Sabtu (28/9/2013).

 

Untuk itu, dalam waktu dekat ini dirinya akan menyampaikan usulan ini ke pusat, agar Batam yang dulunya pernah mencapai 25 persen pertumbuhan perekonomiannya, bisa menggeliat kembali. Mengingat Batam merupakan wilayah industri yang strategis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

"Mudah-mudahan sebelum tanggal 7 Oktober 2013 hasilnya sudah bisa saya sampaikan kepada masyarakat Batam," ujar BJ Habibie.

Selain itu, dengan pembentukan Provinsi Khusus untuk Batam, setidaknya konsep awal Batam yang dijadikan sebagai kota industri atau kota pusat perekonomian Indonesia bisa kembali terwujud.

"Bila perlu Batam membuat lokasi khusus perjudian, sehingga kita bisa banar-benar bersaing dengan negara sebelah," katanya.

Begitu juga dengan keluhan SK Menhut, meski tidak begitu disinggung BJ Habibie, namun dirinya mengaku hal ini akan dipertanyakan ke pusat dan Menteri Kehutanan.

Sementara itu Ketua Kadin Batam, Akhmad Ma'ruf Maulana mengaku, rencana Presiden RI ke-3 itu, pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung rencana itu.

"Kami, Kadin Batam sangat menyambut baik dan mendukung sekali atas wacana tersebut, karena dengan berubahnya Batam sebagai provinsi khusus dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri, setidaknya membuat Batam yang selama ini ada dua kepemimpinan bisa diminimalisir. Dan yang terpenting konsep awal Batam kembali terulang yang selama ini sedikit sudah mulai beralih," katanya.

Tak hanya itu, sambung Ma'ruf, apa yang menjadi gugatan mereka terhadap SK Menhut, semua berkasnya sudah dipegang oleh BJ Habibie.

"Pak BJ Habibie berjanji akan langsung bertemu dengan Menhut untuk membahas SK Menhut ini berdasarkan atas gugutan Kadin dan keluhan masyarakat Batam sendiri. Karena tidak dipungkiri, akibat SK Menhut ini tidak sedikit investor yang terancam hengkang karena tidak ada kejelasan lahan Batam itu sendiri," jelasnya.

"Mudah-mudahan 7 oktober 2013, hasilnya sudah bisa kita dengarkan bersama dari mantan Ketua Otorita Batam ini," kata Ma'ruf lagi.

Baru 10 Persen Baliho Caleg Dibersihkan

Senin, 30 September 2013 ( sumber: Posmetro Batam )

BATAM, METRO: Baliho para calon legislatif (caleg) yang terpasang di jalan protokol Kota Batam, serentak dibersihkan pada Sabtu (28/9). Karena kendala hujan, pembersihan dilanjutnya hari ini.

Komisioner KPU Kota Batam, Pokja Kampanye, Yudi Kornelis SH, M.Hum kepada POSMETRO, Minggu (29/9) mengatakan, pihaknya membagi empat zona pembersihan terhadap baliho yang terpasang di jalan protokol, yakni; Di Batuampar-Bengkong, Lubukbaja-Batamkota, Seibeduk-Nongsa, Sagulung dan Sekupang Batuaji.

 

“Namun sampai pada Sabtu, habis magrib, pembersihan terhenti karena faktor cuaca. Yang masih 80 sampai 90 persen di Lubukbaja, Bengkong, Nongsa, Seibeduk dan Batuaji. Yang sudah bersih di Sekupang,” ujar Yudi.

Katanya, pembersihan akan dilakukan pada Senin (30/9) hari ini. Dan diperkirakan  hari itu juga akan rampung 100 persen.  Dijelaskan Yudi, pembersihan alat peraga kampanye ini merujuk pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013.

Dan sebelumnya, pihaknya sudah menggelar sosialisasi sejak tanggal 24 September lalu. Bahkan sehari sebelumnya suratnya sudah dilayangkan kepada setiap parpol, agar membersihkan alat peraganya di jalan protokol.

“Sampai hari ini (kemarin) belum ada komplain dari parpol,” kata Yudi terkait pembersihan alat peraga itu, menjawab POSMETRO. Nantinya, spanduk-spanduk yang sudah diturunkan itu akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Telaga Punggur. Masih kata Yudi, Tim yang turun dalam pembersihan alat peraga kampanye itu terdiri dari, Panwas, Satpol PP, polisi, Dinas Kebersihan, Dispenda, Dishub, Ditpam dan KPU.

Sementara itu, untuk pemasangan alat peraga kampanye, akan ada 1 zona setiap kelurahan atau kecamatan. “Nantinya ada satu zona di setiap kelurahan.

Boleh dipasang dimana saja, asalkan jangan di jalan protokol, fasilitas publik, taman, tempat ibadah, sekolah,” tutupnya.

Habibie Kecewa Dengan Perkembangan Batam

Senin, 30 September 2013 ( sumber: Posmetro Batam )

BATAM,METRO: Presiden RI ketiga, Baharudin Jusuf (BJ) Habibie mengaku kecewa dengan perkembangan Batam. Ia mengenang  20 tahun kepemimpinannya di Otorita Batam pada masa itu, di mana tingkat investasi berkisar 17-25 persen, tak seperti sekarang yang cuma 7-8 persen investor yang menanamkan modalnya.
 <!-- more >

“Waktu saya dipanggil untuk pulang ke Indonesia, Pak Harto (Soeharto, Presiden RI kedua) meminta saya membangun Batam untuk gudang Pertamina. Tapi saya tidak mau. Saya mau membangun Batam kalau Batam untuk kepentingan nasional,” kenangnya di hadapan para pengusaha Kepri di Hotel Harris, Sabtu (29/9) sore, saat silaturahmi bertema Batam Masa Lalu, Masa Sekarang dan Masa yang Akan Datang.


Cerita dia, kala itu Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menelpon Habibie. “Cuma satu yang dimintanya, di Batam tidak boleh dibangun tempat judi. Karena kalau ada tempat judi, masyarakatnya yang mayoritas Tionghoa dan suka judi akan ke Batam semua,” beber Habibie disambut gerr tawa hadirin.

Namun, Singapura justru yang kemudian membangun lokasi peruntungan. “Saya telepon balik. Kok di sana dibangun lokasi perjudian? Dia bilang, itu bukan pemikiran dirinya, tetapi penerusnya. Lalu saya pikir lagi, negara Malaysia yang negara Islam saja boleh, so what?. Pajaknya mereka pakai untuk bangun sekolah, tempat kesehatan, untuk masyarakat banyak. Orang kita pun yang nggak bisa judi di sini akhirnya judi ke sana. Artinya, harus di-review,” ungkapnya.
 
“Kewajiban Anda (pengusaha Kepri) dan hak Anda untuk melihat detail apa yang terjadi. Jadi, pandai-pandai untuk belajar masa lalu,” ulasnya seraya berjanji akan membahas SK Menhut Nomor 463 tentang kawasan hutan lindung, yang belakangan menuai keresahan di Batam.

Dualisme kepemimpinan di Batam, membuat Habibie sempat mengajukan wacana membentuk Daerah Istimewa Barelang, apalagi lokasinya strategis. “Tentu untuk membangunnya harus memenuhi persyaratan dan sarana prasarana tertentu. Tapi Batam menjadi pincang, karena saat saya belum selesai dengan tugas, saya sudah ditarik jadi wapres,” ucapnya menanggapi pertanyaan praktisi hukum di Batam, Ampuan Situmeang.

Karenanya, singgung Habibie, tidak menutup kemungkinan saat ini membuat provinsi khusus bagi Batam. “Tapi memang panjang urusannya dengan undang-undang. Dengan UU baru daerah istimewa Barelang. Kenapa tidak bisa? Kan sekarang ada Daerah Istimewa Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Aceh. Daerah Istimewa Barelang karena kan kita sudah bangun jembatannya di sana,” tukasnya.

Kewenangan BP ”Digergaji”

Sabtu, 28 September 2013 ( sumber: Tanjungpinang Pos )

Ampuan Situmeang

Ampuan Anggap Masalah Hutan Lindung Politis

 

Batam – KEWENANGAN Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam dinilai ‘digergaji’ oleh Kementerian Kehutanan. Penilaian ini, karena Menteri kehutanan tidak punya kewenangan untuk menetapkan hutan di Batam. Sebaliknya pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) itu adalah wewenang BP Batam.

Mustofa Pimpin BP Batam?

Rabu, 25 September 2013( sumber : Haluan Kepri >

BATAM (HK)- Mustofa Widjaja santer dikabarkan kembali memimpin Badan Pengusahaan (BP) Batam. Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu akan dilantik oleh Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun yang juga Gubernur Kepri HM Sani.

DPD Desak BP Batam Siapkan Hutan Pengganti

Selasa, 24 September 2013 ( sumber : Haluan Kepri )

 

Terkait SK Menhut 463

BATAM CENTRE (HK) - Keberadaan SK Menhut 463 yang mengatur kembali luasan hutan lindung di Kepri tidak hanya menjadi perhatian serius DPR RI asal Kepri, Hary Ashar Azis dan rekan-rekannya.  Tapi juga menjadi perhatian serius DPD RI asal Kepri.

DPD RI: BP Batam Harus Punya Lahan Pengganti untuk Hutan Lindung Batam

Selasa, 24 September 2013( sumber : Batam Pos )

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Kepri, Zulbahri menegaskan, DPD RI yang tergabung asal dapil Kepri sudah bertemu dengan Menhut dan Menteri Keuangan.

Batam Berdiri di Atas Hutan Lindung, REI Tuding BP Tuding Tanggungjawab

Selasa, 24 September 2013 (sumber : Batam Pos )

Seratusan ribu lebih rumah di Batam baik yang sudah berpenghuni maupun yang belum dihuni, bangunannya berdiri diatas lahan hutan lindung. Terbanyak adalah perumahan di Kawasan Batuaji, dan Bengkong.
Hal tersebut dikatakan oleh ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia khusus Batam, Djaja Roeslim kepada Batam Pos ditempat kerjanya, Senin (23/9).

Hakim PTUN Minta BP Batam Revisi Surat Kuasa

Selasa, 24 September 2013 ( sumber : Tribun Batam )

SIDANG-Majelis Hakim PTUN Tanjung Pinang menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang dibacakan Tergugat (BP Batam) dalam sidang lanjutan atas sengketa lahanm, Senin (23/9/2013)

 

BATAM,TRIBUN-Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang kembali meminta perwakilan BP Batam untuk merevisi surat kuasa dalam mengikuti sidang Gugagatan yang dilayangkan PT Marshall Global Investment terhadap BP Batam atas perkara satu lahan dimiliki dua perusahaan, Senin (23/9/2013). Karena dalam sidang PTUN, Tergugat tidak boleh menuntut kembali pihak Penggugat. 

Pasar Induk Sepi, Pihak Ketiga Belum Ketemu

 Selasa, 24 September 2013 (sumber : Posmetro )

BATAM, METRO: Karena minim pembeli di Pasar Induk, pedagang pun tumpah di Pasar Tos 3000. “Para pedagang memilih pindah dari Pasar Induk, karena masyarakat kurang minat beli di sana. Sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan Pasar Induk dan berjualan di Pasar Tos 3000,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK/UKM) Pemko Batam, Febrialin.

Lintasan Air untuk Atasi Banjir di Tiban

Selasa, 24 September 2013 (Sumber : Tanjungpinang Pos )

 

 BANJIR: Sejumlah ruas jalan di Batam masih banjir baru-baru ini. BP Batam berusaha mengurangi titik banjir dengan membangun drainase.

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencoba membantu mengatasi banjir yang melanda wilayah Tiban jika hujan.

Produk Tak SNI, Didenda Rp2 M

Senin, 23 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

 

Kewajiban Pengusaha untuk Konsumen

Batam – PEMERINTAH mewajibkan pengusaha untuk melindungi konsumen. Salah satunya, melalui produk yang bersertifikat, Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain melindungi masyarakat, SNI juga akan meningkatkan daya saing pengusaha Indonesia.

Sani: Kita Belum Menyerah

Senin, 23 September 2013 ( sumber : Tanjunpinang Pos )

HM Sani

Lobi DPR RI Soal SK Menhut 

 

BATAM – Upaya Gubernur Kepri, HM Sani untuk memperjuangkan kawasan industri, perumahan yang ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung, terus berlanjut. Sani bahkan sudah melakukan lobi-lobi ke Komisi IV DPR RI, untuk mengubah peruntukan lahan di Batam dan daerah lain di Kepri. 

 

Lobi untuk Merevisi SK Menhut soal Hutan di Batam Berpotensi Jadi Lahan Korupsi

Jumat, 20 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

BATAM (BP) – Kisruh SK Menhut 463/2013 yang menghutankan kembali sejumlah kawasan komersil di Batam tak hanya membuat investor resah, tapi berpotensi jadi lahan pemerasan dan korupsi oknum pejabat. Pasalnya, untuk mengubah kawasan komersil itu dari status hutan menjadi bukan kawasan hutan, butuh perjuangan panjang.

Minta Anggaran Rp16 Miliar Buat Urus Sampah

Kamis, 19 September 2013 ( Sumber : Posmetro Batam )

Sampah berserakan di ruas jalan arah ke pelabuhan Dapur 12 Sagulung.

BATAM, METRO: Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Suleman Nababan mengakui, saat ini pihaknya belum memberikan pelayanan yang maksimal dalam hal pengangkutan sampah.

Thailand Jajaki Investasi di Batam

Kamis, 19 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

BATAM CENTRE (HK) - Deputi Pengawasan dan Pengendalian BP Batam, Asroni Harahap mengatakan Thailand berminat melakukan investasi di Batam, terutama investasi  di bidang otomotif dan industri manufaktur.

Rencana itu, lanjut Asroni, disampaikan langsung oleh Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H.E Paskorn Siriyaphan, saat melakukan kunjungan ke BP Batam dalam rangka penjajakan investasi di Batam, Rabu (18/9).

BP Batam: Thailand Minat Investasi Otomotif di Batam

Rabu, 18 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

Thailand berencana menamakan modal dibidang otomotif di batam.

Deputi Bidang Pengendalian Badan Pengusahaan (BP) Batam, Asroni Harahap mengatakan pihaknya baru saja mendapat kunjungan dari duta besar Thailand, H E Paskorn Siriyaphan. Dimana pada kunjungan itu, Duta besar menyampaikan keinginan mereka untuk berinvestasi di Batam. Salah satunya dengan berinvestasi di bidang otomotif.

Satu Lahan Dimiliki Dua Perusahaan

Rabu, 18 September 2013  ( sumber : Tribun Batam )

TRIBUNNEWSBATAM.COM/ZABUR ANJASFIANTO

SIDANG-Majelis Hakim PTUN Tanjung Pinang mendengarkan penjelasan dari Penggugat atas lahan yang dialokasikan BP Batam ke dua perusahaan, Selasa (17/9/2013)

 

BATAM,TRIBUN-Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, Kepri meminta perawakilan dari BP Batam untuk menunjukan surat kuasa yang hadir dalam sidang gugatan yang diajukan oleh PT Marshall Global Investment, terkait lahan yang dimiliki dua perusahaan, Selasa (17/9/2013). Tidak hanya itu saja, Santo perwakilan dari BP Batam juga tidak bisa menujukan jawaban atas dokumen yang diterbitkan untuk PT Marshall Global Investment dan PT Sempurna Mitra Sarana atas lahan yang sama.

Proyek Belum Rampung, Jalan Duyung Jadi Kubangan

Selasa, 17 September ( sumber : Tribun Batam )

 

 Kondisi Jalan Duyung, Jodoh, Batam, berubah menjadi kubangan air akibat diguyur hujan cukup lebat pada Selasa (17/9/2013) sore.

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM, TRIBUN - Kondisi Jalan Duyung, Jodoh, Batam, seketika menjadi kubangan air akibat diguyur hujan, Selasa (17/9/2013) sore.

Sekitar 3 minggu ini terlihat papan pengumuman adanya pengerjaan jalan di sekitar itu. Ditambah lagi sebuah beco (alat pengeruk) tampak tengah bekerja mengeruk tanah.

Soal Pemanfaatan TPA Telagapunggur, BP Batam Tidak Cari Untung

Rabu 18 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

BATAM,METRO: Badan Pengusahaan (BP) Batam berharap mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan sampah yang akan dilakukan Pemko Batam dengan pihak swasta. Hal itu dikarenakan TPA Telagapunggur masih merupakan aset penuh oleh BP Batam.

“Ini kan kerjasama pemanfaatan lahan, ya ada bagi hasilnya,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam, Istono, sesaat setelah mengikuti rapat koordinasi melibatkan DPRD dan Pemko Batam.

Kemenhut Bantah akan Mencabut / Merevisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Wilayah Hutan di Batam

Rabu, 18 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah akan mencabut maupun merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) tentang wilayah hutan di Batam. Kementerian yang dipimpin Zulkifli Hasan itu justru bersikukuh SK yang sudah dikeluarkan harus dipatuhi.

Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Kemenhut, Sumarto Suharno, menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana Menhut merevisi atau mencabut SK tentang wilayah hutan lindung di Batam.

Pelanggaran terhadap UU Kehutanan adalah Pidana.

Rabu, 18 September 2013  ( sumber : Batam Pos ) 

Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Kemenhut, Sumarto Suharno, menegaskan, langkah yang bisa ditempuh dengan adanya pelanggaran atas UU Kehutanan adalah proses pidana.

“Tentu kalau memang ditemukan unsur pidana bisa dilakukan penyelidikan, penyidikan. Kami kan juga ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, red),” lanjutnya.

Proyek Jalan Duyung Terbengkalai, Pengusaha Mengeluh

Rabu, 18 September 2013  ( sumber : Batam Pos ) 

Proyek perbaikan jalan Duyung, Jodoh, tepat di depan Pasar Induk sampai arah Novotel dan  DC Mall yang pengerjaanya  terbengkalai, dikeluhkan pengusaha dan pengguna jalan. Tak sedikit pengendara yang terjerembab ke lubang yang tertutup air saat hujan.

“Jalannya membentuk kubangan yang dalam. Sudah bisa jadi tempat budidaya lele,” kata Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Batam, Abidin Hasibuan, Selasa (17/9) melalui sambungan telepon.

Rudi Tetap Minta Surat Hibah

Selasa, 17 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

RAKOR: Masalah TPA Telaga Punggur salah satu pokok bahasan yang dibahas saat rakor di Batam, kemarin.
F-MARTUa/TANJUNGPINANG POS

Akhir September MoU Serah Terima Lahan TPA Punggur
 
Batam – Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mencapai kata sepakat untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur. Akhir September akan diteken MoU tersebut.

Ini salah satu kesepakatan yang dihasilkan saat rakor BP Batam dan Pemko yang difasilitasi DPRD Batam, Senin (16/9) di Harris Hotel.

Harry Nilai SK Menhut Soal Hutan Lindung di Batam Cacat Hukum

Selasa, 17 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

Surat Keputusan (SK) Menhut No.463/MENHUT-II/2013 perubahan peruntukan kawasan hutan lindung di Batam dinilai cacat hukum. Masyarakat dan pemerintah bisa mengajukan gugatan dan menuntut SK tersebut segera dicabut.

BP Batam Sepakati Kerjasama Pemanfaatan Lahan TPA Telagapunggur dengan Pemko Batam

Selasa, 17 September 2013  (sumber : Batam Pos )

BP Batam sepakat akan melakukan kerja sama dengan Pemko Batam soal soal lahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur sebesar 48 hektar. Nota kesepahaman tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan BP Batam, Istono, saat menghadiri rapat koordinasi BP Batam dengan Pemko Batam dan DPRD Batam di Hotel Harris, Senin (16/9) siang.

“Ya, MoU nya merupakan penyerahannya saja atau mekanisme penyerahan ke Pemko Batam. Dasar MoU nya bukan hibah melainkan kerjasama pemanfaatan lahan atau aset di TPA Telagapunggur,” ujar Istono.

Soal Pengelolaan Sampah, BP Batam Minta Bagi Hasil dengan Pemko

Selasa, 17 September 2013  (sumber : Batam Pos ) 

 

BATAM (BP) – Badan Pengusahaan Batam akan mendapatkan bagi hasil pengelolaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur. Hal ini seiring dengan pengelolaan lahan TPA Punggur seluas 48 hektare ke Pemko Batam.

 

SK Menhut Nomor 463 Penyebab Batam Hancur

Selasa 17 September 2013 ( sumber : Posmetro Batam )

Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung

BATAM, METRO: Pemerintah pusat memprediksi Batam akan hancur jika mengikuti Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan (Menhut) Nomor 463 mengenai perubahan status. Ini disampaikan Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono, dalam rapat koordinasi (Rakor) antara DPRD, Pemko dan BP Batam di Harris Hotel, Senin (16/9).

Hary Azhar: Menteri Kehutanan Tak Punya Otak

Senin 16 September 2013  (sumber : Posmetro Batam )

BATAM, METRO: Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 463 mengenai perubahan peruntukan, dinilai merusak industri keuangan di Batam.

Pasalnya tidak satu pun perumahan maupun ruko yang telah memiliki sertifikat yang dapat diagunkan ke bank. Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis.

Lahan TPA Punggur Diserahkan Selamanya

Selasa, 17 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

BP-Pemko Batam Teken MoU Akhir September

BATAM CENTRE (HK) - Badan Pengusahaan (BP Batam) akhirnya menyerahkan lahan Tempat Pengolahan Akhir (TPA)  sampah di Telaga Punggur ke Pemko Batam, dengan sistem kerjasama pemanfaatan selamanya. Penyerahkan itu dilakukan setelah melalui kordinasi yang panjang dan melelahkan.

Menhut Tolak Putihkan Hutan Lindung Batam

Selasa, 17 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Batam (HK)- Kabar tak mengenakkan bagi warga Batam datang dari Kementerian Kehutanan. Wakil Walikota Batam, Rudi SE menyampaikan bahwa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tidak akan memutihkan status hutan lindung di Batam.

Industri Kecil Jadi Rekanan Shipyard

Sabtu, 14 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

 

BERBINCANG : Kepala BP Batam dan Kepala BPPT Marzan saat berbincang usai penandatanganan MoU, Jumat (13/9).
F-martua/tanjungpinang pos

BP Batam dan BPPT Bentuk Kelompok Industri Perkapalan
 
Batam – Saat ini, industri galangan kapal atau shipyard merupakan industri nomor satu di Batam. Namun, ke depan perlu mendorong industri menengah dan kecil berkembang melalui pembentukan kelompok.Karena itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam perlu membangun kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk merealisasikannya.

DPD Siapkan Kajian SK Menhut

Sabtu, 14 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

SEKUPANG(HK)- Law Centre Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Kepri Djasarmen Purba mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan kajian khusus, terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 463.

Dalam SK tersebut, diputuskan lebih dari 60 persen wilayah di Batam merupakan hutan lindung. Dan, dampak dari SK tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Menristek Resmikan Batam Techno Park

Sabtu, 14 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 

 

Batam Cocok Sektor Perikanan

Batam (HK)- Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta mengatakan, selain industri perkapalan, pengembangan sektor perikanan sangat cocok dilakukan di Kota Batam. Ini dikarenakan wilayah Batam memiliki perairan yang sangat luas dibandingkan daratan.

"Batam sebaiknya mengembangkan potensi sektor perikanan karena 90 persen wilayah Batam terdiri atas perairan atau laut," kata Menristek saat menjadi salah satu pembicara pada seminar tentang Techno Park di Gedung Politeknik Negeri Batam, Jumat (13/9).

Perkuat Industri Galangan, BP Batam Gandeng BPPT

Sabtu, 14 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 

 

BATAM CENTRE (HK) - Untuk memperkuat industri galangan kapal, Badan pengusahaan (BP) Batam menggandeng  Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Memorial of Understanding (MoU) antara Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja dengan  Kepala BPPT, Marzan Aziz Iskandar di Politeknik Negeri Batam, Jumat (13/9).

Buruh Tuntut UMK Rp3,5 Juta

Jumat, 13 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos ) 

 

DEMO: Artis yang juga anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat berorasi di tengah-tengah buruh Batam yang melakukan demo di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (12/9).
F-martua/tanjungpinang pos

Oneng Bakar Semangat Buruh Batam
 
BATAM – Ribuan buruh Batam menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), Kamis (12/9) di depan kantor Wali Kota Batam. Buruh menuntut jaminan kesehatan diberlakukan mulai, 1 Januari 2014.

Saat aksi sedang berlangsung, hadir anggota Komisi IX DPR RI yang juga artis Jakarta, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng yang dikenal di film Bajaj Bajuri itu. Kehadiran Rieke mampu membakar semangat buruh.

Buruh Batam Minta UMK Naik 50 Persen

Jumat, 13 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

BATAM (HK) - Ribuan buruh dari berbagai perusahaan di Kota Batam turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Pemko Batam di Jalan Engku Puteri, Batam Centre, Kamis (12/9). Mereka menuntut upah minimum kota (UMK) tahun 2014 dinaikkan 50 persen.

BP Batam-BPPT Teken MoU

Jumat, 13 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 

 

BATAM (HK)- Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, hari ini, Jumat (13/9) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kerja sama tersebut, dalam rangka menyinergikan tugas dan fungsi kedua instansi guna mendukung pembangunan wilayah free trade zone (FTZ) Batam.

Habibie Hadiri Dialog Bersama Pengusaha Batam

10 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

Presiden RI ke-3 yang juga founding father pembangunan Pulau Batam, Burhanuddin Jusuf Habibie dijadwalkan hadir dalam acara Dialog Interaktif yang digelar Kadin Kota Batam.



Tokoh pembangunan Batam itu akan menyampaikan pemikirannya terhadap kelanjutan Pulau Batam masa datang di hadapan 1.000 pengusaha dari Batam, Bintan, dan Karimun dalam acara yang digelar pada tanggal 28 September 2013 di Hotel Harmonie One, Batam Centre.

Lima Tuntutan Buruh Batam Hari Ini 5.000 Buruh Turun Ke Jalan

Kamis, 12 September 2013  ( sumber : Tribun Batam )

BATAM,TRIBUN - Lebih dari 5.000 buruh akan turun ke jalan. Mereka akan long march menuju ke BP Batam dan kantor Wali Kota Batam di Batam Centre, Kamis (12/9/2013).

 

Aksi ribuan buruh ini akan menuntut lima poin kepada pemerintah, baik Pemko Batam maupun BP Batam.

Besok, Menristek Resmikan Techno Park

Kamis, 12 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

Gusti M Hatta

BATAM – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI, Gusti Muhammad Hatta memberikan perhatian serius atas Techno Park yang disiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Akhir Bulan, Tapal Batas Diajukan ke Menhut

Rabu, 11 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

 

INDUSTRI: Lahan untuk industri di Batam mulai habis. Karena itu, Rempang Galang diusulkan agar dijadikan kawasan industri.
f-ist

Kepri Susun Tapal Batas Wilayah
 
Batam – Pemprov Kepri akan menyusun tapal batas wilayah terkait hutan lindung yang ada. Dinas Kehutanan kabupaten/kota akan membantu menyusun usulan tapal batas untuk selanjutnya diserahkan Kementerian Kehutanan. Direncanakan, rekomendasi tapal batas itu diajukan 30 September 2013.

Lahan Kantor Wako-BP Diputihkan

Rabu, 11 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

 

BATAM – Status lahan Kantor Wali Kota Batam, DPRD Batam dan Gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam masuk hutan lindung. Namun, tidak lama lagi, status lahan itu akan berubah.

Sebab, Menteri Kehutanan sudah menyetujui memutihkan lahan itu. Jadi, tinggal menunggu persetujuan DPR RI saja.

Jabatan Kepala BP Batam Berakhir

Rabu, 11 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Mustofa, Jon, Fitrah dan Taufik Berpeluang

BATAM (HK)- Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (DK-FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) Drs H Muhammad Sani mengatakan bahwa tanggal 27 bulan ini, masa jabatan Kepala BP Batam yang saat ini dijabat Mustofa Widjaja, berakhir. Selanjutnya posisi Kepala BP Batam segera ditempati oleh pejabat yang akan ditunjuk oleh Ketua DK FTZ BBK.

Pemasukan Hortikultura Terkendala di Importir

Selasa, 10 September 2013  ( sumber : tanjungpinang Pos )

SAYUR: Teknologi pengembangan sayuran terus dikembangkan di Batam. Namun, kebutuhan terus meningkat sehingga tetap harus diimpor.

F-ISTIMEWA/humas bp batam

Jatah Sayur-Buah Batam 1.180 Ton Batam – Hingga saat ini belum ada importir yang memasukkan produk hortikultura secara resmi. Padahal sudah ada satu importir yang mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian.Selain itu, Batam juga sudah mendapat jatah 1.180 ton impor produk hortikultura ke Batam. Tapi kuota itu secara resmi belum digunakan importir.

Status Hutan Lindung Kantor Pemerintahan di Batam

Rabu, 11 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 

 

Gubernur Kepri Pastikan Diputihkan

Batam (HK)- Gubernur Kepulauan Riau HM Sani memastikan status hutan lindung pada Kantor Pemerintah Kota Batam, DPRD Batam, Badan Pengusahaan Batam, dan lainnya akan diputihkan oleh Kementerian Kehutanan.

"Sudah disetujui Menteri, diputihkan, saat tim terpadu mengusulkan," kata Gubernur usai rapat koordinasi membahas status hutan lindung dengan walikota dan bupati Kepri di Grha Kepri di Batam, Selasa (10/9).

Hari ini, Gubernur Akan Berangkatkan JCH Kepri

Selasa, 10 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

BERANGKAT: JCH Asal Pekanbaru saat hendak berangkat menuju Batam.
f-ist

BATAM – Hari ini, Selasa (10/9), Gubernur Kepri, HM Sani dijawadwalkan akan memberangkatkan 445 Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kepri melalui Embarkasi Hang Nadim Batam. Sani akan memberangkatkan JCH bersama Komisi VIII DPR RI.

Disepakati Lahan Swastanisasi 25 Tahun

Selasa, 10 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Bahas TPA di Rakor BP-Pemko-DPRD

BATAM CENTRE (HK) - Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Telaga Punggur, akhirnya disepakati untuk dikelola melalui swastanisasi selama 25 tahun. Hanya saja, luas lahan yang jumlahnya melebihi 46 hektar hanya disepakati antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam hanya separuh.

Kuota Impor Hortikultura Ke Batam Belum Digunakan

Selasa, 10 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Importir Tak Ada Jaringan

BATAM (HK) - Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberikan kuota impor hortikultura untuk periode Juli-Desember ke Batam sebanyak 1.180 ton. Namun, hingga kini kuota tersebut belum digunakan karena satu-satunya importir yang telah mengantongi izin Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan, mengaku tidak memiliki jaringan di negara yang ditentukan.

Bahas Kemajuan FTZ Batam

Senin 9 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos ) 

 

JABAT TANGAN: Kepala BP Batam Mustofa Widjaja (kiri) dan Dubes Indonesia untuk Singapura, Andri Hadi usai Rapat Koordinasi di Hotel Planet Holiday, Sabtu (7/9).
F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

KBRI Singapura dan BP Batam Gelar Rakor
 
Batam – KBRI Singapura bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan rapat koordinasi, terkait informasi terkini tentang perkembangan Batam, serta untuk meningkatkan program kerja sama dengan BP Batam dalam berbagai hal.

Sani Simpan Nama Ketua BP Batam

Sabtu, 7 September 2013  ( sumber : Tanjungpinasng Pos ) 

 

Mustofa Wijaya

Figur Internal Calon Kuat Kepala BP
 
Batam – SIAPA Calon Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam belum bisa dipastikan. Ketua Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjungpinang, HM Sani belum mau membeberkan namanya.

Lahan Hutan Lindung Bisa Diputihkan

Senin, 09 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

APMK Pasang Sepanduk Kecaman

BATAM CENTER (HK)- Lahan Batam yang masuk dalam kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menhut ternyata bisa diputihkan.  Besarnya biaya pemutihan ditentukan berdasarkan peruntukan lahan. Makin tinggi nilai ekonomis suatu lahan makin tinggi pula biaya pemutihannya.

Utusan Istana Datangi PT SCI Batam

Sabtu, 07 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

Ambil Testimoni Buruh untuk Presiden

BATAM CENTRE (HK) - Utusan  Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  mendatangi PT Sun Creation Indonesia (SCI) di kawasan Industri Tunas, Batam Centre, Jumat (6/9). Kedatangan mereka untuk mengetahui secara langsung kondisi terbaru karyawan PT SCI yang terkatung-katung setelah ditinggal pergi Direksinya ke Jepang.

Ketua BP Batam Harus Pro Investasi

Sabtu, 07 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri ) 

BATAM CENTRE (HK) - Masa jabatan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, tinggal 20 hari lagi. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam berharap, siapa saja nanti yang terpilih menjalankan amanah lima tahun kedepan dapat lebih pro terhadap investasi dan tidak termasuk dalam kader partai politik.

Maritime Technopark di Luar Kawasan FTZ

Kamis, 05 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAM, METRO: Selain memiliki program Batam Technopark, Badan Pengusahaan (BP) Batam juga berharap kawasan di luar Free Trade Zone (FTZ) dapat fokus dalam kegiatan maritime technopark. Itu disampaikan Kasubdit Monitoring dan Pelaporan Perdagangan dan Industri BP Batam, Tri Novianta Putra.

BP Data Ulang Pemanfaatan Lahan

Kamis, 5 September 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan pendataan pemanfaatan lahan khususnya untuk kepentingan agribisnis. Lokasi pendataan pemanfaatan lahan dilakukan di Sei Temiang Sekupang, Batam. Reinventarisasi dimulai 4-12 September 2013.

Soal SK Menhut Abal-abal, BP Batam Akan Surati @SBYudhoyono

Kamis 05 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

Demo Warga Batu Aji Tanyakan Soal Hutan Lindung

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam tengah menyiapkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berisi permintaan peninjauan kembali Surat Keputusan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 463/Menhut-II/2013 tentang Peruntukan Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jalan Tol Batam Tunggu Keppres

 Rabu 04 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAM, METRO: Rencana pembangunan jalan tol yang diprogramkan Badan Pengusahaan (BP) Batam, ternyata tak diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Armida Alisjahbana. Itu terungkap saat dia mengunjungi kantor BP Batam, Senin (2/9).

Ayo! Lawan SK Menteri Kehutanan Tentang Kawasan Hutan Lindung Batam

Rabu, 04 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAM, METRO:  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/MENHUT-II/2013 yang salah satu butirnya mengubah 1.834 hektar lahan bukan hutan menjadi kawasan hutan, terus menuai polemik. Bahkan, tidak hanya di kalangan pengusaha, masyarakat umum pun resah.

BP Batam Data Ulang Pemanfaat Lahan Agribisnis

Kamis, 05 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

BATAM CENTRE (HK ) - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam akan mendata ulang sejauh mana pemanfaatkan lahan untuk kepentingan agribisnis di kawasan Sei Temiang. Dalam proses pendataan yang dimulai tanggal 3-12 September itu, petugas mereinventarisasi pemanfaatan lahan agribisnis.

Kinerja BP Batam Dinilai Abal-abal

Rabu, 04 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

Penegak Hukum Didesak Turun Tangan

BATAM CENTRE (HK) - Koordinator LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Kepri, Agus Fajri  mendesak penegak hukum turun tangan mengusut kasus hutan lindung di Batam. Sebab, dalam kasus tersebut sudah ada unsur penipuan.

" Penegak hukum harus menelusuri mengapa ini bisa terjadi. Karena dari kronologis kejadian,  terdapat unsur penipuan," kata Agus yang ditemui, kemarin.

Bappenas Fokus Kembangkan Shipyard dan Pelabuhan Tapi Ogah Sikapi Status Hutan Lindung di Batam

Senin, 2 September 2013  ( sumber : Batam Pos )

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas RI Armida Alisjahbana berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, pagi tadi(2/9). Ia ke Batam untuk melihat potensi pengembangan industri perkapalan dan pelabuhan di Batam.

Pusat Fokus FTZ Batam

Selasa, 03 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Menteri PPN Kunjungi Batam

BATAM (HK)- Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (free trade zone/FTZ) Batam, diakui Pemerintah Pusat sebagai daerah yang paling diminati investor bila dibandingkan FTZ Bintan dan Karimun. Karena alasan itulah Pusat hingga kini lebih fokus membangun infrastruktur di Batam.

Bos SCI Melarikian Diri BP Batam Dicueki Dubes Jepang

Minggu, 1 September 2013  ( sumber : Tribun Batam )

Tribunnewsbatam.com/Muhamad Munirul Ikhwan

Ir Dwi Djoko Wiwoho, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas BP Batam

 

 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga 

 BATAM, TRIBUN - BP Batam akan menemui Konsulat Jenderal Jepang di Medan soal kaburnya bos PT Sun Sun Creation Indonesia (SCI). Sebelumnya, surat BP Batam ke Dubes Jepang tidak mendapat tanggapan.

Direktur Humas dan PTSP BP Batam, Ir Dwi Djoko Wiwoho, berharap Konjen bisa memfasilitasi pertemuan BP Batam dengan pihak SCI di Jepang.

Kemelut Hutan Lindung Batam Sertifikat Rumah Bisa Diagunkan ke Bank

Minggu, 1 September 2013  ( sumber : Tribun Batam )

 

Tribunnewsbatam.com/Dinas KP2K Batam/Zabur Anjasfianto

Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III 

Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga 

 

BATAM, TRIBUN - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepri segera mengatur jadwal pertemuan antara Gubernur Kepri HM Sani dengan seluruh Kepala Perwakilan bank bank se-Provinsi Kepri.Itu sehubungan dengan keinginan Sani agar pihak bank tetap menerima sertifikat rumah maupun property lainnya sebagai jaminan pinjaman. 

Pajak Barang Mewah Tak Berlaku di Batam

Sabtu, 31 Agustus 2013  ( sumber : Tribun Batam )

Tribunnewsbatam.com/Rio H. Batubara

 NOKIA A305 - Ponsel ini didukung dengan OS Symbian S40 dan juga kamera yang berkekuatan 2 MP dengan resolusi 1600 x 1200 piksel. Pengguna dapat merekam momen-momen berharga dengan keluarga maupun dengan teman-teman anda dengan kualitas 176 x 144@10 fps.

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati
   
BATAM, TRIBUN - Meski pemerintah Indonesia membuat wacana penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk smart phone, nyatanya hal itu tak berlaku di Batam.

Keberadaan Undang-undang Free Trade Zone (FTZ) di Batam Bintan Karimun, membuat setiap barang yang masuk ke 3 wilayah ini tak dikenakan pajak apapun. Termasuk PPnBM yang sedang dirancang pemerintah pusat.

Batam Aero Miliki Empat Hangar Besar

Sabtu, 31 Agustus 2013  ( sumber : Tribun Batam )

Laporan Tribunnews Batam, Aprizal

 

BATAM, TRIBUN - Batam Aero Teknik mendapat kepercayaan mengelola Maintenance, Repair and Overhaul (MRO). Anak perusahaan Lion Group ini rencana memiliki empat hangar besar yang dapat melakukan perawatan, perbaikan komponen hingga mesin pesawat. Dan saat ini perizinan dalam proses.

Batam Akan Punya Technopark

Senin 02 September 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAM,METRO: BP Batam, Pemko Batam dan Pemprov Kepri akan bersinergi demi mewujudkan Batam Technopark menyusul penandatanganan kerjasama, Rabu (11/9) nanti.

“Di Indonesia ada empat technopark, satu di antaranya milik swasta. Tetapi skalanya belum terlalu besar,” ujar Kasubdit Monitoring dan Pelaporan Perdagangan dan Industri BP Batam, Tri Novianta Putra, saat konferensi pers, Sabtu (31/8) siang lalu.

4 Pemodal Asing Baru Investasi 5,950 Juta US Dolar

Sabtu 31 Agustus 2013  ( sumber : Posmetro Batam )

BATAMKOTA,METRO: Batam masih mendapatkan perhatian dunia sebagai tempat berinvestasi. Buktinya, empat penanam modal asing (PMA) mendaftarkan dirinya untuk menjadi investor dengan total nilai investasi $132,400 juta US Dolar.

BTP Dukung Industri Kecil

Senin, 2 September, 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos ) 

 

Soft Launching 11 September

Batam – BATAM Techno Park (BTP), yang digagas Badan Pengusahaan (BP) Batam, bakal diresmikan oleh Menteri Teknologi dan Riset. Seusai soft launching yang direncanakan 11 September 2013, Batam Techno Park diharap menjadi pusat inkubator dalam menghadirkan inovasi teknologi industri.

Juli, Aplikasi Investasi Menurun

Sabtu, 31 August, 2013  ( sumber : Tanjungpinang Pos )

Dwi Djoko Wiwoho

BATAM – Selama bulan Juli 2013 atau awal Triwulan III 2013, jumlah perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang masuk ke Batam ada 4 perusahaan. Jumlah ini menurun dibandingkan Juni 2013 lalu. Saat itu PMA yang masuk 11 perusahaan.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho, melalui Kasi Humas BP Batam, Yudi, mengatakan, perusahaan itu merupakan investor dari Jepang, Singapura dan Amerika Serikat.

Parkir Bandara Hang Nadim Batam Semrawut

Senin, 02 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

 

Ganti Pengelola

NONGSA (HK) - Parkir Bandara Internasional Hang Nadim Batam yang selama ini dikelola PT. Secure Parking, terhitung mulai 1 September 2013 lalu digantikan PT. Adil Sukses Perkasa (ASP). Namun baru satu hari berganti pengelola, kondisi parkir di kawasan itu langsung semrawut.

Batam Techno Park Louching Pekan Depan

Senin, 02 September 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

BATAM (HK) - Batam Techno Park, yaitu pusat bisnis inkubator akan segera diluncurkan (lounching) oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), pekan depan.

Kesubdit Monitor dan Evaluasi, Industri dan Perdagangan BP Batam, Tri Novianto Putra mengatakan, Batam Techno Park akan berkantor di Politeknik Negeri Batam. Bila, sudah diresmikan, diharapakan geliat industri kecil khususnya yang bersinggungan dengan teknologi akan semakin pesat.

Calon Haji Dilarang Bawa Kompor

Minggu, 01 September 2013  (sumber : Haluan Kepri )

Batam (HK)-Kepala Bandara Hang Nadim Batam Suprasetyo mengingatkan seluruh calon haji untuk tidak membawa kompor saat menunaikan ibadah karena dilarang dalam penerbangan.

Kompor gas, kompor minyak dan apa pun yang mengandung gas tidak boleh dibawa. Tolong disampaikan kepada seluruh calon haji (calhaj) yang akan berangkat ke Tanah Suci," kata Suprasetyo dalam Rapat Koordinasi Persiapan Embarkasi Hang Nadim Batam, Sabtu (31/8).

DPRD Jadwalkan Rakor Bersama Pemko dan BP Batam

Sabtu, 31 August 2013  ( sumber : Haluan Kepri )

BATAM CENTRE (HK) - Rapat Koordinasi (Rakor) antara DPRD Kota Batam, Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam dalam waktu dekat akan dilakukan. Pertemuan ketiga instansi itu, akan membahas berbagai persoalan di Batam, termasuk langkah yang akan diambil.