Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tidak mengajukan ke pemerintah pusat untuk memasukkan Pulau Kepala Jeri ke "free trade zone" (FTZ).
"Kami tidak mengajukan Pulau Kepala Jeri masuk FTZ," kata Kepala KPBPB Batam Mustofa Widjaya di Batam, Senin.
Ia mengatakan pihaknya hanya mengusulkan Pulau Ngenang dan Tanjungsauh masuk FTZ (KPBPB), tidak bagi Kepala Jeri.
Sementara itu, menurut Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Pulau Kepala Jeri perlu dimasukkan ke FTZ mengingat banyak penanam modal yang melirik pulau itu.
Mernanggapi Gubernur Sani, Mustofa mengemukakan, "Sampai saat ini kami ajukan Pulau Ngenang dan Tanjungsauh. Masih diurus." Pulau Ngenang dan Tanjungsauh dianggap perlu menjadi FTZ Batam karena di daerah itu akan dibangun pelabuhan alih kapal terbesar di Indonesia bagian barat.
Sebelumnya, Ketua Dewan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun yang juga Gubernur Kepri mengatakan mengusulkan Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, dan Pulau Kepala Jeri masuk FTZ.
Selain tiga pulau itu Sani mengatakan juga mengusulkan Pulau Suka dan Pulau Cempedak di Bintan juga masuk FTZ BBK.
Ia mengatakan banyak penanam modal yang tertarik berinvestasi di pulau-pulau itu sehingga DK mengusulkan masuk dalam FTZ agar mendapat fasilitas dan insentif FTZ.
Menurut Sani, investasi di pesisir selama ini terkendala kepastian lahan sehingga banyak penanam modal yang tersendat menyalurkan dananya. Seperti di Pulau Kepala Jeri, penanam modal asal Timur Tengah sudah menyiapkan dana Rp10 triliun untuk membangun industri penyulingan dan pengolahan makanan halal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar