Rabu,10 April 2013 (sumber : ANTARA)
Rombongan pengusaha dari Batam tersebut dipimpin Ketua Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Amat Tantoso didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kepri Ibnu Arif, Ketua Kadin Karimun Sabari Basirun dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karimun Dwi Untung.
"Para pengusaha dari Batam ini berniat untuk mengembangkan usahanya di Karimun karena lahan di Batam sudah sangat sempit," kata Amat Tantoso di Tanjung Balai, Karimun.
Menurut dia, sebagian besar pengusaha Batam tersebut sebenarnya berasal dari Karimun, namun mereka sudah lama membuka usaha di Kota Industri di berbagai bidang usaha, seperti ekspor-impor, properti, galangan kapal (shipyard), perhotelan, telepon seluler, hortikultura dan sektor jasa lainnya.
"Mereka sebenarnya sudah tahu Karimun karena rata-rata berasal dari Karimun. Hanya saja, mereka ingin tahu seberapa besar peluang pengembangan usaha di sini," katanya.
Dalam kunjungan itu, para pengusaha berbagai bidang tersebut berkunjung ke Kantor Wilayah (Kanwil) Khusus Ditjen Bea Cukai Kepri di Kecamatan Meral untuk menggelar pertemuan dengan Kakanwil Heru Budi Wicaksono.
"Kami sengaja berkunjung ke Kanwil BC untuk mengetahui regulasi kepabeanan, khususnya mengenai ketentuan impor barang," katanya.
Amat Tantoso yang juga pengusaha asal Karimun mengatakan, status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) di Karimun agak berbeda dengan Batam sehingga mereka merasa ingin menggali informasi tentang ketentuan impor barang dari Bea Cukai.
"FTZ di Pulau Karimun Besar tidak berlaku menyeluruh seperti di Batam, hanya duapertiga dari luas yang termasuk dalam FTZ. Makanya, kami ingin tahu regulasinya," katanya.
Kakanwil Khusus Ditjen BC Kepri Heru Budi Wicaksono mengatakan, regulasi impor di FTZ Karimun sama seperti Batam, sedangkan untuk non-FTZ bisa mendapat perlakuan khusus dengan status kawasan berikat atau "bonded zone".
"Regulasi kawasan berikat cukup di Bea Cukai. Terkait status FTZ yang tidak berlaku menyeluruh tentu membutuhkan koordinasi lintas-sektoral agar barang impor yang masuk tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kepri Ibnu Arif menilai peluang berinvestasi di Karimun cukup terbuka mengingat regulasinya juga sama dengan FTZ Batam.
"Hanya yang menjadi persoalan adalah pemberlakuan FTZ yang tidak menyeluruh karena dikhawatirkan menyulitkan impor barang," ucapnya.
Selain berkunjung ke Kanwil BC Kepri, rombongan juga menggelar pertemuan dengan Bupati Karimun Nurdin Basirun didampingi Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Cendra Nawazir didampingi Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu M Tahar dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah TS Arif Fadillah.
Dalam pertemuan itu, Nurdin Basirun menyambut positif rencana investasi pengusaha Batam karena diharapkan turut mendorong pertumbuhan usaha di Karimun.
"Bentuk dukungan yang diberikan adalah mempermudah birokrasi perizinan serta pelayanan prima, efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga terus menggesa pembangunan sarana infrastruktur pendukung investasi, seperti Bandara Bati dan pelabuhan kontainer Malarko," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar