Banjir, Bukti BP Batam dan Pemko Tak Sinergi

Selasa, 30 April 2013  (sumber : Haluan Kepri)

 

BATAM CENTRE (HK) - Banjir yang melanda Kota Batam setiap hujan turun menjadi bukti bahwa tidak ada sinergisitas antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam. Masterplan drainase induk dan alokasi lahan dalam pembangunan tidak pernah ada singkronisasi kebijakan dua instansi tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Batam Muhammad Yunus Muda mengatakan hal itu, kemarin. Ia menyebutkan,  seharusnya Pemko Batam dan BP Batam secepatnya duduk bersama dalam menangani permasalahan banjir di Batam. Masterplan mengenai drainase induk saja sampai saat ini belum ada titik temu, padahal ini sudah lama.

" Tidak ketemu kesepakatannya. Kita sudah meminta untuk duduk bersama, bagaimana penanganan banjir, masterplan drainase induk harus ada. Belum lagi masalah pembangunan yang tidak memperhatikan aliran-aliran sungai," kata Yunus.

Ia mengatakan, perusahaan yang mendapat izin dari  BP Batam mengenai pengalokasikan lahan untuk tujuan pembangunan tidak pernah memperhatikan lokasi tempat aliran air. Pembangunan terus dilakukan, bahkan dengan melakukakn aktiftas cut and fill, membuat drainase di kawasan itu terjadi endapan.

Selain itu, elevansi pembangunan tidak ada di Kota Batam. Seharusnya, kata Yunus, setiap ada pembangunan harus sejajar dengan bangunan sebelumnya. Ia mencontohkan, pembangunan perumahan baru, pasti akan lebih tinggi dengan perumahan di sebebelahnya yang lebih duluan membangun. Dengan kondisi seperti itu, membuat perumahan sebelumnya rawan banjir.

Disisi lain, lanjut dia, normalisasi pengerjaan drainase untuk antisipasi banjir, seperti pengerukan untuk pendalaman, alokasinya tahun ini dalam APBD masih sangat kecil, yakni Rp2 miliar untuk seluruh wilayah Batam. Ini karena keterbatasan anggaran.

" Sangat kecil, anggaran normalisasinya. Kalau dipikir, satu Kota Batam ini, Rp10 miliar saja tidak cukup. Saat ini, semua kecamatan mengalami kebanjiran, seperti Bengkong, Batuaji, Nongsa (Kabil) dan lainya,"tambah legislator Partai Golkar itu.

Ia pun berjanji untuk sesegara mungkin mempertemukan dua instansi tersebut untuk duduk bersama dalam membahas masalah Banjir melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III.

Dipihak lain, Walikota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, sarana infrastruktur di Batam memang tidak sebanding dengan drainase yang ada. Saat ini, pembangunan terus digalakkan, sementara daya tampung aliran air semakin menyempit dan mengalami pendangkalan karena endapan.

" Memang ada sedikit masalah. Sekarang inikan, banyak dilakukan cut and fill. Sehingga memang banyak drainase kecil tidak bisa lagi menampung air dan meluap. Sekarangkan progres  pembangunannya terus berjalan, sehingga belum 'settle' sih kotanya,"kata Dahlan.

Ia pun mengatakan, pembangunan yang dilakukan oleh pengusaha, masalahnya bukan di izin. Tapi persyaratannya harus jelas. Dimana, pengusaha juga harus bersedia membangunan drainase di kawasannya, agar tidak terjadi banjir. Dan memang diharapkan, pengusaha memperhatikan itu, selain masalah pengawasan dilakukan oleh pemerintah.

Mengenai grand desain atau masterplan pembangunan drainase, kata Dahlan, pihaknya secepatnya menyelesaiakan. Saat ini, terus dilakukan, namun rencananya akan dibuat secara parsial atau perkawasan. 

" Kita akan buat perkawasan perkacamatan. Penambahan titik banjir, karena ada penambahan cut and fill. Kota ini masih progres semua, sehingga tak bisa kita hindari (banjir). Makanya, ketika mengeluarkan izin harus memperhatikan itu. Jadi harus direncanakan itu agar masyarakat tidak dirugikan. Contohnya di Kabil, dulunya tidak banjir, sekarang banjir, karena adanya pembangunan,"kata Dahlan. (mnb)