Sabtu, 13 April 2013 (sumber : Haluan Kepri)
"Saya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur bicara begitu bukan bertujuan menyuruh investor hengkang dan tidak menghiraukan investor, melainkan bagi yang memang mau pergi, dipersilahkan. Namun begitu, keberadaan investor tetap harus dijaga, karena menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Batam, dan menjadi penggerak roda perekonomian di pulau ini," ujar Cahya, melalui sambungan telpon genggamnya, Jumat (12/4).
Dikatakannya, permasalahan yang banyak dikeluhkan pengusaha adalah maraknya aksi demo dan telah banyaknya PHK (pemutusan hubungan kerja) di Batam sejak Desember 2012 lalu. Hal tersebut terjadi karena dampak UMK (upah minimum kota) yang terlalu tinggi, sehingga pengusaha terpaksa melakukan pengurangan karyawan untuk bisa bertahan.
"Yang diributkan Dewan Kehormatan Apindo (Abidin Hasibuan) itukan masalah demo dan PHK karena UMK yang terlalu tinggi, sehingga terjadi PHK secara diam-diam. Kebanyakan perusahaan tidak mengekspos karena malu, tidak ada perusahaan yang mau mem-PHK karyawannya jika tidak sangat terpaksa," ujar Cahya.
Saat ini, sebut Cahya, hampir tiap hari ada aksi demo di masing-masing perusahaan terkait tunjangan, upah sundulan dan lain-lain, termasuk PHK. Sementara, yang terekspos hanya sebagian kecil dari masalah-masalah yang terjadi di lingkup industri di Batam. "Jujur saja, masalah-masalah itu mengganggu produktifitas industri kita. Lama-lama juga mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," ujar Cahya.
Dalam hal ini, sebut Cahya, Apindo meminta agar pemerintah daerah tidak berpangku tangan menghadapi situasi tersebut, dan tidak membiarkan perusahaan yang ada satu persatu hengkang dari Batam. "Kita sudah bersusah payah mendatangkan mereka, sekarang harusnya menjaga dengan baik, dan menjaga kesinambungan mereka. Karena mereka semua merupakan aset-aset kita, dan merupakan objek-objek promosi yang paling jitu untuk ke luar negeri. Masalah internal, mari kita selesaikan secara baik-baik di dalam," pungkas Cahya. (pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar