Sabtu, 13 April 2013 (sumber : Haluan Kepri)
Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan hal itu kepada wartawan, kemarin.
"Kalau kita (BP Batam) memang tidak ada hak untuk melarang perusahaan yang mau henkang dari Batam. Kalau mau tutup kita tidak bisa mencegah, kan perusahaan ada perhitungan cashflow nya sendiri. Tapi, meskipun mau tutup, ada prosesnya. Kita akan lihat tunggakan, misal dari pajak, gaji karyawan dan yang lainya sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Djoko menyikapi pernyataan Ketua Dewan Pembina Apindo Kepri, Abidin Hasibuan di salah satu koran lokal yang menyebutkan beberapa perusahaan asing siap hengkang dari Batam, Kepri.
Menurutnya, perusahaan jika mau hengkang minimal enam bulan sebelumnya sudah ada ada komunikasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) BP Batam. Sebelum tutup, BKPM akan turun melihat mengenai kendala yang dihadapi.
Jadi lanjut Djoko sampai saat ini belum ada laporan yang ia terima adanya perusahaan asing yang mau hengkang. Apalagi permasalahan tersebut dipicu kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Meski demikian, dari data pihak BP Batam, hanya dua PMA yang berasal dari Jepang dan Singapura awal tahun ini izinnya dicabut.
"Dari awal tahun sampai awal April hanya dua yang dicabut izinnya. Yakni Panasonic Shikoku bergerak di bidang komponen elektronik di Batamindo dan Union Satria bergerak di bidang pengerjaan dan pembentukan logam yang berada di Kara Industrial Park. Tapi, ini sudah melapor sejak tahun lalu. Hanya izinya saja yang dicabut di awal tahun ini," katanya.
Menurutnya, kedua perusahaan tersebut tutup dengan alasan perputaran produk barang-barang produksi yang telah habis masa pakainya. Satunya lagi karena memang odernya sepi, sehingga memilih tutup.
Jadi kata Djoko, permintaan penutupan bukan terkait kenaikan UMK. Dan saat ini tegas Djoko, Batam masih menjadi salah satu tujuan investasi unggulan. Terbukti, hampir setiap bulan ada perusahaan yang melakukan pendaftaran.
" Kalau ada yang mengatakan perusahaan mau tutup harus dilihat dasarnya dari mana. Banyak yang mau berinvestasi di Batam, hanya saja terkendala dengan keterbatasan lahan,"katanya.
Kasi Humas BP Batam, Yudi H Purdaya mengatakan, untuk investasi di Batam dari Januari hingga Maret 2013, sudah ada tujuh perusahaan yang mendapatkan izin usaha penanaman modal. Perusahaan tersebut dua dari Australia. Selanjutnya dari Singapura, Cina, UEA dan Jepang.
Perusahaan itu bergerak di bidang pakaian jadi, pembuat dan perbaikan kapal, alat dan perlengkapan kapal layar. Selanjutnya, jasa penunjang gas, mesin pertambangan, industri barang dari karet dan sewa guna usaha. Total investasinya mencapai USD12.400. Sedangkan pendaftaran penanaman modal, ada 20 perusahaan dengan total investasi USD29.530. Sementara perluasan penanaman modal ada 4 perusahaan dengan investasi USD84.920. (mnb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar