Kamis, 18/4/2013 (sumber : ANTARA)
Permasalahan lahan disebut menjadi kendala utama pengembangan industri properti di Batam.
"Lahan banyak yang mengalami ketidakpastian, semuanya dialokasikan BP," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Batam Djaja R saat pembukaan Rakerda di Batam, Kamis.
Badan Pengusahaan Batam sebagai penguasa lahan di Batam banyak mengalokasikan tanah yang sebenarnya hutan lindung. Sehingga pengusaha bingung dan masyarakat dirugikan.
"Hal itu membuat iklim Properti di Batam kurang kondusif. Konsumen jadi ragu. Kalau ini jelas masyarakat tidak perlu khawatir membeli properti di Batam," katanya.
Hal senada dikatakan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soeryo Respationo yang mengatakan lahan menjadi kendala utama properti di Batam.
Hubungan membingungkan antara BP Batam sebagai penguasa lahan dan pemerintah kota Batam menambah rumit persoalan lahan.
Menurut dia, BP Batam dan Pemkot Batam masing-masing merasa berhak mengeluarkan izin pengelolaan lahan sesuai kewenangannya. BP mengeluarkan izin di darat, sementara Pemkot juga mengeluarkan izin disekitar wilayah pantai hingga 4 mil.
Lahan di pantai kemudian ditimbun menjadi daratan yang kemudian kena kewajiban membayar UWTO (iuran yang dibayar ke BP Batam).
"Singkatnya izin yang dikeluarkan Pemkot menjadi masalah, kemudian warga yang memiliki properti jenis ini pada akhirnya kesulitan mengurus surat," kata dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar