Senin, 4/2/2013 (sumber : ANTARA)
Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, meminta Badan Pengusahaan Batam mempresentasikan rencana penanganan dan antisipasi banjir di kota industri.
"Kami akan adakan pertemuan, meminta Otorita (nama BP Batam sebelumnya) mempresentasikan bagaimana banjir ini bisa diatasi," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan usai rapat SKPD di Batam, Senin.
Pertemuan antara dua pemerintahan itu diharapkan dapat menjawab persoalan "banjir" yang kerap melanda Batam kala hujan deras.
Menurut Wali Kota, penanganan banjir harus dilakukan dengan koordinasi BP.
Di Batam, seluruh lahan kecuali Kampung Tua dikuasai BP Batam. BP Batam yang memiliki hak untuk mengalokasikan suatu bidang tanah. Sedangkan Pemkot Batam yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan.
Wali Kota mengatakan banjir di Batam disebabkan pemotongan lahan yang tidak memperhatikan aspek drainase yang baik. "Banjir karena 'cut and fill'," kata dia.
Pemotongan lahan dilakukan tanpa perhitungan drainase yang tepat sehingga air mengalir deras.
Selain itu pemotongan lahan juga menyebabkan berkurangnya daerah serapan air.
Sementara itu, Wali Kota menegaskan anak-anak korban banjir harus tetap sekolah.
"Penanganan harus diutamakan, anak-anak tetap sekolah," kata Wali Kota.
Ia mengatakan Dinas Sosial harus mengutamakan penanganan konsumsi korban banjir dan membantu anak-anak.
Menurut dia, banjir yang melanda Batam dapat ditangani dengan baik dan cepat. Terbukti, air langsung surut, meninggalkan lumpur di jalan dan rumah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar