28 Desember 2012 - (sumber Batam Pos)
BATAM (BP) - Tidak semua pengusaha keberatan
dengan upah minimum kota (UMK) Batam 2013 sebesar Rp 2,04 juta,
khususnya investor asing. Buktinya, investor dari Korea Selatan mengaku
tidak terganggu dengan kenaikan upah tersebut.
“Sebenarnya kenaikan UMK terlalu tinggi dan memang menjadi beban perusahaan kita yang berinvestasi di Indonesia (termasuk Batam, red). Tetapi perusahaan kita lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kami selalu memberikan upah di atas UMK,” ujar Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Young Sung, saat berkunjungan ke di BP Batam, Kamis (27/12).
Kim Young Sung juga menyatakan, sebelum bertemu BP Batam dalam rangka membicarakan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan, ia juga telah mengundang semua pengusaha asal Korea Selatan di Batam untuk membahas kenaikan upah tersebut.
“Rata-rata mengaku sudah memberikan upah lebih tinggi dari semula dan tidak ada keberatan bagi mereka untuk memberikan lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Bagi investor asal negeri “Gangnam Style” itu, kesejahteraan karyawan itu sangat penting untuk mendorong produktifitas kerja yang pada gilirannya sangat membantu dalam mencapai target produksi.
Bagi investor Korea Selatan, yang tak kalah pentinya faktor keamanan berinvestasi. Apalah artinya upah murah kalau kondisi tidak stabil karena terus diguncang aksi demonstrasi buruh. Itu sebabnya, dimana pun investor Korea Selatan berinvestasi, selalu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengkhawatirkan UMK Rp2,04 juta. Apindo beranggapan, naiknya upah akan banyak pengusaha gulung tikar dan melakukan PHK besar-besaran.
Bahkan Apindo dan Kadin sedang bersiap menggugat Surat Keputusan Gubernur tentang UMK Batam tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kepri di Batam. “Kami sedang mempelajari,” kata Ketua Apindo Kepri, Cahya.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan, mengatakan, hingga saat ini belum ada perusahaan asing melaporkan ke BP Batam akan menutup perusahaan mereka karena kenaikan UMK hingga Rp 600 ribu dari tahun sebelumnya.
Bahkan kata dia lagi, Batam sudah dilirik oleh beberapa investor, salah satunya Afrika.
Korea Selatan melalui badan kerjasama internasional mereka— Korea International Cooperation Agency (Koica) siap membantu Badan Pengusahaan Batam merealisasikan pembangunan Jembatan Batam- Bintan.
Rencananya awal tahun 2013 mereka akan melakukan studi kelayakan. Dubes Korsel untuk Indonesia Kim Young-Sun mengatakan hal itu seusai bertemu Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, kemarin.
Jembatan Batam-Bintan memiliki tiga tahap pembangunan. Yakni; Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan Bintan. Panjang jembatan ini mencapai 6,7 kilometer.
Rencana awal, Jembatan Batam-Bintan yang merupakan proyek BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini akan menelan biaya pembangunan Rp 3,3 triliun. Angka itu bisa berubah seiring studi kelayakan yang dilakukan Korsel.
Korsel berminat mengembangkan proyek ini mengingat Korea Selatan-BP Batam memiliki hubungan kerja sama yang baik.
Selain proyek Jembatan Babin, Korsel-BP Batam telah menjalin kerjasama pengembangan e-Government dalam infrastuktur IT Center BP Batam. Kedepan BP Batam juga akan bekerja sama dengan Korsel untuk mendorong pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP).
Direktur Perencanaan dan Teknik BP Batam Istono menyebutkan, WWTP Batam telah memperoleh dana pinjaman sebesar 55 juta dolar AS.
“Korea Selatan masuk dalam pengerjaan proyek waste water treatment plant ini setelah melakukan kajian sejak akhir 2011,” ujar Istono.
Mustofa mengatakan Korsel salah satu yang berminat merealisasikan Jembatan Babin. Tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk bergabung. *** (199)
“Sebenarnya kenaikan UMK terlalu tinggi dan memang menjadi beban perusahaan kita yang berinvestasi di Indonesia (termasuk Batam, red). Tetapi perusahaan kita lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu sebabnya kami selalu memberikan upah di atas UMK,” ujar Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Young Sung, saat berkunjungan ke di BP Batam, Kamis (27/12).
Kim Young Sung juga menyatakan, sebelum bertemu BP Batam dalam rangka membicarakan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan, ia juga telah mengundang semua pengusaha asal Korea Selatan di Batam untuk membahas kenaikan upah tersebut.
“Rata-rata mengaku sudah memberikan upah lebih tinggi dari semula dan tidak ada keberatan bagi mereka untuk memberikan lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Bagi investor asal negeri “Gangnam Style” itu, kesejahteraan karyawan itu sangat penting untuk mendorong produktifitas kerja yang pada gilirannya sangat membantu dalam mencapai target produksi.
Bagi investor Korea Selatan, yang tak kalah pentinya faktor keamanan berinvestasi. Apalah artinya upah murah kalau kondisi tidak stabil karena terus diguncang aksi demonstrasi buruh. Itu sebabnya, dimana pun investor Korea Selatan berinvestasi, selalu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengkhawatirkan UMK Rp2,04 juta. Apindo beranggapan, naiknya upah akan banyak pengusaha gulung tikar dan melakukan PHK besar-besaran.
Bahkan Apindo dan Kadin sedang bersiap menggugat Surat Keputusan Gubernur tentang UMK Batam tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kepri di Batam. “Kami sedang mempelajari,” kata Ketua Apindo Kepri, Cahya.
Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan, mengatakan, hingga saat ini belum ada perusahaan asing melaporkan ke BP Batam akan menutup perusahaan mereka karena kenaikan UMK hingga Rp 600 ribu dari tahun sebelumnya.
Korea Selatan melalui badan kerjasama internasional mereka— Korea International Cooperation Agency (Koica) siap membantu Badan Pengusahaan Batam merealisasikan pembangunan Jembatan Batam- Bintan.
Rencananya awal tahun 2013 mereka akan melakukan studi kelayakan. Dubes Korsel untuk Indonesia Kim Young-Sun mengatakan hal itu seusai bertemu Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, kemarin.
Jembatan Batam-Bintan memiliki tiga tahap pembangunan. Yakni; Tanjung Sauh, Pulau Buau, dan Bintan. Panjang jembatan ini mencapai 6,7 kilometer.
Rencana awal, Jembatan Batam-Bintan yang merupakan proyek BP Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini akan menelan biaya pembangunan Rp 3,3 triliun. Angka itu bisa berubah seiring studi kelayakan yang dilakukan Korsel.
Korsel berminat mengembangkan proyek ini mengingat Korea Selatan-BP Batam memiliki hubungan kerja sama yang baik.
Selain proyek Jembatan Babin, Korsel-BP Batam telah menjalin kerjasama pengembangan e-Government dalam infrastuktur IT Center BP Batam. Kedepan BP Batam juga akan bekerja sama dengan Korsel untuk mendorong pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP).
Direktur Perencanaan dan Teknik BP Batam Istono menyebutkan, WWTP Batam telah memperoleh dana pinjaman sebesar 55 juta dolar AS.
“Korea Selatan masuk dalam pengerjaan proyek waste water treatment plant ini setelah melakukan kajian sejak akhir 2011,” ujar Istono.
Mustofa mengatakan Korsel salah satu yang berminat merealisasikan Jembatan Babin. Tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk bergabung. *** (199)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar