Rabu, 27 July 2011 (sumber Haluan Kepri)
BATAM-Walikota Batam Ahmad Dahlan kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan tarif air bersih PT Adhya Tirta Batam (ATB). "Kami menolak kenaikan tarif ATB," kata Dahlan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Selasa (26/7).
Ia mengatakan bila dengan lisan dinilai kurang, maka dirinya akan membuat surat penolakan kenaikan tarif ATB. "Dewan Kawasan juga sudah meminta tarif ATB tidak dinaikkan. Dewan juga gitu, jadi apa lagi. Kalau perlu, bisa saja kita mengeluarkan surat penolakan," kata dia.
Memang, kata dia melanjutkan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengatur tarif air ATB. Karena berdasarkan peraturan, tarif air ditetapkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Tarif air merupakan bagian dari konsensi ATB dan BP Batam, kata pria yang juga Wakil Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (DK BBK) itu.
Namun, lanjut Dahlan, seyogyanya ATB dan BP Batam dalam menaikkan tarif air bersih memperhatikan sikap dari Pemerintah dan DPRD Kota Batam. "Karena kita memperhatikan masyarakat. Pemerintah daerah, selalu mengatakan, jangan naikkan," kata dia.
Walikota juga mengkritisi pembahasan kenaikan tarif air yang terkesan ditutup-tutupi ATB dan BP Batam. "Sampai sekarang, hasil pembahasan belum kita lihat. Memang pernah melibatkan dua orang staf Pemko, tapi mereka tidak sampai menyatakan menyetujui kenaikan. Mereka tidak melaporkan, karena tidak ada kebijakan yang signifikan. Setelah dipermasalahkan, baru dilaporkan ceritanya sebelumnya," kata Dahlan.
Sebelumnya, Gubernur Kepri HM Sani yang juga Ketua DK BBK telah menyatakan menolak kenaikan tarif air bersih yang telah diteken oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja. "Bagi saya kalau itu memberatkan masyarakat, saya tidak setuju," ujar Sani usai pengukuhan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri di Gedung Bank Indonesia (BI) Batam, Jumat (15/7) lalu.
Penolakan juga datang dari DPRD Kota Batam, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, para pengusaha, dan sejumlah komponen masyarakat lainnya. Bahkan, mahasiswa dan pekerja sudah beberapa kali menggelar aksi demo menolak kenaikan tarif air bersih.
Anehnya, semua suara penolakan itu seperti dianggap angin lalu oleh ATB. Selain mengumumkan kenaikan tarif melalui iklan di seluruh media harian lokal, ATB juga gencar mensosialisasikan kenaikan tarif yang akan berlaku mulai Agustus 2011 itu kepada masyarakat, baik melalui selabaran maupun tatap muka langsung. (ant/pti)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar