(sumber Tanjung Pinang Pos) 16 Juli, 2011
BATAM - Penolakan terhadap kenaikan tarif air bersih di Batam, meluas. Ketua Dewan Kawasan, Free Trade Zone, Batam, Bintan dan Karimun, HM Sani juga menyampaikan penolakan. Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, meminta, sebelum kenaikan, ATB harusnya mengumumkan neraca keuangan.
Sani yang juga Gubernur Kepri menilai, jika memberatkan masyarakat, kenaikan tarif diminta tidak dilakukan FTZ. Sani, di Gedung Bank Indonesia, Jumat (15/7) menegaskan sikapnya menolak jika sudah memberatkan masyarakat.
Namun, terkait dengan itu, Pemko dan DPRD Batam sedang mengkajinya.
Sani berharap, pembahasan yang dilakukan memberikan kepuasan kepada masyarakat. “Wali Kota dan DPRD Batam sedang melakukan kajian terkait tarif air, yang naik tanpa koordinasi ke Pemko,” kata Sani.
Sementara itu, Harry Azhar Azis di Hotel Novotel, menyebutkan, walau ATB badan swasta, namun karena perusahaan terkait pelayanan umum, harus ada laporan akuntan publik. Harusnya ATB berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD Batam. Disamping itu, sebelum kenaikan, ATB mengumumkan neraca keuangannya.
“Itu karena mereka mengurusi kepentingan publik
Jadi tidak bisa serta merta menaikkan tanpa koordinasi dengan pemerintah dan dewan,” katanya.
Disisi lain, dia menyebutkan jika kenaikan tarif ATB ini akan mempengaruhi inflasi. Dalam hal ini, dia berharap, BP Batam bisa lebih bijak. Jika inflasi naik, masyarakat terimbas. Untuk itu perlu kebijakan dari ATB.
“Sebelum ada kenaikan, neraca keuangan harusnya diumumkan kepublik. Kebijakan itu juga akan membuat masyarakat memahami alasan kenaikan. Perlu dijelaskan, apa untuk investasi atau simpanan,” imbuhnya.
Sebelumnya, BP Batam menetapkan kenaikan tarif air sebesar 6,5 persen mulai Agustus untuk tagihan September 2011.(mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar