DPRD Tolak Kenaikan Tarif Air

(sumber Haluan Kepri)
Rabu, 13 July 2011

TOLAK KENAIKAN - Sejumlah mahasiswa dari PMII berusaha menenangkan rekan-rekannya saat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung BP Batam, Selasa (12/7). Mahasiswa mendesak BP Batam membatalkan kenaikan tarif air ATB. Aksi ini juga dilaksanan di kantor ATB dan Pemko Batam. TUNDRA/HALUAN KEPRIBATAM-Komisi III DPRD Kota Batam secara resmi menolak kenaikan tarif air bersih yang telah diteken Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Mustofa Widjaja. Sebelumnya, Walikota Batam Ahmad Dahlan juga sudah menolak tarif air naik.

Penolakan kenaikan tarif air bersih merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Batam dengan BP Batam dan Pemko Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Selasa (12/7). Ini adalah RDP kedua yang diadakan Komisi III untuk membahas kenaikan tarif air. RDP pertama yang dihadiri PT Adhya Tirta Batam (ATB) pekan lalu belum memutuskan sikap akhir Komisi III.

RDP dipimpin Ketua Komisi III Jahuin Hutajulu dan dihadiri hampir seluruh anggota Komisi III, seperti Muhammad Yunus Muda, Siti Nurlailah, Irwansyah, Muhammad Musofa, Edward Brando dan Jeffry Simanjuntak. Sedangkan BP Batam masih diwakili Kepala Kantor Air dan Limbah Freddy Tanoto, Direktur Organisasi dan Kinerja Rusliden Hutagaol ditambah Kepala Biro Humas dan Marketing Rustam Hutapea. Dari Pemko Batam hadir Kepala Bidang Prasarana Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Suhar dan Kabag Bina Program Ismet Djohar.

Jeffry Simanjuntak meminta BP Batam dan Pemko Batam membatalkan kenaikan tarif air bersih di Batam. Apalagi saat ini tingkat kebocoran air masih cukup tinggi yakni sekitar 29 persen, yang seharusnya bisa ditekan lebih rendah. "Jangan ada kenaikan dulu, karena ini merupakan kepentingan kami ke masyarakat yang merasa berat dengan adanya kenaikan tarif air ini," ujarnya.

Irwansyah juga dengan tegas meminta kenaikan tarif air yang sudah diteken Mustofa dibatalkan. Ia menyatakan bahwa pelayanan terhadap kualitas air, terutama gangguan warna masih terus terjadi di tempat-tempat tertentu hingga saat ini. Padahal dalam pemaparan BP Batam saat rencana kenaikan tarif air tahun sebelumnya, gangguan warna tidak akan terjadi jika kenaikan tarif air dilakukan. "Setiap tahun selalu kenaikan tarif air, tapi belum ada perbaikan terhadap kualitas air yang dilakukan. Pengawasan apa yang telah BP Batam lakukan," ujar Irwansyah.

Menanggapi hal itu, Freddy berdalih kenaikan tarif air ini salah satunya justru dimaksudkan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Ia lalu membeberkan hasil survei lembaga riset AC Nielsen. Menurut Freddy, berdasarkan hasil survei AC Nielsen, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pengelolaan air oleh ATB meningkat dari sebelumnya 68 persen menjadi 75 persen.

"Jadi ATB memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan, salah satunya dengan meningkatkan investasi," ujarnya.

Di samping itu, jelas Freddy, kenaikan tarif air bersih ini juga dilakukan dalam rangka penyediaan dan pendistribusian air bersih secara berkualitas, kuantitas dan kontinuitas. Terutama terhadap peningkatan pelayanan di daerah berkategori stress, di antaranya di Bengkong, Tanjungsengkuang, Batuampar, Tanjungpiayu dan sebagian wilayah Batuaji.

Daerah-daerah tersebut, kata dia, merupakan daerah dengan permintaan sambungan tertinggi dengan mayoritas warga berpenghasilan rendah, seperti penghuni kavling siap bangun (KSB) dan kampung tua.

"Dengan kenaikan tarif air bersih 6,5 persen, ditargetkan pada 2011 ini, ATB mampu melayani sekitar 15.000 sambungan bagi pelanggan baru dan tuntasnya permasalahan pelayanan air bersih di kawasan berkategori stress," janjinya.

Namun komitmen yang disampaikan Freddy, ditanggapi sinis Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Siti Nurlailah. Karena janji tersebut juga pernah dinyatakan Freddy saat kenaikan tarif air bersih pada tahun sebelumnya. "Penjelasan dari tahun ke tahun itu-itu saja dan selalu bilang pasti. Tahun lalu juga terkait stress area, jangan memastikan hal-hal yang tidak pasti," ujarnya.

Ismet Djohar kembali menegaskan kepada Komisi III terkait kehadiran perwakilan Pemko Batam dalam pembahasan rencana kenaikan tarif air bersih. Seolah bertentangan dengan pengakuan atas ketidaktahuan Walikota Batam Ahmad Dahlan, Ismet menyatakan bahwa hasil pembahasan sudah dilaporkan ke Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam. "Laporan atas pembahasan tersebut sudah dibuat secara tertulis dan disampaikan secara lisan ke Walikota melalui Sekda," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov sangat menyayangkan sikap Walikota Batam Ahmad Dahlan yang seolah tidak mampu berbuat banyak terkait kenaikan tarif air bersih ini. Seharusnya, kata Ruslan, selaku kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Batam, Dahlan berani pasang badan demi memperjuangkan nasib masyarakat yang saat ini sedang terhimpit berbagai kesulitan.

"Saya sangat menyesal dengan ketidakberdayaan seorang Walikota dalam menyikapi masalah kenaikan tarif air ini. Seharusnya, sebagai Walikota, dia harus berani pasang badan demi masyarakatnya. Karena dia dipilih langsung oleh masyarakat. Tapi kalau Ketua BP Batam, itu karena dipilih oleh gubernur. Jadi seharusnya tak perlu takut. Kalau takut, buat apa jadi Walikota," kata Ruslan kemarin.

Bekas Ketua DPC PDIP Kota Batam itu mempertanyakan alasan yang dikemukakan ATB untuk menaikkan tarif air bersih, antara lain untuk modal investasi. Menurut dia, sebagai perusahaan modal asing (PMA), seharusnya ATB menanamkan investasi dari dana sendiri, bukan dengan menarik dari pelanggan dengan cara menaikkan tarif air. "Kalau PMA hanya bermodalkan kolor, buat apa mau berinvestasi di Indonesia, khususnya di Batam. Kalau tidak ada modal, silahkan pinjam ke bank. Kenapa harus menaikkan tarif air, dengan alasan yang tak jelas. Apa perlu kita anggarkan di dalam modal penyertaan? Kalau mau, maka saya siap untuk menganggarkan Rp70 miliar sampai Rp100 miliar untuk penambahan modal, tapi asalkan tidak menaikkan tarif air," tandas Ruslan.

Mahasiswa Menolak

Sementara itu, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo menolak kenaikan tarif air di depan Kantor PT ATB dan BP Batam, kemarin. Mereka berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Batam, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (BEM STIE) Ibnu Sina, Dewan Mahasiswa (Dema) STAI Ibnu Sina dan BEM Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (FH Unrika).

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menolak kenaikan tarif air karena menganggap kebijakan ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat Batam. "Kenaikan ini sangat tidak logis di tengah meningkatnya harga kebutuhan masyarakat dan pada saat bulan puasa," ujar Gubernur BEM FH Unrika Muhammad Nur.

Menurut Nur, kenaikan tarif air bersih merupakan bentuk penindasan kaum kapitalis yang bersembunyi di balik kebijakan pemerintah. Dan ini juga bentuk privatisasi sumber daya alam yang tidak berorientasi pada kemakmuran rakyat, dari sumber air yang ada di Batam.

Untuk itu, mahasiswa meminta PT ATB untuk membatalkan kenaikan tarif air bersih dan memperbaiki dahulu pelayanan kepada masyarakat. ATB diminta tidak hanya mengejar keuntungan.

Bosar Hasibuan dari PMII menyatakan bahwa alasan yang disampaikan ATB maupun BP Batam untuk menaikkan tarif air sangat klasik. "Peningkatan pelayanan dan kualitas yang digunakan sebagai dasar untuk menaikkan tarif air bersih merupakan alasan klasik seperti alasan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Corporate Communication Manager PT ATB Enriqo Moreno saat menemui para pendemo menjelaskan, kenaikan tarif air tidak dilakukan secara sepihak oleh PT ATB semata. Namun juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam memutuskan naik tidaknya tarif air bersih di Kota Batam.

Pihak ATB, lanjut Enriqo, tidak bisa memenuhi tuntutan mahasiswa untuk membatalkan kenaikan tarif air bersih. Karena kenaikan tarif air bersih belum diberlakukan, saat ini baru sebatas melakukan sosialisasi. "Tarifnya saja belum dinaikkan, apa yang harus kami batalkan," ujarnya.

Namun demikian, Enriqo menawarkan kepada mahasiswa untuk berdiskusi terlebih dahulu. Diskusi ini akan dilakukan dalam waktu dekat dengan mengundang para mahasiswa terkait tarif air bersih yang akan diberlakukan.

Para mahasiswa kemudian melanjutkan aksi demonya ke BP Batam. Dalam aksi demo di depan BP Batam, para mahasiswa juga membakar ban bekas yang membuat aksi semakin memanas. Bahkan aksi tersebut juga berbuntut rencana pelaporan ke kepolisian oleh mahasiswa atas dugaan pelecehan yang dilakukan salah seorang oknum Ditpam BP Batam berinisial KR terhadap mahasiswi peserta demo.

"Memangnya saya ini cewek apaan, diperlakukan seperti itu," ujar mahasiswi tersebut.

Aktivis BEM FH Unrika, Bambang Heri juga mengecam dugaan pelecehan yang dilakukan salah seorang oknum Ditpam berinisial KR. Dalam orasinya, ia meminta agar pihak polisi dapat menghadirkan KR di depan para pendemo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Mana tadi oknum yang diduga melakukan pelecehan, tolong datang dan mempertanggungjawabkannya di depan kami," ujarnya.

Berdasarkan informasi, dugaan pelecehan ini dilakukan salah seorang oknum Ditpam dengan mengekspresikan bibirnya seolah mengajak berciuman dengan salah satu mahasiswi peserta demo. Bahkan ekspresi ini juga disertai dengan ucapan yang dianggap pendemo sebagai bentuk pelecehan.

"Kepada mahasiswi tersebut, sang oknum setelah mengekspresikan bibirnya seperti mengajak berciuman juga bilang "praktek yuk"," ungkap para pendemo. (wan/lim/pti)