(sumber Tanjung Pinang Pos)
Diposting oleh admin pada 5 Juli,
BATAM - Walau belum ada peraturan yang mengatur penganggaran dana untuk BP Kawasan Batam, namun Batam mengaku sudah menerima atas nama BP Batam. Dana anggaran itu yang mereka gunakan untuk membiayai operasional dan gaji karyawannya.
“Kalau tidak salah, kita menerima dana itu, sudah atas nama BP Batam. Kalau pakai nama Otorita Batam, tidak bisa dipakai. Jadi setahu saya sudah atas nama BP Batam,” kata Kabiro Humas BP Batam, Rustam Hutapea, di Batam Centre, Senin (4/7).
Disebutkan, persoalan BP Batam dengan BP Karimun dan Bintan berbeda. Pasalnya, BP Batam memiliki sekitar 2.500 orang lebih karyawan yang harus dibiayai. “Ketika kami menjadi BP Batam, kami punya 2500 an karyawan. Kalau BP Bintan dan Karimun, belum ada karyawan,” katanya.
Sementara Ketua Dewan Kawasan (DK) Kepri, HM Sani mengaku jika Badan pengusahaan, kecuali Batam, belum menerima anggaran dari pusat. Demikian halnya dengan Dewan Kawasan. Dia mengaku, persoalan belum adanya anggaran karena aturan yang mengakomodir pengalokasian dana untuk DK.
“Seperti dibilang pak Harry (anggota DPR RI), kita belum ada anggaran karena belum ada aturannya. Kita terus mendesak ke pusat, namun belum dikeluarkan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis menyebutkan, pos APBN untuk BP dan DK BBK belum ada. Karena itu, dia meminta DK dan BP BBK diminta untuk proaktif meminta pusat mengeluarkan PP terkait agar ada alokasi anggaran untuk lembaga itu.
Disisi lain, dia menyarankan agar BP dan DK mengajukan anggaran ke pemerintah pusat, ditembuskan ke Komisi XI dan Komisi VI. Ini akan menjadi dasar bagi pihaknya mendorong pemerintah menyiapkan PP-nya.
Khusus BP Batam, anggaran diperoleh Rp180 miliar, sebagai Badan Otorita Batam. Jumlah dana itu lebih besar dibanding tahun sebelumnya.(mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar