ATB Berupaya Menyuap

(sumber Haluan Kepri)
Kamis, 21 July 2011

BATAM- Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov menyebutkan ada upaya penyuapan terhadap empat unsur pimpinan DPRD Kota Batam terkait kenaikan tarif air Adhya Tirta Batam (ATB) oleh pimpinan PT ATB.

Hal itu disampaikan Ruslan usai menemui pengunjuk rasa dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batam yang menggelar demo menolak kenaikan tarif air ATB di DPRD Kota Batam, Rabu (20/7).

Ruslan menceritakan, ia dan unsur pimpinan DPRD lainnya diundang makan di salah satu restoran Jepang di kawasan Raden Patah, Baloi, Senin (18/7) lalu. Saat berbincang-bincang dengan Benny Andrianto (vice president director/wakil presiden direktur) ATB Batam, disebutkan bahwa ia dan unsur pimpinan DPRD lainnya yang hadir akan mendapat uang sosialisasi.

"Ada unsur penyuapan di sini. Saya diundang untuk makan, saat bincang-bincang katanya saya dan lainnya akan dapat uang sosialisasi. Itu tidak benar, ada unsur penyuapan. Ini tidak main-main, masalah kenaikan tarif air ini menyangkut masyarakat. Setiap Rp1 kenaikan harus ada dasar hukum. Jika saya terima uang itu, saya disumpahin masyarakat se Batam, bisa muntah darah saya," ujar Ruslan.

Sayangnya, karena terlanjur emosi, ia dan unsur Pimpinan DPRD lainnya menolak dan tidak mengambil uang tersebut. "Harusnya saya ambil uang itu dan dijadikan sebagai bukti ke Kejaksaan. Saya sudah sampaikan ke Kejaksaan agar buntutin salah satu direkturnya. Karena akan ada target-target lainnya, kalau perlu, buntutin siang malam," ujar Ruslan.

Ruslan juga menuding bahwa BP Batam menyetujui kenaikan tarif masih mengatasnamakan Otorita Batam, yang seharusnya sudah tidak lagi.
"Bubarkan itu BP Batam, antek-antek kapitalis, hengkang itu ATB dari Batam, karena hanya menyengsarakan rakyat," teriak Ruslan.

Ruslan juga menyebutkan pansus air beberapa tahun lalu dinilainya masuk angin karena tidak ada hasil. Bahkan kala itu ia diisukan mendapat sogokan dari ATB. "Dulu saya juga dituduh menerima sogokan dari ATB, sampai-sampai saya kena sanksi dari partai," ujar Ruslan.

Di sisi lain, Manager Corporate Communication ATB Enriqo Moreno Ginting dikonfirmasi Haluan Kepri terkait adanya upaya suap dari ATB terhadap pimpinan DPRD Kota Batam mengaku tidak tahu.

"Setahu saya, tidak ada pimpinan kami bagi-bagi amplop kepada DPRD, dan setahu saya juga tidak ada uang sosialisasi," ujar Enriqo. Disebutkan Enriqo, dirinya telah mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Benny Andrianto, Vice President Director/Wakil Presiden Direktur PT ATB yang disebut-sebut Ruslan sebagai pengundang.

Namun, ia mengaku tidak sampai menanyakan tentang undangan makan malam kepada atasannya tersebut. "Saya tidak mau menanggapi omongan sepihak seperti itu. Sampai saat ini saya tidak tahu tentang yang disebut-sebut memberi amplop itu. Saya juga tidak diminta untuk mengarange untuk makan malam itu, jadi saya tidak tahu," ujar Enriqo.

SPSI Tuntut Wako Bersikap

DPC SPSI Kota Batam menuntut Walikota Batam, Ahmad Dahlan menyatakan sikapnya atas kenaikan tarif air bersih ATB. Tuntutan ini disampaikan ratusan anggota SPSI Kota Batam saat menggelar demo penolakan kenaikan tarif air ATB di PT ATB, BP Batam, Pemko Batam dan DPRD Kota Batam, kemarin.

"Walikota Batam harus menyatakan dengan tegas apakah menerima atau menolak kenaikan tarif air ATB, itu saja yang ingin kami tahu," ujar Ketua SPSI Kota Batam, Syaiful Badri.

Selain Walikota Batam, para pendemo juga meminta Ketua DPRD Kota Batam, Surya Sardi untuk menyatakan sikap yang sama. Apakah menolak atau menerima atas kenaikan tarif air ATB.

Atas tuntutan para pendemo, baik Walikota maupun Ketua DPRD Kota Batam tidak ada yang bersedia memenuhinya. Ahmad Dahlan lebih memilih berada di ruang paripurna DPRD Kota Batam daripada harus menemui pendemo. Begitupun dengan Surya Sardi, juga tidak bersedia memenuhi dan tidak juga keluar ruang sidang paripurna, meskipun sidang telah berakhir.

"Ini menjadi catatan bagi kita, bahwa Walikota Batam akal bulusnya sudah kelihatan dan ini sudah keterlaluan," ujar Syaiful begitu tahu Walikota tidak mau menemui, padahal para anggota dewan dan pejabat pemko sudah mulai keluar dari sidang paripurna yang sudah berakhir.

Pendemo akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov. Di depan para pendemo, Ruslan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan SPSI terkait penolakan atas keanikan tarif air bersih ATB.
"Nanti akan langsung kita limpahkan kepada komisi terkait untuk membahas ini. Dan saya menolak kenaikan tarif air ini," ujarnya.

Sementara itu, dalam aksi di depan PT ATB, para pendemo menyatakan bahwa kenaikan tarif air sangat tidak manusiawi. Sebelum memberlakukan kenaikan tarif air itu, ATB seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat luas.

"Kenaikan tarif air ini hanya didasarkan pada pemenuhan target PT ATB untuk menaikkan keuntungan sendiri dan sangat membebani masyarakat Batam sebagai pelanggan ATB," ujar para pendemo.

Di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Eddy C Lummawie menilai pantas para pekerja dan masyarakat umumnya menolak kenaikan tarif air ATB. Karena kenaikan sangat memberatkan. Apalagi tarif ATB selama ini juga sudah tinggi. Menurutnya ATB jangan mengacu ke Singapura di dalam penerapan tarif air, karena kondisi perekonomian masyarakat Batam dan Singapura ibarat bumi dan langit.

Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Batam ini meminta agar Kepala BP Batam Mustofa Widjaja merevisi keputusan kenaikan
tarif. Aturan kenaikannya jangan seperti sekarang. Katanya kenaikan cuma 6,5 persen, tapi jika dikalkulasikan bisa mencapai 20-30 persen. Selain merevisi, Eddy juga minta Eddy menunda kenaikan sampai kondisi perekonomian Batam normal. (wan/pti)