Sabtu, 23 July 2011 (sumber Haluan Kepri)
Kasus Dugaan Upaya Penyuapan
BATAM-Pengakuan Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov soal adanya upaya penyuapan oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB) terhadap dirinya dan tiga pimpinan DPRD lainnya agar menyetujui kenaikan tarif air bersih tampaknya bukan isapan jempol. Adanya pertemuan antara unsur pimpinan DPRD dengan Vice President PT ATB Benny Adrianto dibenarkan oleh Bobby Fernando, supir pribadi Ruslan.
"Pertemuan antara unsur pimpinan DPRD Kota Batam dengan Pak Benny memang benar adanya yang terjadi pada Senin (18/7) lalu," kata Bobby kepada sejumlah wartawan, Jumat (22/7).
Bobby menceritakan, pertemuan tersebut diketahuinya karena ia yang mengantar langsung Ruslan ke Kazu Japanese Restaurant, tempat pertemuan digelar. Ia mengantar Ruslan ke restoran Jepang itu sekitar pukul 18.30 WIB dengan menggunakan mobil dinas politisi PDIP itu. "Kami bertolak dari Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) sekitar pukul 18.15 setelah bos saya (Ruslan) mendapat telepon untuk segera meluncur ke tempat pertemuan," ungkapnya.
Tiba di Kazu, Bobby melihat tiga mobil unsur pimpinan DPRD Kota Batam lainnya, yakni Ketua DPRD Surya Sardi, Wakil Ketua II Zainal Abidin dan Wakil Ketua III Aris Hardy Halim sudah terparkir di tempat tersebut. Seingat Bobby, mobil yang digunakan Surya Sardi adalah mobil besar semacam Land Cruiser warna silver yang ia lupa jenisnya. Begitupun dengan mobil yang digunakan Zainal Abidin berwarna hitam dengan plat nomor BP 12 dan Aris menggunakan mobil dinas Nissan X-Trail yang sudah diganti dengan plat hitam bernomor BP 1971.
Pertemuan antara unsur pimpinan DPRD Kota Batam dengan PT ATB dilakukan di lantai II restoran Jepang tersebut. Restoran ini terletak di simpang lampu merah Kampung Utama dengan lantai dasar digunakan untuk showroom mobil KIA Motors. Sedangkan untuk memasuki restoran ini, melalui bagian belakang bangunan gedung di samping Kampus Putra Batam, Nagoya.
Saat akan naik ke lantai II, Bobby diminta Ruslan untuk membelikan rokok di sekitar tempat tersebut. Namun rokok pesanan Ruslan tersebut urung ia serahkan karena melihat pembicaraan yang serius antara unsur pimpinan DPRD Kota Batam dengan Benny. "Dalam pertemuan tersebut, Pak Benny memakai baju putih dan berkacamata," ujarnya.
Bobby pun kemudian kembali ke bawah dan duduk bersama sekuriti Kazu bersama supir Zainal Abidin bernama Amat yang masih mengenakan seragam Pemko Batam. Pertemuan tersebut berakhir sekitar pukul 20.00 WIB yang ditandai dengan turunnya Surya Sardi bersama Ruslan dari lantai II. Sedangkan Zainal Abidin dan Aris Hardy Halim masih belum terlihat keluar ruangan.
Adanya pertemuan tersebut, tegas Bobby, memang benar-benar terjadi dan tidak mengada-ada. Bahkan ia juga berani disumpah pocong bersama unsur pimpinan DPRD Kota Batam yang ia sebutkan ikut dalam pertemuan tersebut jika informasi yang diberikan tidak valid. Meskipun beberapa unsur pimpinan DPRD Kota Batam terkesan berkelit terhadap adanya pertemuan tersebut. "Saya berani disumpah pocong dengan unsur pimpinan Dewan yang ikut dalam pertemuan tersebut di Masjid Raya (Masjid Agung) dengan disaksikan 41 ustadz," tantangnya.
Perihal pengakuan Bobby ini, Ketua DPRD Kota Batam Surya Sardi saat dikonfirmasi mengaku sedang berada di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat. "Maaf bos. Saya lagi mengikuti rakernas," ujarnya singkat melalui SMS.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ruslan Kasbulatov saat menerima pekerja yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan tarif air bersih di Gedung DPRD Batam, Rabu (20/7), mengaku pimpinan ATB berupaya menyuap empat pimpinan Dewan agar menyetujui kenaikan tarif air bersih yang sudah diteken oleh Kepala BP Batam Mustofa Widjaja.
Ruslan menceritakan, ia dan unsur pimpinan DPRD lainnya diundang makan di salah satu restoran Jepang di kawasan Raden Patah, Baloi, Senin (18/7) lalu. Saat berbincang-bincang dengan Wakil Presiden Direktur PT ATB Benny Andrianto disebutkan bahwa ia dan unsur pimpinan DPRD lainnya yang hadir akan mendapat uang sosialisasi.
"Ada unsur penyuapan di sini. Saya diundang untuk makan, saat bincang-bincang katanya saya dan lainnya akan dapat uang sosialisasi. Itu tidak benar, ada unsur penyuapan. Ini tidak main-main, masalah kenaikan tarif air ini menyangkut masyarakat. Setiap Rp1 kenaikan harus ada dasar hukum. Jika saya terima uang itu, saya disumpahin masyarakat se Batam, bisa muntah darah saya," ujar politisi PDIP itu.
Sayangnya, karena terlanjur emosi, ia dan unsur pimpinan DPRD lainnya menolak dan tidak mengambil uang tersebut. "Harusnya saya ambil uang itu dan dijadikan sebagai bukti ke Kejaksaan. Saya sudah sampaikan ke Kejaksaan agar buntutin salah satu direkturnya. Karena akan ada target-target lainnya, kalau perlu, buntutin siang malam," ujar Ruslan.
Manager Corporate Communication ATB Enriqo Moreno Ginting saat dikonfirmasi membantah pengakuan Ruslan itu. "Setahu saya, tidak ada pimpinan kami bagi-bagi amplop kepada DPRD, dan setahu saya juga tidak ada uang sosialisasi," ujar Enriqo.
Kejari Harus Jemput Bola
Sementara itu, desakan agar aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam tidak tinggal diam atas informasi yang disampaikan Ruslan terus bermunculan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam Taba Iskandar SH MH mendesak Kejari Batam jemput bola melakukan pemeriksaan terhadap dugaan upaya penyuapan yang dilakukan ATB terhadap empat unsur pimpinan DPRD. Pengakuan Ruslan dinilai Taba sudah bisa dijadikan indikasi awal adanya upaya penyuapan.
"Seharusnya pihak kejaksaan jemput bola terhadap adanya dugaan upaya penyuapan tersebut, jangan menunggu orang melapor. Informasi yang diungkapkan salah seorang unsur pimpinan DPRD Kota Batam bisa menjadi indikasi sebagai permulaan untuk dapat ditindaklanjuti, dan ini valid," ujar Taba kemarin.
Menurut Taba, dengan adanya dugaan upaya penyuapan yang dilakukan PT ATB terhadap unsur pimpinan DPRD Kota Batam semakin menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam penetapan kenaikan tarif air bersih tidak benar. Meskipun sebagai perusahaan swasta, namun kebijakan penetapan kenaikan tarif air ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Terkait adanya kesan berkelit unsur pimpinan DPRD Kota Batam lainnya atas adanya pertemuan dan upaya penyuapan tersebut, lanjut Taba, hal tersebut sudah lumrah di kalangan politisi. Hal ini merupakan upaya untuk mengaburkan persoalan sebenarnya dan membelokkan opini masyarakat. "Bantah membantah itu hal biasa, karena belum ketahuan. Dan masyarakat harus cerdas menyikapinya," ujar bekas Ketua DPRD Kota Batam itu. (wan/lim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar