(sumber Batam Pos)
16 July 2011
Kepala Kantor Pelabuhan (Kakanpel) Batam Ali Ibrahim, mengaku kewalahan mengawasi keberadaan serta aktivitas pelabuhan tikus yang semakin bertambah di Batam, Jumat (15/7). Kondisi geografis Batam yang didominasi laut dan kultur masyarakat pesisir menjadi alasan lemahnya pengawasan tersebut.
“Kalau kita larang secara frontal akan berdampak langsung pada pelemahan ekonomi masyarakat Batam,” ujarnya.
Sebab aktivitas perekonomian masyarakat yang tinggal di pesisir, katanya, semua melalui jalur laut. Mereka beranggapan, kalau dilarang beraktivitas dan harus mengalihkan kegiatannya melalui daratan, akan memakan biaya transportasi yang besar.
“Istilahnya, sebelum Kanpel berdiri di Batam, masyarakat pesisir sudah melakukan aktivitas perekonomiannya di pelabuhan yang dibangunnya secara sederhana,” katanya.
Ali menegaskan, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas dan munculnya pelabuhan tikus tanpa koordinasi dengan Kanpel, bukannya tak diawasi sama sekali.
“Pengawasan dan kontrol dari kita tetap ada. Namun, sebatas aktivitas mereka saja, seperti kontrol keluar masuk barang di pelabuhan tikus,” terangnya.
Pengawasan terhadap aktivitas di pelabuhan tikus, kata Ali, selalu berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Polair, TNI AL, serta Bea Cukai Batam.
“Sampai saat ini aktivitas di pelabuhan tikus masih terpantau dengan baik, meski saya akui masih ada beberapa pelabuhan tikus yang aktivitasnya diduga ilegal seperti tempat jalur masuk TKI ilegal, dan selundupan barang konsumsi ilegal seperti sembako dan elektronik dari luar negeri. Namun prosentasenya kecil,” jelasnya. (gas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar