(sumber Tribun Batam)
Tribun Batam - Rabu, 6 Juli 2011
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Wakil Wali Kota Batam, Rudi menyayangkan sikap PT ATB yang tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dalam rencana menaikkan tarif air. Meski ia membenarkan ada perwakilan dari Pemko Batam yang hadir dalam rapat penentuan besar kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, staf yang hadir bukanlah pembuat kebijakan sehingga tidak serta merta mewakili Pemko Batam.
"Dia hanya diundang dan hadir. Bukan ikut membahas kenaikan tarif air itu," kata Rudi di Batam Centre, Rabu (6/7/2011).
Oleh karena itu, solusi terbaik menurut Rudi adalah dengan melakukan pertemuan bersama antara PT ATB, Pemko Batam, BP Batam, dan DPRD Batam untuk membahas masalah ini.
Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menilai sikap ATB dan BP Batam yang tidak melibatkan Pemko dan DPRD sebagai sikap yang tidak beretika.
"ATB dan BP Batam tidak beretika. Dengan tidak melibatkan Pemko dan DPRD menunjukkan telah terjadi pelemahan institusi pemerintahan serta melanggar otonomi daerah," kata Riky.
Ia juga menilai sikap Wali Kota Batam yang mengaku tidak dilibatkan sementara stafnya ada dalam rapat bersama ATB, sebagai ketidak konsistenan kepala daerah.
"Wali kota tidak konsisten. Lagipula harus diingat, BP Batam sekarang bukan OB lagi. BP Batam sekarang ada di bawah Wali Kota Batam selaku Wakil Ketua Dewan Kawasan," kata Riky.
Dari segi sosial kemasyarakatan, Riky menilai kenaikan tarif air ini akan berdampak pada meningkatnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi dalam proses pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) tahun depan.
"Air ini kan salah satu poin yang mempengaruhi KHL. Jika air naik, KHL akan ikut naik. Ini akan menjadi alasan untuk membuat ketertinggalan UMK terhadap KHL. Ini bisa mengganggu proses pembahasan KHL dan UMK nanti," kata Riky.
Riky mengingatkan tentang janji PT ATB ketika kenaikan tarif tahun lalu. Pada saat itu banyak warga yang mengeluhkan pelayanan air oleh ATB yang masih sering mati.
"Sampai orang mengganti nama ATB itu jadi ATM, air tengah malam. Janji mereka tahun lalu, ini dulu diperbaiki baru akan ada kenaikan lagi. Dengan belum terpenuhinya janji mereka, berarti mereka belum layak untuk menaikkan tarif," kata Riky.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nuryanto meminta agar kenaikan ini tidak dulu diberlakukan. Karena ini menyangkut rakyat banyak. Meski perusahaan tersebut merupakan investasi asing bukan berarti bisa serta merta meninggalkan pemerintah. Bagaimanapun pemerintah dan wakil rakyat harus dilibatkan.
Editor : dedy suwadha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar