Ungkap Tuntas Mobil Bodong

Berita Utama

Jumat, 01 Oktober 2010 08:28 (sumber Batam Pos,versi asli)

DPR: Polri Jangan Main-Main Pengungkapan mobil bodong di Batam oleh Mabes Polri, mendapat sorotan tajam Komisi III DPR RI. Untuk mengetahui duduk persoalan itu, Komisi III mengutus rombongan yang dipimpin Azis Syamsuddin ke Batam, Kamis (30/9). Dalam rapat bersama dengan jajaran Bareskrim Polri, Polda Kepri dan Bea Cukai (BC) kemarin, Komisi III DPR RI meminta seluruh instansi yang terlibat agar serius mengungkap sindikat mafia mobil bodong itu, hingga tuntas. Kepada polisi, khususnya Bareskrim mereka minta agar tidak hanya mengungkap kasusnya, tetapi juga harus mengusut siapa pelaku-pelakunya, agar permasalahan ini tidak berlarut dan tak terus berulang di kemudian hari. “Kami minta polisi tidak tebang pilih dalam kasus ini, dan segera ungkap para pelakunya. Begitu juga dengan instansi yang terlibat agar mendukung Polri memberantas praktek mafia mobil ini,” pinta Azis Syamsuddin yang merupakan anggota fraksi Partai Golkar DPR di Mapolda Kepri. Tidak hanya dukungan serta apresiasi yang diberikan kepada polisi, Komisi III DPR juga mengkritisi pedas tindakan aparat dalam hal ini Bareskrim Polri yang dipimpin Dir I Kamtrannas, Brigjen (Pol) Saut Usman Nasution selama proses pengungkapan. Seperti pernyataan anggota fraksi Partai Golkar yang pernah ikut dalam Pansus Bank Century, Bambang Susatyo. Malah ia menilai permasalah mobil bodong itu adalah kasus lama dan biasa-biasa saja. Sebab modus dan pemainnya juga masih yang lama, meskipun ada pemain baru. “Ini kasus lama dan pasti ada persaingan bisnis. Jangan-jangan polisi diboncengi oleh cukong-cukong mobil baru. Secepatnya penjahatnya ini ditangkap, jangan cuma ungkap kasusnya saja. Karena kalau terlalu lama pemainya keburu kabur ke luar negeri,” katanya. Bambang menduga, mobil-mobil yang masuk ke Batam berasal dari hasil curian di Malaysia. Dengan modus lama yaitu berkedok mendapatkan asuransi. Sehingga kasus ini sudah menjadi sindikat internasional. Dan Indonesia merupakan target pembuangan mobil-mobil curian itu. “Fungsi intelijen kepolisian harus lebih ditingkatkan. Jangan ada lagi kata tidak tahu, sebab jika memang betul modus showroom di Batam yang dikendalikan pemain mobil itu berganti-ganti nama untuk menghilangkan jejaknya harusnya intelijen berperan,” ujar Bambang. Kecaman keras juga dilontarkan anggota Komisi III DPR, Desmon Junaidi Mahesa. Menurutnya kasus ini hanya seolah-olah terbongkar padahal tidak, sebab kasus yang terjadi merupakan kasus lama. “Apakah ini proyek Mabes? Atau apakah ada Aliong-Aliong atau Asiong-Asiong di belakang ini? Asumsi saya ini hanya untuk menakut-nakuti agar pemain serupa di daerah lain setorannya ke polisi lebih tinggi, toh kita tahu sendiri showroom-showroom mobil yang ada di Batam kebanyakan binaan BC dan Polisi,” ujarnya lantang. Masih kata Desmon, kasus penangkapan mobil di Batam ini sudah membuat kepercayaan masyarakat pada polisi rendah. Terlebih cara yang dilakukan anggota Bareskrim dalam menertibkan mobil itu, dengan menerjunkan Brimob dan Gegana bersenjatakan lengkap ke rumah-rumah warga seakan menghadapi musuh yang namanya teroris. “Kalau niat Polri memang betul, saya apresiasi. Tapi kalau tidak, saya anggap ini hanya main-main saja,” tukasnya. Sementara itu, Habib Abubakar dari fraksi PKS mengungkapkan, kejahatan mobil bodong di Batam sudah masuk kategori lintas negara dan ini katanya harus dibongkar secara menyeluruh. “Bila perlu libatkan interpol dalam mengungkapnya,” kata Habib. Menurutnya, kasus mobil bodong di Batam merupakan kejahatan berjamaah dan harus secepatnya ditindak, baik pelaku dari importirnya, BC dan aparat polisinya. Ia mengapresiasi kinerja polisi mengungkap kasus itu, namun dalam melaksanakan harus tegas dan jangan justru menciptakan keresahan. “Daerah-daerah lain sudah banyak terjadi kerusuhan antara masyarakat dan polisi akibat represifitas polisi. Jika mau menertibkan ya tolong jangan semua dikait-kaitkan dengan teroris. Saya rasa pola-pola ini sama seperti orde lama, semua dikait-kaitkan teroris demi untuk melanggengkan misinya,” ujarnya. Dasrul Zabar dari fraksi Demokrat malah lebih keras lagi menilai tindakan polisi merazia mobil di Batam. Ia pun mengaku sangat kecewa karena tindakan aparat terlalu arogan. “Polri menanamkan contoh pembinaan yang tak baik kepada anggotanya dalam hal ini wakilnya yang ada di Polda Kepri. Sebab cuma untuk mengungkap kasus mobil yang skalanya biasa-biasa saja, sampai-sampai menerjunkan langsung anggotanya dari Mabes. Ini kan menimbulkan krisis kepemimpinan yang tak baik. Saya pikir secepatnya Kapolri ini diganti, biar institusi polisi ini semakin baik lagi,” katanya. Sementara itu, Andi dari fraksi PAN meminta aparat untuk lebih tegas menertibkan showroom mobil yang banyak beredar di Batam. Ia mensinyalir pemilik showroom sudah tidak asing lagi dengan aparat yang namanya BC dan Polisi. “Ini harus ditertibkan dengan benar, bila mereka nakal harus berani ditangkapi. Tidak seperti sekarang, belum selesai kasus ini diusut, Kadiv Humas Polri sudah bilang orang Samsat tidak ada yang terlibat. Saya pikir ini main-main saja. Dan kalau mobil itu memang benar berasal dari curian di Malaysia ya kita harus kembalikan ke negara asalnya,” pintanya. Salahkan BC Dari seluruh anggota Komisi III DPR RI yang berpendapat hanya satu anggota saja yang lantang menukik perwakilan Bea Cukai Batam. Ia adalah Ikhsan dari fraksi PDI-P. Menurutnya kasus mobil bodong yang terjadi di Batam ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan BC Batam. “Tidak mungkin BC tidak tahu lolosnya mobil itu ke Batam. Apalagi BC punya kuasa menindaknya serta peralatan dan aparat yang tak kalah cepat dari polisi. Saya yakni ada oknum BC yang terlibat dalam kasus ini, dan harus segera ditangkap,” ujarnya menyalahkan perwakilan BC. Mobil Curian Malaysia Sebelumnya, Direktur I Bareskrim, Brigjen (Pol) Saut Usman Nasution kepada anggota Komisi III DPR RI menyebutkan, tindakan mereka tersebut dilatarbelakangi adanya red notice dari PDRM Malaysia tentang banyaknya klaim asuransi untuk kasus pencurian mobil. Selain itu, kata dia, berkat adanya laporan dari masyarakat tentang banyaknya pencurian mobil lansiran tahun 2004 ke atas menggunakan fasilitas bebas bea masuk PPN dan PPnBM. “Tindakan kita ini bukan berjalan sendiri. Saya sebelumnya sudah menghadap Kapolda dan minta bantuan dari mereka. Jadi kami tak meninggalkan Polda Kepri,” ujar Saut. Menurut alumni Akpol 1977 ini, modus operandi yang dilakukan sindikat pemalsu dokumen mobil di Batam yakni dengan mengganti nama pemilik kendaraan dan menimpa atau menghapus data kendaraan seperti STNK, BPKB dengan kendaraan lain. “Kita juga menduga showroom mobil di Batam kerap berganti-ganti nama dua hingga tiga kali setelah sukses melakukan aksinya,” ujarnya. Kepala Korps Lalulintas Mabes Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo mengatakan, kejadian ini menjadi pelajaran pihak polri dalam pembenahan kendaraan yang ada. Dan polisi akan terus meningkatkan efesiensi dan dan penertiban dalam mengeluarkan dokumen kendaraan di Indonesia. Sementara itu, dari pihak Bea Cukai tidak banyak menanggapi tudingan Komisi III terkait dugaan keterlibatan mereka dalam pemasukan dan peredaran mobil bodong di Batam. Mereka hanya memaparkan proses masuknya mobil impor sejak tahun 1990 hingga diberlakukannya PP 63/2003 yang berlaku 1 Januari 2004. (cr3)