| | | |
Sabtu, 09 Oktober 2010 09:39 (sumber Batam Pos,versi asli) |
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, mengucapkan terima kasih pada PT Jamsostek yang sudah mau berinvestasi terutama bagi pemenuhan kebutuhan dasar pokok pekerja, yaitu rumah tinggal. Dia berharap pendirian tiga twin block rusunawa di kawasan Industri Kabil itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja.”Terutama mendongkrak benefit bagi pekerja, karena tak perlu repot lagi pergi ke lokasi kerja sekaligus mengurangi angka kecelakaan di jalan raya,” ujar Cak Imin sapaan akrab Muhaimin. Muhaimin juga meminta rumah susun sewa (rusunawa) sejenis dapat terus dibangun Jamsostek di kawasan lainnya di Batam. Dia berharap pemerintah daerah dan seluruh stakeholder berpartisipasi mewujudkan hunian untuk para pekerja tersebut. Muhaimin mengakui, masih ada beberapa kendala dalam pembangunan rusunawa di Batam, salah satunya soal lahan. ”Rusun pekerja ini memang harus dibangun di tempat strategis, sementara lahan strategis saat ini cukup sulit didapatkan,” ungkapnya. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, Batam butuh 400 twin block rumah susun sewa pekerja (rusunawa) untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi 15 ribu pekerja. Saat ini, jumlah rusunawa di Batam dengan tambahan tiga unit twin block dari PT Jamsostek sudah mencapai 50 unit. ”Sebanyak 400 twin block rusunawa itu kita proyeksikan bisa berdiri selama 25 tahun. Sekarang sudah ada 50 unit, jadi butuh 350 twin block lagi,” tutur Dahlan, kepada wartawan usai peresmian tiga twin block rusunama Jamsostek, Jumat (8/10). Dari target tersebut menurut wali kota, pihaknya optimis dapat berjalan sesuai perkiraan. Pasalnya, kata dia, ketersediaan lahan untuk membangun 350 rusunawa sisanya tak jadi persoalan. Sebab, setiap kawasan industri yang ada di Batam diwajibkan memberikan enam persen fasumnya bagi pembangunan rusunawa. ”Hanya diperlukan niat yang serius dari Jamsostek, OB, Pemprov, dan Pemko Batam mengeroyok target pembangunan rusunawa sisanya itu. Kalau lahan kita tak khawatir,” tukas Dahlan. Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat (Mempera), Suharso Monoarfah, mengungkapkan di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini ada 1,2 juta orang tak punya tempat tinggal. Butuh 200 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal tersebut. Manusia Indonesia sendiri dari data tahun 2009 ada 8 juta yang tak punya tempat tinggal. Sementara 58 jutanya tinggal di rumah. Pertanyaan dia, apakah 58 juta orang itu seluruhnya tinggal di rumah? Menurut dia, masih perlu pengkajian lagi. ”Yang terjadi di Indonesia justru kawasan kumuh terus naik. Dari 54 ribu hektare kini jadi 57 ribu hektare kawasan kumuh, ini artinya ketersediaan rumah sebagai dasar pokok warga negara masih jauh dari harapan,” akunya. Ia mengaku, meski kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika yang telah merdeka ratusan tahun juga masih mengalami hal serupa, kendati jumlahnya tak begitu signifikan. Penyebab itu, menurut Monoarfah, dikarenakan rata-rata penghasilan penduduk Indonesia masih di bawah harapan yakni Rp4,5 juta per kepala. Dengan jumlah sebesar itu, masih tak mampu, di mana kredit pemilikan rumah (KPR) kini cicilannya terlalu tinggi. ”Saya minta BUMN yang kaya-kaya itu agar bisa membantu ketersediaan dana untuk masyarakat dalam KPR dalam jangka lama. Sehingga, kepastian bunga KPR bisa tetap stabil,” pintanya. Misi itu di antaranya BUMN sebagai soko guru perekonomian negara, pencetak untung negara, pemenuhan kebutuhan hajat orang banyak seperti Pertamina dan PLN, penghela usaha kecil dan koperasi dan terakhir misinya jadi pionir perekonomian,” tukasnya. Sementara itu, Dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, mengakui, saat ini dana pekerja yang tersimpan di Jamsostek sebesar Rp4 triliun. Dana itu berasal dari 4 juta peserta Jamsostek. Menurut dia, dana itu masih ada di rekening Jamsostek masing-masing daerah. Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan verifikasi bisa mencairkan dana peserta Jamsostek itu. Meski diakuinya sulit melakukan verifikasinya, karena ada sebagian pekerja yang meninggal. ”Kondisi inilah yang sedikit menghambat pencairan itu, sebab kita perlu mengecek pada ahli warisnya dan tidak sertamerta dapat disamaratakan nilai pencairannya,” tutur Hotbonar Sinaga. (Tim Batam Pos) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar