Birokrasi Penghambat Utama KEK

Sabtu, 09 Oktober 2010 09:18 (sumber Batam Pos,versi asli)

PELITA (BP) - Peneliti senior dari Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Syarif Hidayat, mengatakan, penghambat utama pelaksanaan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) adalah birokrasi. ”Ada kecenderungan birokrasinya panjang dan berbelit-belit serta berbiaya tinggi karena pungutan liar. Ini masalah serius yang harus diselesaikan,” ujar Syarif, saat menjadi pembicara Workshop Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di i Hotel Batam, Jumat (8/10). Selain itu, KEK juga bisa berhasil jika dikelola dengan efisien. Persoalannya, pemerintah belum bisa menjalankan manajemen kawasan yang efektif dan efisien. ”Idealnya, pengelolaan KEK seharusnya mencerminkan sinergi antara pemerintah dan swasta,” jelasnya. Selain perlunya sistem manajemen kawasan yang efektif dan efesien, masih banyak faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya suatu kawasan ekonomi khusus. Antara lain, keseimbangan ekonomi makro, khususnya nilai tukar yang mencermikan keseimbangan pasar. Selain itu, lokasi geografis memiliki arti penting dalam hal akses ke pasar ekspor dan kaitan dengan ekonomi domestik. Kemudian skema insentif yang ditawarkan. Lalu jaringan infrastruktur dan fasilitas publik yang berkualitas dan memadai. Keterkaitan ekonomi domestik juga jadi faktor penentu. Syarif juga mengatakan, sebenarnya penghambat KEK BBK sangat kompleks. Infrastruktur misalnya, di BBK masih jauh dari memadai, khususnya di Bintan dan Karimun. ”Lihat saja listriknya, masih byar pet. Padahal, energi listrik, sangat vital,” ungkapnya. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang sangat kurang. Bahkan, kebanyakan perusahaan di BBK, tenaga ahlinya diambil dari luar negeri. Kalaupun kemampuan tenaga ahli itu bisa ditransformasikan ke SDM lokal, butuh waktu. ”Belum lagi tentang status hukum kepemilikan lahan yang sampai sekarang tak jelas siapa pemilik sebenarnya,” ujar Syarif Hidayat. Padahal dari semua unsur tersebut seperti infrastruktur, SDM, status hukum, penyediaan energi, menurut Syarif, merupakan faktor penggerak paling utama suksesnya pelaksanaan KEK. (jaq/ cr6)