Pendanaan Pembangunan Diusulkan Melalui Obligasi

Februari 27, 2014 ( sumber : Tanjung Pinang Pos )

Harry Azhar Azis

Blue Print Jembatan Babin Masuk ke Kemenkeu

BATAM – Blue print pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan dipaparkan Badan Pengusahaan (BP) Batam di DPR RI. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, menyarankan agar pendanaan pembangunan melalui obligasi syariah atau sukuk. Di sisi lain, Gubernur Kepri HM Sani sudah menawarkan pembangunan Jembatan Babin ke investor Arab Saudi.

“Saya ketemu pengusaha kaya Arab Saudi saat umrah kemarin. Dia akan ke Batam untuk melihat peluangnya,” beber Sani. Menurut Harry, DPR RI sudah menerima utusan BP Batam yang memaparkan rencana pembangunan Jembatan Babin.

“Tapi tidak tahu, apa sudah dibahas soal pola pembiayaan. Kalau pembiayaan APBN, tidak mungkin. Kalau pola pembiayaan swasta atau sukuk, masih mungkin,” bebernya.

Harry pun sudah menyampaikan manfaat jembatan itu ke depan kepada Menkeu. Biaya pembangunan jembatan sedikitnya Rp 4 triliun. Jika jembatan ini sudah rampung, akan memperlancar pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kepri.

“Arus barang dan orang dari Batam ke Bintan dan sebaliknya akan semakin lancar,” ujarnya, Rabu (26/2).

Diakui Harry, konsep pembangunan Jembatan Babin sangat baik. Hanya saja, untuk mendukung pengoperasiannya nanti perlu menerapkan Pulau Bintan sebagai FTZ (free trade zone) menyeluruh. Sehingga semua kendaraan dari Batam bebas keluar masuk Pulau Bintan.

“Konsepnya yang disampaikan BP Batam itu sangat baik. Karena Tanjunguban, Tanjung Sauh dan Batam dibangun pusat bisnis,” ungkap Harry.

Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan penerbitan sukuk untuk mendanai pembangunan jembatan itu sangat dimungkinkan. Namun, perlu kajian untuk menghitung potensi pendapatan dari pengoperasian jembatan.

“Potensi harus dihitung agar dana yang didapat dari penjualan sukuk bisa dikembalikan. Nanti jembatan juga bisa untuk jalur distribusi gas, air, listrik,” jelasnya.

Jika pembiayaan lewat sukuk, obligasi, ada pula mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta. Skema kemitraan bisa bermacam-macam, tergantung pada jenis proyeknya. Hal yang jelas, pemerintah dan swasta sama-sama berpartisipasi. “Perlu kajian mendalam,” terangnya.

Menurut Sani, pembangunan jembatan Babin akan menghidupkan perekonomian Batam-Bintan dan Tanjungpinang. Dia menyambut usulan Harry agar Pulau Bintan dijadikan FTZ menyeluruh. “Sehingga semua kendaraan dari Batam bisa masuk ke Tanjungpinang,” tekad dia.

Jika terwujud, Jembatan Babin akan dibangun sekitar 6,7 km. Diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 7 triliun. Direncanakan, pembangunannya akan disejalankan dengan pembangunan pelabuhan peti kemas di Pulau Tanjungsauh. (mbb)