Info Barelang

KUMPULAN BERITA BP BATAM YANG DIHIMPUN OLEH BIRO HUMAS, PROMOSI, DAN PROTOKOL

Kamis, 27 Februari 2014

Jembatan Batam-Bintan Didanai Obligasi Syariah

Kamis, 27 Februari 2014 ( sumber : Pos Metro Batam )
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis (berkopiah) dan Wamen Kemenkeu, Bambang saat menggelar konfrensi pers kemarin di Hotel harmoni One.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis (berkopiah) dan Wamen Kemenkeu, Bambang saat menggelar konfrensi pers kemarin di Hotel harmoni One.

BATAM, METRO: Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) di rencanakan menggunakan obligasi syariah atau yang biasa di sebut sukuk. Ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat mengelar konfrensi pers di hotel Harmoni One, Selasa (25/2) sore.

“Penerbitan sukuk untuk mendanai jembatan itu sangat dimungkinkan. Namun, perlu kajian mendalam sebelum penerbitan. Harus dilihat semua sisi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kajian yang harus dilakukan diantaranya, menghitung potensi pendapatan dari pengoperasian jembatan. Potensi lanjutnya, harus dihitung agar dana yang didapat dari penjualan sukuk dapat dikembalikan. Bambang juga menegaskan, jembatan tersebut dipastikan menjadi jalan tol. Agar ada pemasukan dari pengoperasiannya.
“Bisa juga dipakai untuk jalur distribusi gas, air, listrik. Apa saja yang memungkinkan pengelola mendapat pemasukan dari pengoperasian jembatan. Kalaupun harus dijadikan jalan tol, harus dihitung pula berapa potensi kendaraan yang lewat. Angka perlintasan harian itu diperlukan sebagai gambaran awal potensi pendapatan. Kalau semua potensi sudah dihitung, baru bisa diformulasikan skema pembiayaan,” ujarnya.
Bambang menyatakan, jika menggunakan sukuk, akan dihitung  apakah akan diterbitkan sekaligus atau bertahap. “Misalnya diterbitkan Rp 1 triliun dulu, selanjutnya diterbitkan lagi di masa anggaran berikutnya,” ujarnya. Selain dengan obligasi, lanjutnya, ada pula mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta. Skema kemitraan menurutnya bisa bermacam-macam.  Tergantung pada jenis proyek. Menurutnya, modal dari pemerintah tidak harus selalu berupa uang. “Investasi pemerintah dapat berupa regulasi, jaminan kelayakan, dan penyediaan lahan. Semua tergantung hasil kajian,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyatakan, Kementerian Keuangan sudah beberapa kali menyatakan dukungan untuk pembangunan jembatan itu. Sejumlah pejabat di kementerian tersebut lanjutnya sudah menyampaikan pendapatnya mengenai jembatan Babin.
“Intinya, mereka sepakat dan melihat ada beberapa skema pendanaan,” ujarnya. Harry juga sudah memaparkan manfaat pembangunan jembatan yang menghubungkan dua kawasan FTZ tersebut. Jembatan yang membutuhkan Rp 4 triliun nantinya lanjut Harry dapat melancarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. “Arus barang dan orang dari Batam ke Bintan dan sebaliknya akan semakin lancar,” ujarnya.(ams)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar