Ketua BP Batam Gamang Teken Perizinan

Sabtu, 22 Februari 2014 ( sumber : Tribun Batam )

Foto/net

Mustofa Wijaya

Laporan Tribunnews Batam, Purwoko

BATAM, TRIBUN - Berlarut-larutnya proses pemilihan ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam membawa dampak signifikan bagi roda perekonomian.

Menurut kalangan bisnis, sampai saat ini Ketua BP Batam tidak berani mengambil kebijakan strategis karena statusnya.

Akibatnya banyak penandatanganan perizinan investasi maupun masalah lahan tersendat. Informasi dari kalangan pengusaha menyebutkan, penundaan penandatanganan itu karena pihak BP Batam beralasan harus menunggu definitifnya ketua BP Batam yang baru.

"Bukan lagi tersendat. Setahu saya, saat ini memang mandeg. Andaikan saya sebagai Ketua BP Batam, tentu memahami. Pasti berfikir jangan-jangan menjadi masalah di kemudian hari," ujar seorang pengusaha yang banyak bergerak di bidang logistik di Batam kepada Tribun, Sabtu (22/2).

Pengusaha ini lantas mengungkapkan solusi bahwa untuk masa saat ini seharusnya Gubernur Kepri HM Sani mengeluarkan kebijakan khusus yang memberikan kelonggaran bagi Ketua BP Batam untuk boleh mengeluarkan kebijakan strategis. Hal itu agar persoalan tidak menumpuk, yang juga akhirnya memberikan beban bagi ketua yang baru--siapapun ketuanya kelak.

Diberitakan sebelumnya, proses pemilihan Ketua BP Batam oleh Gubernur Kepri belum segera tuntas. Proses pemilihan sempat diwarnai dengan gugatan beberapa peserta karena dianggap tidak sesuai mekanisme yang ada. Gugatan dari Istono cs itu hingga kini masih bergulir di PTUN.

Dosen senior Unrika Batam, yang juga selaku Koordinator Ikatan Alumni Sarjana Teknik ITB, Petra Tarigan, menyatakan sepakat dengan pentingnya payung hukum khusus bagi ketua BP Batam saat ini. Menurutnya, kebijakan dari gubernur HM Sani akan menjadi pegangan ataupun jaminan bagi Ir Mutofa Widjaya menjalankan tugasnya sehari-hari sebagaimana mestinya.

"Memang seharusnya jangan sampai proses hukum yang masih berlangsung akan mengganggu kinerja BP Batam. Ini proses hukum biarlah bergulir, namun harus ada jaminan kinerja layanan publik di BP Batam tidak terganggu. Khawtir kita persoalan menumpuk, sehingga menjadi masalah tambah menumpuk di masa mendatang," ujar Petra Tarigan.

Terlepas dari masalah itu, Petra berharap sosok yang terpilih dalam pemilihan ketua adalah pejabat yang profesional dan mengetahui bagaimana menggenjot Batam menjadi daerah yang maju. Ketua BP Batam juga harus tegas dalam mnejalankan aturan.

Dikatakan Petra, Batam sebagai kawasan FTZ telah emmiliki blue print sebagaimana yang disusun Ir Habibie. Hal itu harus menjadi acuan dalam mengembangkan kawasan Batam, Bintan dan Karimun, mampu bersaing dengan negara tetangga baik Malaysia maupun Singapura.

"Batam dengan potensi yang ada harus mampu memiliki daya saing, menangkap peluang dari keberadaan Singapura. Mereka penuh agen dan pusat jasa. Urusan logistik kita harus bisa bersaing dengan mereka karena Selat Malaka adalah jalur tersibuk di dunia," katanya lagi.