27 Februari 2014 ( sumber : Batam Pos )
BATAM (BP) – Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI menyodorkan beberapa alternatif pembiayaan untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin). Salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbasis proyek alias project based sukuk (PBS).
Wakil Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan pembiayaan sukuk ini bisa disetujui pemerintah jika proyek Babin menjanjikan revenue atau memiliki nilai keekonomian yang bagus. Untuk itu, perlu dikaji ulang mengenai tingkat lalu-lintas kendaraan dan barang jika Babin dibangun.
”Saya kira harus dilihat potential traffic-nya,” kata Bambang kepada sejumlah wartawan di Hotel Harmoni One Batam, Selasa (25/2).
Alternatif pembiayaan lain, kata Bambang, bisa membentuk konsorsium antara pemerintah dan swasta (public private partnership). Untuk menekan biaya pembangunan dan meningkatkan nilai tambah, jembatan Babin ini bisa dimanfaatkan untuk jalur fasilitas lainnya.
Misalnya untuk jalur kabel listrik, atau jalur pipa minyak dan gas bumi, dan sebagainya. Sehingga, beban anggaran pembangunan bisa lebih ringan karena ditanggung banyak pihak.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis. Selain sukuk, pembangunan jembatan Babin bisa didanai melalui obligasi daerah. Namun, rencana ini tetap harus mendapatkan dukungan dari kementerian terkait, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). ”Kalau mengandalkan APBN tidak mungkin. Jadi, obligasi atau sukuk dan konsorsium bisa jadi alternatif,” kata Harry.
Menurut Harry, potensi ekonomi dari pembangunan jembatan Babin ini sebenarnya cukup besar. Hanya saja, ada beberapa aturan yang memang harus dibenahi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Misalnya, terkait atuaran bea masuk dan keluar dari Batam ke Bintan atau Tanjungpinang. Seharusnya, bea tersebut dihapus sehingga aktivitas perdagangan akan meningkat.
Harry mengakui, masalah pembiayaan masih menjadi kendala utama dalam rencana pembangunan jembatan Babin. Sebab, anggaran yang dibutuhkan cukup tinggi yakni sekitar Rp 4,8 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar