Kemenkeu Usulkan Pendanaan Syariah

KAMIS, 27 FEBRUARY 2014 ( sumber : Haluan Kepri )

BATAM (HK)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi positif rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Batam dengan Kabupaten Bintan (Babin). Untuk bisa mewujudkan itu, Kemenkeu menyodorkan beberapa model pendanaan. Salah satunya melalui obligasi syariah.       

"Bisa saja lewat obligasi syariah atau sukuk, dan konsorsium antara pemerintah dan swasta (public private partnership)," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan di Batam, Selasa (25/2) sore.  
Bambang mengatakan, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berbasis proyek alias project base sukuk (PBS) untuk mendanai jembatan Babin sangat dimungkinkan. Namun, tentu saja itu harus dilakukan kajian untuk pengembalian modal.  

"Nanti jembatan itu pasti akan seperti jalan tol kan, maka semua sisi harus dikaji. Termasuk bagaimana traffic kendaraan yang lewat, karena ini menyangkut pengembalian modal," ujarnya.

Untuk menambah pemasukan dari pengoperasian jembatan Babin nanti, kata Bambang, pemerintah daerah bisa juga bekerjasama dengan swasta. "Biar ada pemasukan, jembatan Babin bisa dipakai untuk jalur kabel listrik dan pipa gas. Apapun itu untuk pemasukan," tuturnya.   

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menyatakan sependapat dengan skema pembiayaan pembangunan jembatan Babin yang disodorkan Kemenkeu. "Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Bambang, dan pejabat di Kemenkeu sebenarnya mendukung rencana pembangunan jembatan Babin ini," ucap Harry.

Legislator dari Dapil Kepri itu menyetujui pembangunan jembatan Babin menggunakan model pendanaan sukuk, obligasi daerah atau pemerintah dan swasta. "Agar jembatan ini jadi dibangun, tentu saja ini harus disetujui Bappenas," kata Harry.    

Ia mengakui tak mudah mencari modal untuk pendanaan pembangunan jembatan yang membutuhkan biaya hampir Rp5 triliun itu. "Apalagi dari APBN itu tidak mungkin. Tunggu presiden yang baru barangkali," ujar Harry sambil tertawa lepas.  

Kepada Wamenkeu Bambang Brodjonegoro, Harry menyampaikan sangat banyak keuntungan bagi masyarakat Batam dan Bintan dengan dibangunnya jembatan Babin. Ia percaya, pemerataan ekonomi di dua daerah yang sama-sama bertatus kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas itu akan terjadi. 

"Tapi ada beberapa aturan yang mesti diperbaiki, seperti bea masuk dan keluar dari Batam ke Bintan atau Tanjungpinang. Mestinya tak ada lagi bea itu," ucap Harry sambil melirik ke arah Wamenkeu Bambang Brodjonegoro.(ays)