Dirjen KA Studi Kelayakan Monorel

Jumat, 29 October 2010 10:27 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM CENTRE- Dirjen Kereta Api (KA) Kementerian Perhubungan melakukan studi kelayakan monorel KA yang akan dibangun di Batam pada 2013 di Gedung BP Batam, Kamis (28/10). Dalam studi kelayakan itu, Dirjen KA menilai pembangunan monorel KA di Batam cocok dilanjutkan, karena jumlah penduduk terus meningkat.

BP Kawasan Pamerkan Foto Pembangunan

By

putut (sumber Batam Pos,versi asli)

– 29 October 2010Posted in: Metropolis

BATAM CENTRE (BP) – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam menyelenggarakan pameran foto pembangunan Batam di Mega Mall Batam Centre 27-31 Oktober 2010. Ada sekitar 260 foto pembangunan Batam yang ditampilkan dari tahun 1970-2010.
Foto-foto menggambarkan proses pembangunan di Batam mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, gedung pemerintah, kawasan industri, dam air, dan fasilitas lain. Mulai Batam masih berwujud hutan hingga menjadi kota seperti sekarang ini.

2014, Rail Bus Batam Dibangun

By

putut ( sumber Batam Pos,versi asli)

– 29 October 2010Posted in: Metropolis

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan dan Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementrian Perhubungan, mengelar sosialisasi rencana pembangunan monorail di Batam, Kamis (28/10) di kantor BP Batam, Batam Centre. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan anggaran lebih dari Rp2 triliun.
Kabag Perencanaan Direktorat Jendral (Ditjen) Perkeretaapian Kementrian Perhubungan, Heru Wisnu Wibowo, mengatakan, transportasi massal yang paling tepat di bangun di Batam ialah rail bus (sejenis monorail, red).

BP BATAM KAJI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI KERETA API

Batam, 28/10 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam melakukan kajian pengembangan transportasi kereta api bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menjawab kebutuhan transportasi massal di kota itu.

"Kajian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan transportasi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Batam beberapa tahun lagi," kata Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, Kamis.

Soal Pembahasan UMK

Kamis, 28 October 2010 12:24 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

Walikota: Jangan Deadlock Lagi

BULANG- Walikota Batam Ahmad Dahlan berharap agar pembahasan upah minimum kota (UMK) 2011 tidak lagi menemui jalan buntu (deadlock). Unsur tripartit seperti serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah diminta bisa menghasilkan sebuah keputusan bersama tentang penetapan UMK.

"Setiap tahun pembahasan UMK Batam memang selalu mengalami deadlock. Tahun ini saya meminta jangan lagi terjadi seperti itu," kata Dahlan usai bertemu dengan tokoh masyarakat Pulau Seraya, Kecamatan Bulang, Rabu (27/10).

Dahlan mengatakan, penetapan nilai UMK harus mengacu pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja yang angkanya selalu berubah setiap bulannya. Meskipun demikian, Dahlan juga meminta agar serikat pekerja mengusulkan nilai UMK yang logis, tidak terlalu tinggi.

Ia menambahkan, nilai KHL sekarang sebesar Rp1,288 juta bisa dijadikan rujukan saat tripartit membahas angka UMK Batam. "Gunakanlah angka mendekati itu, pasti pembahasan tidak deadlock dan keputusan yang dihasilkan bisa diterima oleh semua pihak," sarannya.

Semangat Sekolah

Dalam kunjungan itu, Dahlan juga berpesan agar anak-anak yang ada di daerah hinterland tetap bersemangat pergi sekolah, sekalipun sekolahnya berada di pulau lain. Menurutnya, kemajuan pendidikan satu-satunya cara untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

"Pemerintah bertanggungjawab untuk memajukan semua kawasan, termasuk kawasan hinterland," ujar Dahlan.

Meskipun saat ini di kawasan hinterland belum bisa dibangun sekolah secara keseluruhan, tapi secara berangsur-angsur pemerintah sudah memulainya. "Seperti halnya di Pulau Seraya dengan jumlah penduduk 147 KK ini, sudah dibangun gedung SD. Untuk SMP dan SMA dibangun di pulau sebelah, Pulau Puluh. Jadi anak pulau jangan malas lagi menuntut ilmu," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Dahlan juga memberikan bantuan sejumlah uang kepada pengurus Masjid Baitul Rahman di Pulau Seraya, serta bantuan kepada majlis taklim yang ada di pulau itu.

"Secara fisik, kondisi masjid yang sehari-hari digunakan masyarakat sebagai tempat ibadah terlihat rusak. Plafonnya harus kita perbaiki," kata Dahlan saat menyerahkan bantuan. (sm/rl)

BP Batam Komitmen Membangun

Rabu, 27 October 2010 14:05 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BATAM CENTRE--Peringatan Hari Bakti Badan Pengusahaan Batam tahun 2010 dilaksanakan dengan sederhana di Batam Centre, Selasa (26/10) pagi. Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja bertindak selaku pembina upacara.

85 PMA Tanamkan Modalnya di Batam

By putut

– 28 October 2010Posted in: Pro Bisnis
(sumber Batam Pos,versi asli)

Semenjak Batam memasuki babak baru yakni dijadikannya sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) bersama Bintan dan Karimun. Investor asing yang ingin menginvestasikan modalnya di pulau ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Apalagi saat ini sudah berdiri pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal di Batam. Di mana dengan adanya PTSP ini, para investor akan dengan mudah mengurus izinnya tanpa perlu ke pusat. Sebab bukan rahasia umum lagi, panjangnya birokrasi pengurusan izin investasi selama ini dituding penyebab lambannya pertumbuhan investasi.

Yayan Akhyar, perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam mengungkapkan, jumlah investasi yang berasal dari perusahaan modal asing (PMA) bulan Januari-September 2010 sudah mencapai 85 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 93.194.475 dolar AS. Jumlah itu naik tajam dibanding tahun lalu, yang hanya 82 perusahaan dengan nilai investasi sebesar 86.715.000 dolar AS.

”Kita yakin jumlah itu akan terus bertambah hingga akhir tahun 2010 nanti,” optimis Yayan kepada wartawan, Rabu (27/10) di sela acara sosialisasi tentang tim terpadu pengawasan kegiatan investasi dan ketenagakerjaan di Kota Batam dan sosialiasi peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 152/PMK.04/2010, tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor dari dan keluar daerah bebas yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pemko Batam, 26-27 Oktober di Golden View Bengkong Laut.

Dikatakannya, PMA yang sudah menginvestasikan modalnya di Batam tahun ini, masih didominasi oleh industri manufaktur yakni 27 perusahaan. Sementara industri perkapalan (shipyard) Batam juga masih menjanjikan dengan 19 perusahaan. ”Sisanya perusahaan jasa pendukung,” tukasnya.

Sementara itu Kabid Pengawasan dan Pengendalian Investasi BKPM Pemko Batam, Socrates menjelaskan tugas tim nantinya yakni memeriksa dan mengawasi kegiatan investasi baik fasilitas dan non fasilitas, mengawasi pelaksanaan hubungan industrial pada kegiatan investasi. Tim juga bertugas mengadakan koordinasi untuk mendapatkan masukan relasi pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal di Batam. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam kegiatan investasi antara pengusaha, tenaga kerja, pemerintah bersama instansi terkait.
Dan memberi laporan periodik tiap semesternya dan merekomendasikan pemeriksaan lapangan kepada Wali Kota Batam.

Socrates juga menjelaskan dengan diberlakukannya PMK No.152/PMK.04/2010 maka ketentuan pemasukan kendaraan bermotor dari luar daerah pabean (LDP) hanya bisa dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari BP Batam. Sementara jumlah dan jenis kendaraan yang dimasukkan dari LDP ditetapkan BPK. ”Pemasukan kendaraan bermotor dari LDP ke KPBPB yang tidak dilakukan pengusaha yang berizin usaha dari BP wajib dikembalikan ke LDP,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat memberi pencerahan dan masukan bagi para stake holder dan pihak terkait. Sehingga bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik ke depannya. (taher)

Bahas UMK di Lima Pertemuan

By putut

– 28 October 2010Posted in: Metropolis
(sumber Batam Pos,versi asli)

SEKUPANG (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Serikat Pekerja, dan Pengusaha Batam menyepakati pembahasan kebutuhan hidup layak (KHL) dan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2011 dilaksanakan dalam lima kali pertemuan saja.

”Ini rapat perdana, sesuai dengan Amanat Kemenaker Nomor 226 Tahun 2000, pembahasan UMK sudah harus selesai tidak lewat dari 40 hari. Kita mencoba menerapkan itu. Kalau pembasahan UMK 2010 dibahas 7 kali, kali ini kita komit pembahasan cukup 5 kali saja,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudy Sakyakirti kepada Batam Pos di Sekupang, Rabu (27/10).

Rapat perdana pembahasan KHL dan UMK Batam 2011 tersebut diawali dengan pembahasan tata tertib yang dihadiri pengusaha, unsur pekerja seperti Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), pemerintah dan juga Disperindag. Rapat yang dilaksanakan di aula Kantor Disnaker tersebut dipimpin langsung Kadisnaker.

Tata tertib pembahasan yang dihasilkan dalam rapat perdana tersebut yakni pertemuan kedua akan membahas enam indikator penentu KHL dan UMK. Seperti inflasi, kemampuan usaha, kondisi pasar kerja, kondisi perekonomian, dan kebutuhan hidup layak (KHL). ”KHL akan dibahas dalam rapat tersendiri,” ujar Rudi.

Pembahasan KHL akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga, pertemuan keempat dengan agenda pembahasan angka-angka, dan pembahasan kelima kesimpulan hasil pembahasan. (cha)

MUSTOFA WIDJAJA: BANGUN BATAM DENGAN PENINGKATAN SINERGITAS

Batam, 26/10 (ANTARA) - Pembangunan Batam sebagai daerah industri perlu dengan peningkatan sinergitas atau keterpaduan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam serta segenap unsur masyarakat luas.

Peningkatan sinergi pemerintah daerah dengan instansi vertikal serta unsur masyarakat, semakin penting dilakukan guna menghadapi tantangan globalisasi, kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja, di Batam, Selasa.

Wako Minta Monorail Disegerakan

Rabu, 27 Oktober 2010 08:09 (sumber Batam Pos,versi asli)

Solusi Tepat Atasi Macet BATAM CENTRE (BP) - Warga Batuaji merespons positif rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun jalur tranportasi umum monorail dari Batuampar ke Tanjuguncang. Rencana jangka panjang tersebut, memang menjadi impian masyarakat Batam ke depan untuk menghindari kemacetan. Batam yang merupakan kota kecil dengan penduduk cukup padat, perlu perhatian khusus mengenai fasilitas umum. Terutama fasilitas transportasi yang menjadi salah satu faktor keluhan masyarakat akhir-akhir ini.

Pembangunan Batam Berkesinambungan

Rabu, 27 Oktober 2010 08:05 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM (BP) - Peringatan Hari Bakti Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2010 dilaksanakan dengan sederhana di Batam Center, Selasa (26/10). Kepala Badan Pengusahaan Batam, Mustofa Widjaja, yang menjadi pembina upacara pagi itu mengatakan, 26 Oktober bukan saja sebuah momen peringatan ulang tahun, namun pada hari ini juga merupakan momen penting sebagai Hari Bakti Pengembangan Industri Batam yang telah dimulai sejak 39 tahun lalu. Dalam amanatnya, Mustofa mengatakan, momen 39 tahun pembangunan dan pengembangan industri di pulau Batam, bagi BP Batam merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan introspeksi terhadap apa yang telah dicapai dan bagaimana ke depan. Jika melihat kilas balik Batam, Mustofa mengingatkan, para pegawainya bahwa Batam dibangun karena lokasi yang sangat strategis dan juga adanya keinginan serta minat pemerintah pusat mengembangkan daerah ini. Maka sebagai pembawa tongkat estafet pembangunan, BP Batam mewajibkan terus menerus meningkatkan kinerja secara sistematis dan menyeluruh. Perubahan lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun skala global harus dihadapi dan diantisipasi secara cerdas demi kepentingan Batam pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Melihat pesatnya pembangunan Batam, Mustofa menilai, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, serta kerja sama yang sinergis antara Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan masyarakat. (ptt)

Penertiban Ruli di Tanjunguncang Ricuh

Rabu, 27 Oktober 2010 08:03 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATUAJI (BP) – Penertiban rumah liar (ruli) oleh aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak Polsek Batuaji dan sejumlah anggota Direktorat Pengamanan (Ditpam) di Gang Ampera, Tanjunguncang ricuh, Selasa (26/10) pukul 10.00 WIB. Pantuan Batam Pos, suasana sedikit memanas saat warga melihat Satpol PP merubuhkan rumah yang masih ada penghuninya. Padahal, kata warga, Dinas Tata Kota Batam melalui perangkat rukun tetangga (RT) setempat, telah bersepakat kalau rumah yang masih ditempati warga akan diberi batas waktu dua hari lagi dari hari penggusuran yang telah direncanakan. ”Bukannya kami menolak, tapi kan sudah ada pernyataan kalau kami butuh waktu dua hari lagi. Malah anak-anak kami yang masih tertidur di dalam rumah serta barang-barang masih ada mau dibongkar brutal. Di manakah hati nurani kalian para penguasa,” tariak Yuli, salah seorang ibu rumah tangga yang terlihat sangat tidak setuju dengan aksi penggusuran tersebut. Kemarahan warga tidak saja pada ulah oknum Satpol PP yang membongkar rumah, juga disulut ulah beberapa anggota PLN yang tanpa permisi terlebih dalu langsung mencopot meteran listrik milik warga. Padahal beberapa warga mengaku meteran tersebut sudah dibayar lunas seharga Rp900 ribu. Melihat susana semakin memanas Horas Manurung, perwakilan warga akhirnya kembali melakukan perundingan dengan Kepala Satpol PP, Zulhelmi. Dalam perundingan tersebut, warga yang masih menempati ruli diberi kelonggaran dua hari lagi untuk mengosongkan rumahnya sendiri. ”Dalam perundingan tadi kami sepakat, 10 rumah yang masih ditempati dibiarkan. Tapi, dua hari ke depan penghuninya pindah ke rusun,” ujar Horas Manurung. (cr2)

Batam Bangun Monorail

Berita Utama (sumber Batam Pos,versi asli)

Selasa, 26 Oktober 2010 08:51

Antisipasi Kemacetan BATAM (BP) - Tak ingin Batam macet seperti Jakarta, Badan Pengusahaan Batam (dulu Otorita Batam, red) akan membangun sarana transportasi massal—berupa kereta api monorail—yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Batam. “Rencana ini sebenarnya sudah lama. Bahkan, Habibie sudah memikirkan ketika membangun Batam sedari awal. Makanya, jalan di Batam ada row 100 sampai 200 meter. Supaya ada space ketika kita bangun monorail,” ujar Direktur Pembangunan BP Batam, Budiman Maskan, kepada Batam Pos, Senin (25/10) di Batam Centre.

Hari Ini, BP Batam Peringati Hari Bakti

Selasa, 26 Oktober 2010 08:44 (sumber Batam Pos,versi asli)

Badan Pengusahaan (BP) Batam Selasa (26/10) hari ini memperingati Hari Bhakti BP Batam 2010 secara sederhana dengan pengibaran bendera. Hari bakti ini, bertepatan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 74/1971 tentang Otorita Batam (OB) tanggal 26 Oktober 1971. ”OB kan tak ada lagi, sekarang namanya BP Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007,” ujar Kasi Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, kepada Batam Pos di Batam Centre, Senin (25/10). Peraturan Pemerintah itu ada seiring lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 44 tahun 2007 yang menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/ FTZ). BP Batam tak ubahnya sebagai lembaga layanan umum yang diperbolehkan mencari keuntungan, tetapi tak boleh keterlaluan alias berorientasi bisnis melulu. BP Batam harus berpikir sosial. Ambil contoh RSOB. Meski bukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), RSOB melayani pasien layaknya RS pemerintah lainnya. Tak heran jika BP Batam tetap berpikir kemaslahatan warga Batam dan sekitarnya. BP Batam dengan sumber daya yang dimilikinya, merencanakan banyak hal untuk Batam ke depan. Rencana yang telah disiapkan, membangun jalur transportasi umum yang disebut dengan monorail. Sebuah kereta api komuter yang diharapkan akan mengurangi beban kendaraan pribadi di jalanan Kota Batam. Rencana ini telah dilakukan hingga tahap studi kelayakan. Di tahun 2016 bila tak ada aral melintang moda transportasi ini bisa dinikmati warga Batam. Hal lain yang disiapkan, pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan pusat industri ke pelabuhan Batu Ampar. Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan layanan infrastruktur prima kepada investor yang menanamkan modal di Batam. Tentu saja sekalian memberikan kenyamanan berkendara kepada warga Batam. Rencana lama yang masih terus dikembangkan ialah pembangunan jembatan Batam – Bintan. Rencana ini terus dimatangkan untuk mengantisipasi ledakan kebutuhan. Batam, kelak tidak akan sanggup menampung semua industri yang masuk. Untuk itu industri akan disebar ke pulau lain di sekitar Batam. Bintan sebagai pulau terdekat akan menjadi penampung rembesan industriyang saat ini berkembang di Batam. Nah, Jembatan Batam – Bintan akan menjadi jawaban dari infrastruktur yang dibutuhkan. Terhadap berbagai rencana ini BP Batam terus berkoordinasi dengan Pemko Batam maupun Pemkab Bintan dan tentu saja Provinsi Kepri. ”Mereka antusias sekali dengan rencana ini,” terang Istono, Direktur Perencanaan Teknik BP Batam. Untuk proyek Jembatan Batam – Bintan misalnya, Pemprov Kepri malah membiayai revisi rencana pembangunan jembatan tersebut yang memang sudah dibikin lima tahun lalu. Kemarin sore lapangan parkir BP Batam sudah disterilkan dari mobil. Di lapangan yang tak seberapa luas itu nampak dilakukan persiapan upacara bendera. Beberapa karyawan BP Batam bersiap berlatih untuk upacara pagi ini. Bila Anda ingin mengetahui jejak pembangunan di Batam, Panitia Hari Bhakti BP Batam 2010 juga akan menggelar pameran foto pembangunan Batam di Mega Mall, Batam Centre. Pameran ini akan berlangsung Rabu (27/10) hingga akhir Oktober ini. (ptt)

Pengusaha Berperan Ciptakan Kebijakan Pro Bisnis

Selasa, 26 Oktober 2010 08:47 (sumber Batam Pos,versi asli)

JODOH (BP) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri bekerja sama dengan Centre for International Private Enterprise (CIPE), organisasi bentukan Kadin Amerika Serikat (AS) menggelar seminar bertajuk Effective Business Advocacy, di Novotel Hotel, Senin (25/10). Wakil Direktur Utama (Wadirut) Batam Pos, Socrates menjadi salah satu pembicara pada acara yang dihadiri oleh Ketua Kadin Kepri, Johannes Kennedy Aritonang, Ketua Kadin Batam, Nada F Soraya, John Sulistiawan dan pengusaha lain. Dalam paparannya, Socrates mengungkapkan, penguasaha merupakan kelompok yang paling dulu tersentuh berbagai kebijakan pemerintah. Paket kebijakan seperti deregulasi, debirokratisasi, dan menekan ekonomi biaya tinggi bermuara pada kepentingan pengusaha. ”Kebijakan penguasa atau pemerintah yang pro bisnis, tidak terlepas dari peran aktif pengusaha atau organisasi bisnis yang mempengaruhi, memberi saran atau bahkan menolak kebijakan tersebut,” katanya. Advokasi bisnis terkait dengan kepentingan dunia usaha, kata dia menyangkut berbagai kebijakan publik seperti hukum dan Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pejabat dan kebijakan lainnya. ”Kebijakan publik yang terkait dunia usaha itu menyangkut perdagangan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, transportasi, keuangan, perpajakan, tarif serta pungutan,” tambahnya. Soal advokasi, pengusaha melalui organisasi seperti Kadin berguna menciptakan iklim dan lingkungan bisnis yang kondusif, stabilitas kebijakan dan peraturan yagn adil dan tepat sasaran. ”Dengan demikian, Kadin sebagai organisasi pengusaha akan lebih berperan dalam pembuatan kebijakan dan memperkuat posisinya, baik di mata anggota maupun di tengah masyarakat,” paparnya. Socrates juga mengingatkan, advokasi bisnis tidak hanya membela kepentingan pengusaha. Tapi juga kepentingan publik secara luas. ”Bentuk advokasi itu bisa menyangkut infrastruktur, pelayanan publik, perizinan, dan promosi bisnis,” paparnya. Salah atau sarana advokasi yang bisa dilakukan Kadin, kata Socrates bisa melalui media massa untuk menyampaikan pesan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat. ”Dalam menjalankan advokasi bisnis, pengusaha jangan alergi terhadap wartawan dan membangun komunikasi dua arah, menyediakan data-data dan informasi yang dibutuhkan media,” cetusnya. Advokasi Sebelum Jadi konflik Sementara, Ketua Kadin Kepri, Johannes Kennedy Aritonang, mengungkapkan, pelaksanaan seminar advokasi kerja sama Kadin Kepri dan CIPE bertujuan agar persoalan tidak selesaikan saat sudah menjadi konflik. ”Justru advokasi dilakukan sebelum terjadi konflik,” kata John Kennedy kepada Batam Pos, Senin (25/10). Selama ini, kata John panggilan Johannes Kennedy, Kadin memberikan advokasi kepada anggotanya. Termasuk memberikan masukan kepada pemerintah, agar bisa memenuhi ekspektasi pengusaha dalam menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Kepri. ”Jadi anggota Kadin tidak hanya punya KTA saja, tapi banyak yang bisa diperoleh anggota dengan masuk jadi anggota (Kadin),” paparnya. Kadin, tambahnya juga memberikan masukan kepada eksekutif dan legislatif supaya kebijakan yang dihasilkan tidak justru memperlambat roda perekonomian. ”Supaya iklim investasi kondusif, pemerintah perlu memberikan kondisi yang preferable. Sebab maju pesatnya satu negara atau kawasan, salah satunya ditentukan oleh maju pesatnya pelaku bisnis dan pengusaha di negara atau kawasan tersebut,” paparnya. Ketua Kadin Batam, Nada F Soraya, mengungkapkan, advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Menurut Nada, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (bargaining position) asosiasi atau organisasi pengusaha. ”Seperti penyadaran serta pengorganisasian kelompok usaha, pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi pengusaha serta kegiatan lobi,” tambahnya. (hda)

Investasi Reksadana Mulai Rp100 Ribu

Selasa, 26 Oktober 2010 08:59 (sumber Batam Pos,versi asli)

JAKARTA (BP) - Reksadana kini menjadi salah satu pilihan ivestasi jangka panjang. Dengan harga investasi yang tidak melambung tinggi, misalnya mulai Rp100 ribu, investor sudah dapat mendiversifikasikan dananya mulai dari bentuk saham, obligasi, atau pasar uang. Kepala Bagian Kepatuhan Pengelola Investasi Bapepam-LK, Sujanto, menyebutkan beberapa keuntungan melakukan investasi di reksadana. Misalnya diversifikasi secara otomatis aset investor. Yang dimaksud dengan diversifikasi aset investor yaitu manajer investasi dengan jumlah dana yang besar dapat melakukan spreading aset dengan membeli Efek yang sesuai dengan kebijakan investasinya. Berikutnya adalah, reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi membuat investor tidak kerepotan untuk melakukan pengelolaan asetnya. Selain itu reksadana sangat likuid karena unit penyertaan dapat dijual (redeem) kapan saja dan manajer investasi wajib membeli sesuai dengan NAB (Nilai Aktiva Bersih). ”Tentunya, reksadana itu murah, dengan Rp100 ribu sudah bisa berinvestasi. Selain itu juga sangat transparan dan fleksibel untuk investor ingin memilih sesuai dengan preferensi risiko,” ujarnya. Selain itu, reksadana ditunjang dengan transparansi, yakni pergerakan nilai produk reksadana dapat dilihat setap hari di internet maupun surat kabar. ”Reksadana juga aman. Dana yang disimpan bank custodian akan terjamin. Karena reksadana bersifat bankrupty remote,” ulasnya. Yang dimaksd Bankrupty Remote adalah investasi yang disimpan oleh investor tidak termasuk dalam objek kepailitan bank kustodian. Begitu juga dalam hal pajak. Sujanto menyebutkan, hasil dari investasi reksadana bukan merupakan objek pajak. “Insentif pajak pada investasi obligasi berlaku pada 2013, sebesar 15 persen,” ungkapnya. Dengan berbagai kemudahan dan keuntungan ini, penawaran investasi reksadana salah satunya datang dari PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI). Perusahaan reksadana yang berpusat di Inggris ini, melempar investasi untuk pembiayaan jangka panjang termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial. Manager Mutual Funds Sales Schroders, Yudhi Rangkuti mengatakan, menjadi investor Schroder tidak memerlukan dana yang ekstra. ”Minimum investasi hanya Rp200 ribu. Uang dari investor tersebut akan didiversifikasi, misalnya pada pasar uang, saham, atau obligasi. Sehingga meminimalisir risiko. Tapi bukan berarti bebas risiko,” ucapnya. Scroder pun menawarkan 12 macam pilihan produk reksadana. Misalnya Schroder Dana Likuid, Schroder Dana Andalan II, Schroder Dana Mantap Plus II, Schroder Dana Obligasi Ekstra, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu II, Schroder Dana Prestasi, Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder dana istimewa, Schroder 90 Plus Equity Fund, Schroder Syariah Balanced Fund, dan Schroder USD Bond Fund. “Karena produk yang ditawarkan banyak, masyarakat semakin leluasa memilih investasi apa yang sesuai dengan profil calon investor. Mau yang agresif atau untuk jangka panjang,” paparnya. Masing-masing produk Schroder memiliki keuntungan yang berbeda. Misalnya Schroder Dana Prestasi, yakni investasi jangka menengah dan panjang, yang mencatat total return lima tahun terakhir sebesar 272,14 persen. “Alokasi asetnya 92,55 persen untuk saham, dan 7,45 persen untuk pasar uang,” ungkapnya. Mulia K. Tjahjadi, Vice President Regional Business Manager NISP Sekuritas juga menyebutkan berbagai produknya. Misalnya NISP Dana Handal, NISP Obligasi Negara, NISP Dana Liquid. Banyak produk yang ditawarkan, tak membuat harga investasi bermacam-macam, yakni dengan investasi awal sebesar Rp1 juta. “Misalnya NISP Dana Handal, 61,91 persen dialokasikan pada fixed income, 17,27 persen untuk pasar uang, dan saham sebesar 20,82 persen. Dengan return per tahun 15,65 persen,” paparnya. (gal/fif/jpnn)

Pemko dan OB Bagi-bagi Tugas Tangani Banjir

(sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Sabtu, 23 Oktober 2010

TRIBUNNNEWS BATAM / UCU RAHMAN

Bajir terjadi lagi di Sagulung Batam, Sabtu (22/10/2010)

TRIBUNNEWSBATAM, BATAM -Seringnya banjir terjadi di Batam membuat Dinas Pekerjaan Umum Batam dan Otorita Batam membentuk tim untuk menangani masalah banjir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batam, IR Yumasnur MT mengatakan Pemko dan OB sama sama menangani banjir dan sudah dibentuk tim penanggulangan banjir. Kalau ada anggapan kedua instansi ini jalan sendiri-sendiri itu tak benar. Hanya saja ada pembagian tugas untuk yang di jalan besar OB yang tangani sedangkan ke perumahan warga Pemko yang tangani.

"Kita sejalan dengan Otorita Batam menangani persoalan banjir di Batam. Kita berharap apabila didukung semua pihak saya yakin penanganan banjir akan rampung. Apalagi didukung juga dengan dana," kata Yumasnur, Sabtu (23/10/2010).

Untuk menangani banjir supaya bisa tuntas di Batam [erlu dianggarkan sebesar Rp520 miliar. Ada 62 titik banjir di Batam dan saat ini sudah ditangani pemko sebanyak 17 titik sedangkan sebagian lagi sudah ditangani OB.

"Perlu perhatian semua pihak agar persoalan banjir ini bisa ditangani bersama," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Siti Nurlailah meminta penanganan banjir dilakukan secara multi year. Dengan program multi year diperkirakan bisa tiga tahun ke depan banjir bisa ditangani dengan baik.

Drainase Tak Berwawasan Lingkungan

Jumat, 22 October 2010 00:00 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

Seminar soal Penanganan Banjir

NAGOYA- Penyebab banjir di Kota Batam ternyata begitu kompleks. Salah satunya adalah pembangunan drainase yang ternyata tidak berwawasan lingkungan. Di samping itu, faktor alam seperti intensitas hujan yang cukup tinggi ikut memberi andil terjadinya banjir.

Demikian kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan yang disampaikan Prof DR Indratmo Soekarno, Guru Besar dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Air (PPSDA) Institut Teknologi Bandung (ITB), saat penyampaian materi pada seminar yang bertema 'Permasalahan dan Konsep Penanganan Banjir di Kota Batam' yang digelar oleh Gapensi Batam, IAI Batam, HPJI Kepri, Gepeknas Kepri di Hotel Nagoya Plasa, Kamis (21/10).

"Banyak drainase yang tersumbat karena tidak terawat atau buruknya drainase, sehingga aliran air tidak lancar, ini salah satu contoh sederhana," ujar Indratmo.

Ia menjelaskan, dunia usaha di bidang pengembang perumahan yang kian pesat di Batam berpotensi besar penyebab timbulnya banjir. Sebut saja, para pengembang hanya memikirkan tata drainase di dalam kompleknya sendiri yang sangat memungkinkan menyebabkan banjir lingkungan luar komplek. Hal ini terjadi karena kebanyakan pengembang menimbun lahan yang dikembangkan dan membuang air hujan keluar kompleknya tanpa tuntas masuk ke drainase alam secara memadai sesuai debit dengan kala ulang yang memadai.

Penyebab banjir yang sering terjadi di Indonesia, kata Indratmo, juga akibat bangunan silang. Sebut saja seperti jembatan, gorong-gorong (culvert), shipon, pipa air, pipa gas maupun saringan sampah mempunyai potensi besar menghambat atau membandungaliran air pada tata drainase menuju tampungan akhir atau ke drainase alam.

"Jadi semua itu perlu direncanakan, dilaksanakan, dioperasi dan dipelihara dengan baik," ucapnya.

Faktor urban yang tidak terkontrol, sambungnya, juga berpotensi besar penyebab banjir. Karena mereka menempati lahan terlarang seperti bantaran drainase bahkan membuang sampah ke drainase sehingga menurunkan kapasitas saluran. Tapi urban terjadi karena pembangunan kota meningkatkan aliran permukaan (surface run-off), sehingga meningkatkan debit air menuju tata drainase alam. Termasuk reboisasi atau penghijauan kawasan hulu dari daerah tangkapan air yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

"Jadi harus ada upaya konservasi meliputi penghijauan, reboisasi, pembuatan kolam-kolam retarding basin dan kolam retensi," ujar Indratmo.

##Dewan Prihatin

Sementara itu, soal banjir ini juga dikeluhkan DPRD Kota Batam. Sekretaris Komisi III Muhammad Yunus Muda mengaku prihatin ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik jalan masuk ke dalam lokasi pemukiman warga, maupun jalan masuk menuju perusahaan shipyard yang ada di Tanjunguncang. Dari hasil sidaknya itu, Yunus Muda akhirnya mengetahui bahwa selama ini perhatian Pemko Batam sangat minim.

"Berdasarkan fakta di lapangan, Dewan mendesak Pemko Batam membangun jalan menuju kawasan shipyard maupun lokasi pemukiman warga yang selalu banjir ketika hujan turun itu. Ini haru s menjadi skala prioritas tahun 2011 nanti," kata Yunus Muda di gedung DPRD Kota Batam, kemarin.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, perusahaan shipyard yang ada di Batam memiliki andil sangat besar dalam mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Untuk itu, masalah jalan masuk ke dalam kawasan industri maupun pemukiman warga, sebagai akses utama perlu mendapatkan perhatian secara serius dari Pemko Batam dan Pemrov Kepri. (sm/ts/li)

Tangani Banjir Batam Butuh Rp520 Miliar

(sumber Tribun Batam,versi asli)
Tribun Batam - Kamis, 21 Oktober 2010

TRIBUN/RAHMAN

Kondisi jalan depan Pasar Induk Jodoh menuju depan Hotel Pacific tergenang air hujan, Kamis (30/9/2010)

TRIBUNNEWS BATAM, BATAM - Untuk menangani agar persoalan banjir bisa tuntas di Batam. Perlu dianggarkan sebesar Rp520 miliar. Ada 62 titik banjir di Batam dan saat ini sudah ditangani pemko sebanyak 17 titik.

"Perlu perhatian semua pihak agar persoalan banjir ini bisa ditangani bersama," kata Yumasnur, Kamis (21/10/2010).

Beberapa peserta meminta agar penangan banjir bisa disinkronkan dan perlu melibatkan pihak swasta.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Siti Nurlailah meminta penanganan banjir dilakukan secara multi year. Dengan program multi year diperkirakan bisa tiga tahun kedepan banjir bisa ditangani dengan baik.

Persoalan banjir di Batam menjadi persoalan serius. Penyebabnya karena tidak ada sinkronisasi dan komitmen bersama. Otorita Batam jalan sendiri dan Pemko juga jalan sendiri mestinya harus bisa kompak supaya persoalan banjir bisa teratasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batam, Ir Yumasnur MT mengatakan perlu ada kesadaran bersama.

Jumlah titik banjir di Batam sebanyak 62 titik. Pemko Batam sudah membangun sebanyak 17 titik dan diharapkan ada dukungan semua pihak agar persoalan banjir bisa teratasi.

Yang menjadi kendala saat ini adalah adanya rumah warga di dekat drainase, developert membangun perumahan tapi hingga kini belum mau menyerahkan fasumnya.

Dalam pertemuan itu peserta seminar penanggulangan mempertanyakan seperti apa konsep master plan penanggulangan banjir.

Peserta Seminar Kritisi Master Plan Drainase Banjir

(sumber Tribun Batam,versi asli)

Tribun Batam - Kamis, 21 Oktober 2010 12:18 WIB

TRIBUNNEWS BATAM, BATAM - Persoalan banjir di Batam menjadi persoalan serius. Penyebabnya karena tidak ada sinkronisasi dan komitmen bersama. Otorita Batam jalan sendiri dan Pemko juga jalan sendiri mestinya harus bisa kompak supaya persoalan banjir bisa teratasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Batam, Ir Yumasnur MT mengatakan perlu ada kesadaran bersama.

Jumlah titik banjir di Batam sebanyak 62 titik. Pemko Batam sudah membangun sebanyak 17 titik dan diharapkan ada dukungan semua pihak agar persoalan banjir bisa teratasi.

Yang menjadi kendala saat ini adalah adanya rumah warga di dekat drainase, developert membangun perumahan tapi hingga kini belum mau menyerahkan fasumnya.

Dalam pertemuan itu peserta seminar penanggulangan mempertanyakan seperti apa konsep master plan penanggulangan banjir.

Warga Relang Minta Pantai Melur Dikelola Sendiri

Tribun Batam - Kamis, 21 Oktober 2010 15:29 WIB

(sumber Tribun Batam,versi asli)
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM - Puluhan masyarakat Rempang Galang yang melakukan aksi demo di depan pintu masuk objek pariwisata Pantai Melur, Kamis (21/10/2010) sekitar pukul 10.00 WIB.

Warga yang mengatasnamakan dirinya Himat Purilang (himpunan masyarakat rempang galang) ini meminta pengalihan objek wisata Pantai Melur dari pengelola ke warga. Keinginan ini disampaikan lantaran merekalah yang mengawali dan merintis dibukanya pantai melur menjadi lokasi tempat pariwisata.

Selama empat jam berorasi, namun tidak ada titik temu sebab baik pihak Kecamatan maupun Dinas Pariwisata tidak ada yang datang menemui mereka. Supaya tidak terjadi aksi anarkis, puluhan polisi Dalmas Polresta Barelang dan Polsek Galang terus melakukan pengawalan.

Karena merasa tidak ada yang bisa diajak berunding sekitar 70 pendemo ini melampiaskan kekecewaannya dengan menyiri keranjang tong sampah yang ada dipinggir jalan dan menendangnya. "Kami akan lanjutkan demo ini besok ke kantor Pemko dan DPRD Batam," ujar pendemo.

65 Persen Industri di Batam Cemari Lingkungan

Tribun Batam - Rabu, 20 Oktober 2010 13:02 WIB

(sumber Tribun Batam,versi asli)
TRIBUNNEWSBATAM, BATAM- Ketua Pansus Perlindungan, Pengendalian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Batam, Jefri K Simanjuntak, menyebutkan bahwa 65 persen perusahaan di Batam masih "bandel" mengenai pengelolaan limbah.

"Saya melihat sekitar 65 persen perusahaan masih bandel tentang pengelolaan limbah. Mereka umumnya beralasan tidak mengetahui atau tidak paham. Ada juga perusahaan yang mengatakan tidak memiliki sub bidang pengelolaan limbah tidak ada. Atau petugas di bidang tersebut tidak paham. Menurut saya itu semua alasan klasik," sebut anggota Komisi III DPRD Batam tersebut, saat ditemui Rabu (20/10/2010).

Jefri mengatakan nanti setelah draft Ranperda Perlindungan, Pengendalian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan menjadi Perda, maka perusahaan yang melanggar dapat diberi sanksi sesuai yang diatur dalam Perda.

Jefri menjelaskan bahwa pembahasan draft Ranperda Perlindungan, Pengendalian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah rampung.

"Kita sudah mengambil DIM (Daftar Inventaris Masalah) dari segala penjuru. Mulai dari Bapedalda, BP Batam, mahasiswa, shipyard, konsultan, dan juga Himpunan Kawasan Indonesia (HKI). Kita sudah menerima masukan dari mereka. Masukan-masukan tersebut juga sudah kami analisa," ungkapnya

Harga Gula Melambung Capai Rp11.500 Per Kilogram

Kamis, 21 Oktober 2010 08:18 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) - Harga gula di sebagian besar pasar Kota Batam naika. Beberapa hari lalu harganya mencapai Rp11.500 per kilogram. ”Pasokan sih tak terlalu mengalami kendala, meskipun ada sedikit pengurangan pasokan. Yang membuat terasa berat dampaknya adalah harga dari distributor yang memang ikut naik. Mau tak mau terpaksa saya naikkan harganya, dengan resiko tingkat penjualan berkurang” ujar Roizal, pedagang di pasar Mitra Raya, kemarin. Lebih lanjut Roizal mengatakan, saat ini gula impor dari luar negeri tidak beredar di pasar. ”Yang tersedia sekarang dari lampung saja,” katanya. Hal senada juga dikatakan Dedi, pedagang dipasar Botania, bahwa hampir tiga minggu terakhir harga gula mengalami kenaikan lagi. ”Bisa dibilang lebih mencekik daripada saat puasa dan lebaran,” ujarnya. Rini Astuti, pembeli gula dipasar Botania mengatakan kekesalannya atas kenaikan harga gula dipasar. ”Kok makin lama justru harga gula makin parah, padahal bulan ini tak ada hari besar ataupun libur panjang seperti Lebaran,” ujar Rini Astuti, pembeli gula di Pasar Botania. Sebagai pembeli, kata Rini, dirinya hanya bisa pasrah, menerima kenaikan harga gula ini. ”Toh berapapun mahalnya harga gula tetap aja dibeli masyarakat. Karena sekarang gula merupakan kebutuhan sehari hari yang harus tersedia,” katanya. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Ahmad Hijazi, saat di konfirmasi mengatakan saat ini harga gula sedang naik. (cr1)

BKPM Sosialisasikan Pelayanan Terpadu

Kamis, 21 Oktober 2010 08:12 (sumber Batam Pos,versi asli)

JODOH (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bidang penanaman modal di Pacific Palace Hotel, Kamis (14/10). Sosialisasi tersebut, terkait beberapa izin kepengurusan usaha dari Provinsi yang belum diserahkan ke PTSP Batam. Menurut Yayan Ahyar, perwakilan Badan Pengusahaan (BP) Batam bidang penanaman modal asing mengatakan, setelah terbentuknya PTSP seharusnya segala kepengurusan diserahkan pada satu tempat. Sehingga, akan mempermudah pengusaha untuk mengurus perizinan. ”Hingga saat ini masih ada beberapa perizinan yang belum di impahkan ke PTSP. Ini perlu kita sosialisasikan agar para pengusaha mengetahuinya,” ujarnya. Seharusnya, menurut Yayan, semua institusi yang terkait dengan pengurusan izin termasuk pajak sudah bisa diselesaikan di PTSP. ”Pada 15 September lalu telah ada edaran dari tiga menteri terkait instruksi pada masing-masing provinsi agar segera melimpahkan semua kepengurusan perizinan ke PTSP,” akunya. Namun edaran dari menteri BKPM, Depdagri, dan Menpan tersebut hingga pertengahan Oktober ini belum dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi. Padahal, menurut Yayan, pada 2011 nanti semua PTSP harus sudah berjalan. ”Khusus di Batam yang merupakan percontohan, seharusnya tak boleh ditawar lagi. Semua harus selesai di satu tempat. Hal tersebut untuk mempercepat masuknya investasi. Apalagi, Batam berstatus FTZ,” jelasnya. Perwakilan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) pusat, Harimawan juga menegaskan hal sama. Menurutnya untuk mempermudah investasi segala kepengurusan perizinan harus di satu tempat. ”Selama ini kita tergolong negara yang sangat lamban memberikan izin usaha. Itu membuat kita kalah bersaing dengan negara lain. Untuk meningkatkan investasi proses izin yang cepat harus di terapkan,” jelasnya. Kepala bidang (Kabid) Badan Penanaman Modal Kota Batam, Noviandra, mengatakan, bila semua dilimpahkan pengurusan perizinan di Batam akan semakin mudah dan cepat. (cr1)

Batam Jadi Kota Shipyard Terbesar di Indonesia

Tribun Batam - Selasa, 19 Oktober 2010 17:35 WIB

(sumber Tribun Batam,versi asli)
TRIBUNNEWSBATAM , BATAM - Marine Batam Expo (MBE) menunjukkan Batam sebagai kota berkapasitas shipyard terbesar mengalahkan Surabaya. Mempunyai sebanyak 200 industri di bidang tersebut, Batam berhasil menggeser posisi Surabaya meskipun memang dalam segi teknologi masih tergolong sama.

Dalam pembukaannya, event expo berskala internasional pertama di Batam ini turut dihadiri oleh sejumlah muspida Batam, Selasa (19/10/2010)

Dikatakan oleh Wakil Walikota Ria Saptarika dalam pembukaan MBE, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur pula bagi sesama industri serupa agar mampu berkaca apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan sehingga tahu akan persaingan usaha dan teknologinya. Nantinya persaingan usaha itulah yang bisa memicu sinergi baru diantara sesama pengusaha, apakah nantinya akan membuka kerjasama untuk bisa saling melengkapi.

"Melihat dari data BPS, perekonomian Batam berkembang salah satu kontribusinya yakni berasal dari dunia industri. Lewat kegiatan inilah masyarakat bisa beri perhatian lebih kepada dunia usaha," ucapnya.

Sementara itu, di lain kesempatan Ahmad Hijaji selaku Kadisperindag yang turut serta dalam acara tersebut, mengatakan MBE tidak hanya membuka peluang di dunia usaha, tetapi juga dunia pariwisata. Kunjungan-kunjungan dari para exhibitor yang berasal dari kalangan asing pun dinilai sebagai salah satu penarik dalam dunia parawisata Kota Batam. Hijaji berharap agar event-event seperti bisa terus berjalan dan berkembang setiap tahunnya.

Mentri Perindustrian Mohamad Hidayat yang diwakilkan oleh R. Hamdani selaku Sekretaris Direktorat Jendral Perindustrian pun menyebutkan industri galangan kapal nasional telah bertumbuh dan berkembang baik. Namun disayangkan daya saing industri perkapalan dalam negri masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor.

Oleh karna itu, untuk mengejar ketertinggalan tersebut dirinya mengajak setiap pelaku industri ini, mulai dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah berpihak dan cinta terhadap penggunaan produksi dalam negri.

KEPULAUAN RIAU FOKUSKAN PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA KELAUTAN

Batam, 19/10 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memfokuskan pengembangan sektor usaha kelautan mulai tahun 2011, kata penasihat gubernur Kepulauan Riau bidang kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri.

"Pengembangan itu meliputi empat sektor usaha," kata Rokhmin di Batam, Selasa.

Dia mengatakan, empat sektor usaha itu antara lain budi daya kelautan, payau dan tawar, industri hasil laut, pengolahan ikan berbasis surimi dan pengembangan bioteknologi kelautan.

Untuk sektor budi daya kelautan, kata dia, mencakup pengembangan pertanian rumput laut serta budi daya ikan yang bernilai ekonomi tinggi seperti kerapu dan kakap.

"Pengembangan itu akan dilakukan di Natuna, Anambas, Lingga, Karimun dan sebagian pulau Bintan," kata dia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga mengembangkan pertanian rumput laut dan tambak udang untuk pengembangan sektor air payau.

Pengembangan lainnya, kata dia, dilakukan di sektor air tawar yakni budi daya lele, gurami, ikan mas dan patin bagi masyarakat Kepri yang tinggal di daratan.

"Pengembangan itu juga akan diikuti dengan sektor hilir yakni membangun industri hasil laut yang canggih dan ramah lingkungan," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikan di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Dia mencontohkan pengolahan ikan berbasis surimi dapat dijadikan sebagai pengembangan lain sektor kelautan untuk pasar internasional terutama kawasan timur jauh.

Surimi adalah produk daging ikan lumat yang telah dicuci dengan air dan dicampur dengan krioprotektan untuk penyimpanan beku.

Surimi juga digunakan untuk membuat bakso ikan, sosis ikan dan produk "seafood" tiruan.

Produk "seafood" tiruan yang dibuat dari surimi memiliki tekstur dan nilai nutrisi yang sama dengan produk asli-nya, tapi dengan kandungan kolesterol yang lebih rendah

Rokhmin menyebutkan, fokus pengembangan tersebut juga harus diiikuti dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan maupun transportasi untuk pemasaran.

Selain infrastruktur, dia mengatakan, dibutuhkan komponen lain yang dibutuhkan pendukung industri kelautan seperti pabrik es dan pasokan bahan bakar yang terjamin.

Pengembangan sektor ini juga melibatkan kalangan swasta untuk komponen pendukungnya, katanya.

"APBD hanya mencakup pembiayaan untuk infrastruktur namun untuk komponen pendukung dapat melibatkan sektor swasta," kata dia.

Dia mengharapkan dalam lima tahun ke depan pengembangan sektor kelautan ini telah dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(T.pso-142/B/A035/C/A035) 19-10-2010 16:51:02 NNNN

Copyright © ANTARA

Rabu, 20 Oktober 2010 09:01 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) - Wakil Wali Kota (Wawako) Batam, Ria Saptarika membuka pameran teknologi informasi dan komunikasi (information, communication, and technology/ ICT) bertajuk Batam ICT Expo 2010 di Exhibition Hall Mega Mall Batam Centre, Selasa (19/10). Pameran yang dilaksanakan Batam Promo bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi itu, diikuti empat operator telekomunikasi yakni Telkom, Indosat, XL, dan Telkom. ”Kemajuan telekomunikasi indikator kemajuan suatu bangsa. Untuk itu, kita akan menjadikan ICT salah satu indikator kemajuan Batam,” ujar Ria. Pembukaan pameran ini turut dihadiri Manager Area Consumer Service Riau Kepulauan (Rikep) Imanuddin, Manager Regional Account Management Sumbagteng Telkomsel Sony Darmawan, Manager Pemasaran Indosat Alfredo, Regional Sales Operation Manager PT XL Axiata Tbk Berhard Boudew Andries, dan tamu undangan lainnya. Wujud keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan kemajuan ICT, masih Riau, tahun 2008 lalu telah dicanangkan Batam Digital Island yakni Batam akan dipenuhi hot spot yang bisa diakses gratis maupun berbayar. ”Beberapa tempat telah kita jadikan taman hot spot. Ini bukti keseriusan Pemko Batam,” ujarnya. (ash)

Elektronik Impor Bebas Masuk

Rabu, 20 Oktober 2010 09:07 (sumber Batam Pos,versi asli)

Perang harga produk elektronik segera terjadi. Pada awal tahun 2011 pasar dalam negeri akan dijejali barang impor seiring dengan pemberlakuan Permendag 39 dan belum berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga segala produk bisa masuk. Gabungan Pengusaha Elektronik Indonesia (Gabel) Ali Subroto Oentaryo, mengatakan pemerintah pada September lalu memang sudah merilis SNI untuk TV tabung, setrika, dan pompa air. Meski begitu baru akan berlaku sembilan bulan kemudian atau diperkirakan Juli 2011. ”Nanti menyusul SNI untuk produk lain; kulkas, mesin cuci, AC. Seharusnya berlaku SNI sejak dua tahun lalu,” ujarnya kepada JPNN, Senin (18/10). Di sisi lain, pada Januari 2011 regulasi baru yaitu Permendag 39 mulai berlaku. Aturan ini membolehkan pemilik Angka Importer Produsen (API-P) mengimpor barang jadi yang terkait dengan izin industrinya dan Angka Importer Umum (API-U) tetap mendapatkan haknya melakukan impor. Secara otomatis, kata Ali, pada rentang waktu itu impor produk elektronik jenis apa saja bisa terjadi. Diprediksi bahwa produk elektronik impor akan berdatangan ke pasar dalam negeri dengan harga bersaing. Terlebih bea masuk dari negara peserta free trade dengan Indonesia yaitu dari Asean dan China juga Jepang adalah nol persen. Sebaliknya, menurut Ali, produsen elektronik lokal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan ongkos produksi sehingga kesulitan menentukan harga yang bersaing. ”Barang impor akan lebih murah. Itu yang membuat kekhawatiran deindustrialisasi bisa lebih cepat,” ucapnya. Satu-satunya jalan membendung produk elektronik impor agar lebih teratur dan tetap menjaga persaingan usaha di dalam negeri adalah dengan menerapkan SNI. Akan tetapi SNI itu sendiri belum bisa cepat berlaku sehingga kondisi tersebut harus diterima semua kalangan. ”Pada intinya, barang impor akan membanjir dan industrinya bisa terdesak lama-lama. Atau jalan lainnya industri jadi trader (pedagang, red),” ungkapnya. Ali memberikan analogi bahwa tidak mungkin petani menanam padi dimusim kering. Bisa gagal panen. ”Pasti kan pilih tanam jagung. Ya begitu juga lah di sini (elektronik). Yang bikin musim kan pemerintah,” paparnya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (plt) Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, mengatakan tidak perlu terjadi kekhawatiran berlebih karena produsen elektronik, terutama perusahaan besar sudah menanamkan investasi besar sehingga tidak akan beralih jadi pedagang. ”Mereka tidak akan korbankan investasinya, mesin, dan tenaga kerja yang ada. Mereka punya komitmen,” ucapnya, kemarin. Terkait dengan ancaman perang harga, kata Deddy, pemerintah tidak bisa campur tangan. Terjadinya diskon bahkan sampai 70 persen merupakan fenomena biasa. ”Elektronik kan tidak merupakan barang yang dilarang untuk diimpor dan dijual di Indonesia. Sepanjang memenuhi standar dan persyaratan dan bayar bea masuk nggak masalah,” terangnya. Namun Deddy meminta jika memang terjadi banting harga akibat dumping (produk impor yang dapat keringanan harga sehingga sangat murah) maka harus segera melapor ke pemerintah. ”Yang terkena (kerugian) bisa mengadu ke KADI (Komite Anti Dumping Indonesia), dan kalau terbukti dumping baru ditindak,” ungkapnya.(jpnn)

Warga Baloi Kolam Ancam Curi Listrik

Selasa, 19 October 2010 00:00 (sumber Sijori Mandiri,versi asli)

BALOI- Warga yang tinggal di rumah liar Baloi Kolam mengancam akan mencuri arus listrik langsung dari gardu PT PLN Batam. Aksi tersebut sudah dipastikan dilakukan warga dalam waktu satu atau dua hari ini.

Warga Baloi Kolam Pasang Listrik Ilegal

Selasa, 19 Oktober 2010 09:45 (sumber Batam Pos,versi asli)

SEIPANAS (BP) - 10 Tahun tinggal tanpa dialiri listrik dari PLN, warga perumahan liar (ruli) Baloi Kolam ngotot memasang saluran listrik di perkampungan mereka secara ilegal. Mereka nekad memasang ribuan meter kabel tegangan rendah ke pemukiman secara swadaya. Pemasangan listrik itu telah dilakukan sejak Minggu (17/10) lalu pascatuntutan warga ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, PT PLN, serta DPRD Kota Batam yang hingga saat ini tak mendapatkan kepastian.

Pakar Bahas Banjir Batam

Selasa, 19 Oktober 2010 09:47 (sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) - Banjir yang terjadi di Batam mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Asosiasi Jasa Konstruksi bakal menggelar seminar penanganan banjir, yang bakal dibahas pakar di bidangnya yaitu Prof Ir Indratmo Soekarno Msc Phd dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dari Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA serta dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU. ”Banjir di Batam akhir-akhir ini menginsipirasi Asosiasi Jasa Konstruksi untuk menggelar seminar sehari dengan tema ”Permasalahan dan Konsep Penanganan Banjir di Kota Batam”, pada 21 Oktober 2010 di Hotel Nagoya Plasa,” ujar Sekretaris Umum (Sekum) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Endra Mayendra didampingi Ketua Panitia Seminar, Mulyono, kepada Batam Pos, kemarin. Sementara, Ketua Panitia Seminar, Mulyono, mengatakan, seminar diselenggarakan HPJI Kepri, IAI Kepri, Gapensi Batam, dan Gapeknas. Peserta seminar ditargetkan 100 orang berasal dari pemangku kepentingan, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Ia menambahkan, seminar ini dapat memberi kontribusi positif dalam penanganan banjir di Batam. ”Apalagi, mengingat penanganan banjir bukan merupakan tugas Dinas PU saja, tetapi memerlukan kerjasama semua kalangan,” paparnya. (hda)

Impor Tak Terbendung, Pemerintah Diminta Lebih Berani

Selasa, 19 Oktober 2010 08:32 (sumber Batam Pos,versi asli)

JAKARTA (BP) - Pelaku usaha mulai mengkhawatirkan tingginya arus impor sepanjang tahun 2010 ini. Pemerintah diminta lebih sensitif dengan memfungsikan berbagai aturan yang bisa menghambatnya, sebab sudah mulai memicu deindustrialisasi. Pemerintah diharapkan secepatnya memanfaatkan berbagai instrumen pengamanan perdagangan yang diperbolehkan WTO seperti pengenaan tindakan pengamanan (safeguard). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, mengatakan tingginya arus impor memang konsekuensi liberalisasi tarif dalam berbagai kerangka kerja sama perdagangan bebas yang ditandatangani Indonesia. Meski begitu, menurutnya, ketika tarif bukan menjadi suatu hambatan lagi, pemerintah seharusnya memanfaatkan berbagai hambatan nontarif dengan menerapkan instrumen pengamanan perdagangan. ”Pemerintah cenderung tidak berani menerapkan tindakan pengamanan atas produk impor yang masuk meskipun sudah ada indikasi kerugian yang diderita produsen dalam negeri. Di luar negeri, untuk mengamankan pasar telah diberlakukan safeguard dan antidumping,” ujarnya ditemui saat menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI), Kemayoran, kemarin. Menurut Sofjan, eksporter asing benar-benar membidik Indonesia sebagai negara tujuan dagang karena pasar di negara ini sangat besar dengan tingkat pertumbuhan permintaan yang tinggi. Sehingga, Indonesia menjadi negara tujuan ekspor terbesar di dunia. ”Seharusnya pemerintah mengambil sikap dengan meningkatkan aturan safeguard yang bisa menghambat lonjakan impor,” ucapnya. Direktur Eksekutif Indotextiles, Redma Gita Wirawasta, berpendapat penerapan pengamanan perdagangan atau safeguard memang harus segera dilakukan. Akan tetapi, di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), keinginan itu sulit terwujud karena impor produk garmen banyak dilakukan oleh pengusaha konveksi kecil yang tidak mempunyai badan hukum. ”Mereka tidak memiliki badan hukum sehingga datanya tidak bisa dijadikan data resmi. Akibatnya, meski impornya banyak kita tidak bisa mengajukan pengenaan safeguard,” ucapnya. Redma juga berharap pemerintah mulai berani menerapkan tindakan pengamanan sejauh tidak melanggar aturan perdagangan dunia. Sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) bisa ditiru. ”Contohnya sikap pemerintah AS yang menerapkan safeguard atas produk asal China. Saat itu, pemerintah AS baru melakukan investigasi setelah menerapkan safeguard, karena sudah ada indikasi impor,” ujar Redma. Berdasarkan data laporan surveyor di pelabuhan muat, impor pakaian jadi selama sembilan bulan pertama pada tahun ini mencapai 92,29 juta dolar ASatau melonjak sebesar 22 persen dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang sebesar 75,17 juta dolar AS. (gen/jpnn)

Perlu Dibuat Regulasi Lokal untuk Atasi Kelangkaan dan Tingginya Harga Gula

Selasa, 19 Oktober 2010 09:38(sumber Batam Pos,versi asli)

BATAM CENTRE (BP) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Kepri sekaligus Ketua Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu (Apegti), Abdullah Gosse, menekankan perlu dibuat regulasi lokal guna mengatasi kelangkaan dan tingginya harga gula di Batam. Pemerintah Kota (Pemko), Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Dewan Kawasan (DK) juga perlu duduk bersama untuk merumuskan regulasi di tingkat lokal tersebut. ”Meski Batam kawasan FTZ, tapi komoditi gula tetap diatur dan diawasi. Sehingga Pemko, BP Batam dan DK perlu duduk bersama, guna merumuskan regulasi lokal dan mengantisipasi konflik,” kata Gosse, Minggu (17/10) lalu. Menurutnya, kebijakan lokal itu harus pro investasi, mencerminkan fair play dan kompetitif antar importir. ”Kadin dan Apegti sebagai asosiasi sektor juga harus ikut pembahasan itu,” paparnya. Secara khusus Gosse menyorot tentang importir yang kurang responsif memasukkan gula lokal ke Batam. Padahal, salah satu persyaratan menjadi importir adalah kewajiban menyangga gula lokal. ”Tapi saat ini importir yang memasukkan gula lokal ke Batam, cuma dua yaitu PT BHM dan CV Kharisma. Pertanyaannya kemana importir lain? Padahal kan persyaratan sebagai importir selain memenuhi persyaratan administrasi juga harus menyangga gula lokal,” paparnya. Ditegaskannya, gula di Batam perlu pengawasan lebih komprehensif. Pasalnya, diperoleh informasi bahwa gula yang masuk ke Batam merupakan gula rembesan impor. ”Kenapa bisa gula rembesan impor itu masuk ke Batam dan harganya tinggi? Ini yang perlu disikapi, ditelusuri dan diawasi,” paparnya. Sejauh ini, kata dia, Kadin Indonesia, Apegti Pusat dan Bulog sudah membahas stabilitas gula di tanah air termasuk Batam beberapa bulan lalu. ”Kita masih menunggu kebijakan pada akhir tahun ini,” paparnya. Soal kelangkaan gula, Gosse menilai bahwa pelaku usaha tidak bisa disalahkan terkait kondisi tersebut. ”Nanti kalau pasar terlalu banyak diguyur gula dibilang ada penimbunan dan monopoli, mereka kan takut. Jadi sudah semestinya Pemko dan stakeholder terkait duduk bersama untuk merumuskan kebijakan lokal,” pungakasnya. (hda)