TANJUNGPINANG (BP) – Seleksi Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan (BP) Batam berakhir sudah, Jumat (27/6) kemarin. Selanjutnya panitia akan menghitung nilai 35 peserta untuk diberikan kepada Dewan Kawasan (DK) Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, Karimun.
“Rapat Dewan Kawasanlah nantinya yang akan memutuskan (siapa yang jadi kepala),” kata Ketua Panitia Seleksi, Kabul Priono di Hotel Aston Tanjungpinang, kemarin.
Kapan nama-nama kepala, wakil kepala, dan anggota BP Batam terpilih itu diumumkan? Kabul tak bisa memastikan. “Yang pasti akan diumumkan ke publik. Tugas panitia sudah selesai, nanti Dewan Kawasan yang akan menyampaikan,” tuturnya.
Di tengah-tengah proses pemaparan makalah oleh para peserta kemarin, muncul kabar tujuh orang yang terpilih sebagai kepala, wakil kepala, dan lima anggota BP Batam sudah ditentukan oleh DK. Bahkan, undangan dikabarkan undangan untuk melantik mereka pun sudah ada. Namun, Kabul membantah.
“Rapat saja belum digelar, bagaimana mau tahu hasilnya. Memang kita inginkan ini lebih cepat lebih baik,” katanya.
Pengembangan Batam
Plt Kepala BP Batam Mustofa Widjaya termasuk yang memaparkan makalahnya kemarin. Mustafa mengaku diuji sejumlah anggota DK, tapi Ketua DK HM Sani sama sekali tak melontarkan pertanyaan kepadanya. Dalam makalahnya, Mustofa memaparkan tentang Road Maps Pengembangan Batam 2015-2020, termasuk masalah pengembangan SDM, infrastruktur, konektivitas, dan pembiayaan.
Plt Kepala BP Batam Mustofa Widjaya termasuk yang memaparkan makalahnya kemarin. Mustafa mengaku diuji sejumlah anggota DK, tapi Ketua DK HM Sani sama sekali tak melontarkan pertanyaan kepadanya. Dalam makalahnya, Mustofa memaparkan tentang Road Maps Pengembangan Batam 2015-2020, termasuk masalah pengembangan SDM, infrastruktur, konektivitas, dan pembiayaan.
“Pertanyaan-pertanyaan adalah seputar pengembangan investasi di Batam. Dan itu konsepnya sudah tertuang dalam makalah saya,” ucap Mustafa singkat.
Calon lain Jon Arizal juga mengaku tidak diuji oleh Sani. Jon menggagas soal pelayanan publik dan profit oriented yang harus dilakukan BP Batam. BP, katanya, harus dikelola secara profesional dan mendapat pemasukan agar ketergantungan BP Batam kepada APBN berkurang.
“Batam harus menjadi tujuan investasi menarik di kawasan Asia Pasifik,” kata Jon.
Sejak terbitnya PP Nomor 06 Tahun 2012, kata Jon, BP Batam kedudukannya adalah sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Artinya BP Batam bisa mencari pendapatan sendiri, misalnya dengan mengoptimalkan bandara, pelabuhan laut, rumah sakit, dan berbagai unit bisnis lainnya.
“Kedepannya, kita mesti optimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara BP Batam dan Pemko Batam. Sehingga bisa bersama untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya,” papar Jon.
Jon mengakui masih ada masalah dalam pelaksanaan FTZ, seperti masih adanya campur tangan kementerian. Misalnya dalam kasus impor holtikultura, daging, termasuk impor beras dan gula. Seharusnya, kata Jon, hal seperti itu sudah diatur oleh BP Batam.
“UU sudah sinkron tapi ada kebijakan yang belum klop. Perlu adanya pembenahan di internal. Kalau ini sudah siap, perlu ada pemasaran secara besar-besaran. Artinya kita sudah siapkan potensi investasi secara umum. Setelah itu kita pasarkan,” paparnya lagi.
Sementara Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi mengaku sempat ditanya tentang pengunduran dirinya dari Partai Golkar. “Soal kondisi kesehatan saya pun ditanyakan. Secara kesehatan saya siap, karena tidak cacat atau lumpuh,” jelas Nur.
Nur menganggap banyak pihak yang tendensius dengan keikutsertaanya. Padahal dalam seleksi sebelumnya, ada Mambang Mit yang termasuk petinggi Partai Demokrat Riau. “Menurut saya tidak ada peraturan yang dilanggar. Tanyakan langsung kepada ketua partai,” kata Nur yang mengaku sudah mengundurkan diri dari Golkar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar