BP Batam-IRDA Johor Tingkatkan Bidang Perdagangan

SELASA, 24 JUNE 2014 sumber (Haluan Kepri)

Sepakat Tak Bergantung pada Singapura 

BATAM (HK)- Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (BP Batam) bersama Iskandar Regional Development Authority (IRDA) Johor Bahru, Malaysia sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan serta bisnis. Kerja sama tersebut untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 nanti. 
"Dunia sedang mencari, di mana ledakan ekonomi yang akan terjadi di ASEAN. Karena itulah, kita harus membangun sinergi," kata Chief Executive IRDA (Iskandar Regional Development Authority) Johor Bahru Malaysia, Datuk Ismail Ibrahim dalam Focus Group Discussion (FGD) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri di Gedung Marketing BP Batam, Batam Centre, Senin (23/6). 


Selain Datuk Ismail, hadir juga dua staf IRDA yang menjelaskan tentang kondisi kekinian IRDA, termasuk perkembangan badan investasi negeri Jiran yang dibangun sejak 8 tahun silam itu. Sementara, dari BP Batam diwakili Direktur Humas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dwi Joko Wiwoho, yang sekaligus menjadi narasumber. 

Ismail menuturkan, sudah saatnya Indonesia-Malaysia menjadi penentu di era MEA nanti. Kedua negara serumpun ini, kata Ismail, memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi bisnis, perdagangan dan dunia wisata.   

Kerja sama apa yang bisa dalam waktu dekat ini bisa dikerjasamakan? Ismail menyampaikan bahwa sudah saatnya Indonesia dan Malaysia tidak lagi bergantung pada negara lain dalam mengekspor atau mengimpor barang. 

"Saya dapat masukan dari pengusaha di Batam, mengapa kita tak lakukan kerja sama langsung antarnegara. Jadi, kenapa kita harus melewati orang tengah, Singapura. Saya yakin, dengan kerja sama ini akan bisa memangkas cost," tutur Ismail.

Usulan Ismail tersebut disambut baik oleh Dwi Joko Wiwoho. "Saya juga setuju. Kita (BP Batam, red) akan laporkan usulan ini ke Menteri Koordinator Perekonomian, agar pengiriman barang dari Johor ke Batam tidak melalui Singapura lagi," kata Joko menimpali.         
Joko mengungkapkan, agar kerja sama dua badan pengelola investasi ini menjadi kuat, maka perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. 

"Harus G to G," terang Joko. 

Ismail mengakui Singapura saat ini sudah sangat maju. Tapi, kata dia, pada saat yang sama, Singapura juga memiliki kelemahan, yaitu cost hidup yang tinggi dan ketiadaan ruang. 

"Karena itulah, kita harus  mengambil kelemahan Singapura ini sebagai keunggulan kita," katanya meyakinkan. 

Pelaksanaan FGD PWI Kepri putaran ketiga ini, mengusung tema “Kesiapan Negeri Serumpun Melayu Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”. Dalam diskusi itu, banyak pertanyaan yang dilontarkan peserta. Tentang kesiapan IRDA dan BP Batam menjelang MEA 2015, menjadi fokus pertanyaan peserta diskusi yang memang didominasi para wartawan di Batam.         

Dwi Joko Wiwoho menyampaikan, BP Batam sudah menyiapkan satu roadmap dari 2020 sampai 2025. Menghadapi MEA 2015 sendiri, kata dia, BP Batam di antaranya sudah bekerjasama dengan Politeknik Batam untuk menyiapkan tenaga kerja terampil.  BP Batam juga akan hidupkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK).  

"Jelas kita tidak mau jadi penonton saja. Karenanya, BP Batam mau fokus bisa mendatangkan investor besar dan bisa membawa tenant yang lain masuk ke Batam. Kita juga akan bangkitkan UKM yang padat modal di Batam," beber Joko.  

Dalam kesempatan itu, Joko juga menyampaikan bahwa tenaga kerja asing yang boleh masuk di MEA adalah perawat, dokter umum, dokter gigi, akuntan, insinyur, arsitek dan land surveyor. 

"Di luar itu tidak boleh," ujarnya. 

Sementara itu, Ismail menyampaikan bahwa MEA digagas untuk menyatukan negara di ASEAN, utamanya dalam membangun ekonomi bersama. 

"Motivasi pembentukan MEA adalah menyatukn negara ASEAN dan melindungi ekonominya. Sehingga menjadi blok ekonomi yang kuat. Apabila berlaku ASEAN blok yang kuat, maka tidak perlu setiap negara melengkapi segala sesuatunya sendiri. Tapi bisa begantung pada negara tetangga," jelasnya. 

Menghadapi MEA 2015, lanjutnya, IRDA telah menyiapkan fasilitas, infrastruktu serta regulasi yang sangat memudahkan bagi calon investor. Ismail menyatakan, IRDA tumbuh dan berkembang dalam waktu 8 tahun, karena ada intervensi dari pemerintah. 

"IRDA adalah badan pemerintah, tapi IRDA adalah swasta. Sehingga, para pegawai IRDA bisa mengerti keinginan kalangan dunia usaha. Karena itu, peranan IRDA hanya sebagai fasilitator. Sehingga, para investor hanya cukup berhubungan dengan IRDA saja, tidak perlu berurusan dengan pemerintah," jelasnya. 

Ismail menjelaskan, di IRDA tercatat ada 69 ribu UKM yang aktif. Guna mendorong tumbuhkembang UKM tersebut, IRDA meminta perusahaan internasional untuk melatih putra tempatan tentang berbagai skill. Sehingga bisnis mereka dapat memberi keuntungan bagi para putra tempatan. 

"Contohnya adalah dalam bisnis produksi film yang baru kita bangun. Pada MEA nanti, IRDA sendiri menargetkan mampu mendatangkan sebanyak 617 juta orang," katanya. 

Mengenai tenaga kerja asing, Ismail menjelaskan bahwa kebijakan IRDA tidak melakukan diskriminasi apa pun, selagi tenaga kerja itu masuk dalam pekerjaan sektor-sektor yang membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia. 

"Kebijakan ini berlaku untuk semua warga negara asing, dari negara mana pun. Yang kita perhatikan adalah, bagaimana tenaga kerja sing jika berkolaborasi dengan tenaga kerja  lokal dapat memacu produktivitas mereka," bebernya lagi. 

Sebagai negara yang sedang membangun kawasan ekonomi khusus, kata Ismail, IRDA hadir betul-betul memberikan kemudahan kepada calon investor, bukan justru mempersulit.