BATAM CENTRE (HK)- Dilibatkannya puluhan anggota TNI AD dan TNI AL untuk pengamanan aksi buruh di PT Varta Micro Batterey (VMB), mengundang reaksi. Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Ruslan Kasbulatov bahkan meminta kepolisian untuk menangkap pimpinan PT VMB karena dianggap ingin menindas buruh.
Ruslan yang mengkoordinir bidang pertahanan dan keamanan di DPRD Kota Batam itu melihat manajemen PT Varta sudah bertindak berlebihan. Padahal, aksi para buruh yang sudah berlangsung hampir satu bulan itu semata-mata ingin menuntut hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Ketenagakerjaan.
"Saya selaku pimpinan DPRD, sangat menyayangkan manajemen PT Varta meminta bantuan dari anggota TNI untuk menghadang aksi buruh. TNI itu merupakan alat perang negara. Ini berarti manajemen PT Varta mengundang mereka untuk perang dengan buruh. Padahal aksi buruh itu kan untuk menuntut hak-haknya, dan itu dilindungi undang-undang, Karena itu, saya meminta Kepala Polresta Barelang untuk segera menangkap dan mengadili pimpinan PT Varta sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," ujar Ruslan kepada wartawan, Jumat (25/5).
Menurut Ruslan, untuk pengamanan seperti aksi buruh tersebut, bukan tugas dan wewenang TNI melainkan kepolisian. TNI lebih kepada mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman negara asing, kecuali keadaannya darurat.
Ruslan juga menyayangkan sikap pimpinan TNI AD maupun TNI AL di daerah ini yang mengizinkan anggotanya turun ke lapangan mengamankan aksi buruh hanya karena permintaan manajemen PT VMB dan PT Raja Labora Panbil (RLP).
"Pernyataan Humas PT Batamindo, Andi Mapisangka bahwa kehadiran TNI itu hanya semata-mata mengamankan karyawan yang ingin masuk kerja, itu juga tidak benar. Kalau bicara pengamanan, seharusnya itu tugas Polri, bukan TNI. Ini juga harus dipahami oleh Andi Mapisangka," tegas Ruslan.
Diberitakan sebelumnya, aksi mogok kerja ratusan buruh PT VMB yang berada di Kawasan Industri Batamindo terus berlanjut. Namun, pada aksi yang digelar Kamis (24/5), para buruh mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat TNI AD dan TNI AL.
"Kami menilai manajemen PT Varta ingin menunjukkan kalau mereka dapat mengatur semua pihak terkait yang ada di Kota Batam ini. Sehingga, buruh yang mereka perlakukan dengan sewenang-wenang bisa ditakut-takuti," kata Ketua PUK FSPMI PT Varta, Deddy Iskandar ditemui di lokasi.
Linda, perwakilan buruh outsourcing dari PT RLP menambahkan, kehadiran anggota TNI di kawasan pabrik PT VMB membuat mereka risau.
"Kehadiran bapak-bapak TNI di PT Varta mengganggu konsentrasi kami melakukan aksi mogok. Tolong hargai kami selaku buruh, dan ingat kami bukan teroris," katanya. (lim/cw41)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar