Batam (ANTARA Kepri) - Kementerian Keuangan siap mendanai pembangunan
jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan melalui sukuk.
"Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat W menyampaikan siap mendanai jembatan Babin," kata anggota DPR RI Harry Azhar Azis di Batam, Minggu.
Ia mengatakan, Dirjen Pengelolaan Utang mendukung pembangunan jembatan Babin demi pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
Menurut Harry, pembiayaan pembangunan jembatan bisa saja menggunakan dana dari sukuk. Apalagi, dalam APBN 2013 beberapa persen pembelanjaan negara dibiayai sukuk.
Perhitungan Harry, dari ratusan triliun belanja negara Rp20 triliun di antaranya dibiayai sukuk. "Jadi kalau pembangunan jembatan Babin Rp8 triliun, bisa pakai sukuk," kata Harry.
Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara merupakan surat utang pemerintah yang dijual ke masyarakat. Dengan sukuk, maka aset Obligasi dengan sukuk memungkinkan pengelolaan aset dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Untuk mendapatkan sukuk, pemerintah daerah harus mengajukan proposal kepada Dirjend Pengelolaan Utang. "Ajukan saja project proposal dan multiyear bisa dilakukan," katanya.
Menurut Harry jembatan Babin diperlukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di FTZ BBK. Selain mobilisasi penduduk dua pulau lebih mudah, arus barang impor dan ekspor yang diproduksi dua KPBPB itu juga lebih lancar.
Mengenai rencana pemerintah daerah yang meminta dana langsung dari APBN, Harry menyambutnya. "Nanti akan saya dorong," katanya.
Sebelumnya, dalam kunjungan Presiden ke Batam, Gubernur Kepulauan Riau meminta Kepala Negara membantu pembiayaan pembangunan jembatan Babin. Saat itu, Presiden meminta kementerian terkait untuk mengkajinya.
Di tempat terpisah, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Humas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan masih mencari investor pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan.
"Sampai sekarang kami masih mencari penanam modalnya," kata Djoko.
Ia mengatakan sudah ada beberapa pengusaha asal China dan Korea yang memperlihatkan minat membangun jembatan yang menghubungkan dua hingga tiga kawasan perdagangan bebas. Bahkan investor China sempat ke Batam bertemu Gubernur untuk membicarakan proyek itu.
Namun, belum ada yang benar-benar mendapatkan proyek. BP akan terus mencari penanam modal mengingat dana yang dibutuhkan besar, katanya. (Y011/S004)
Editor: Rusdianto
"Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat W menyampaikan siap mendanai jembatan Babin," kata anggota DPR RI Harry Azhar Azis di Batam, Minggu.
Ia mengatakan, Dirjen Pengelolaan Utang mendukung pembangunan jembatan Babin demi pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
Menurut Harry, pembiayaan pembangunan jembatan bisa saja menggunakan dana dari sukuk. Apalagi, dalam APBN 2013 beberapa persen pembelanjaan negara dibiayai sukuk.
Perhitungan Harry, dari ratusan triliun belanja negara Rp20 triliun di antaranya dibiayai sukuk. "Jadi kalau pembangunan jembatan Babin Rp8 triliun, bisa pakai sukuk," kata Harry.
Sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara merupakan surat utang pemerintah yang dijual ke masyarakat. Dengan sukuk, maka aset Obligasi dengan sukuk memungkinkan pengelolaan aset dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Untuk mendapatkan sukuk, pemerintah daerah harus mengajukan proposal kepada Dirjend Pengelolaan Utang. "Ajukan saja project proposal dan multiyear bisa dilakukan," katanya.
Menurut Harry jembatan Babin diperlukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di FTZ BBK. Selain mobilisasi penduduk dua pulau lebih mudah, arus barang impor dan ekspor yang diproduksi dua KPBPB itu juga lebih lancar.
Mengenai rencana pemerintah daerah yang meminta dana langsung dari APBN, Harry menyambutnya. "Nanti akan saya dorong," katanya.
Sebelumnya, dalam kunjungan Presiden ke Batam, Gubernur Kepulauan Riau meminta Kepala Negara membantu pembiayaan pembangunan jembatan Babin. Saat itu, Presiden meminta kementerian terkait untuk mengkajinya.
Di tempat terpisah, Direktur Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Humas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan masih mencari investor pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan.
"Sampai sekarang kami masih mencari penanam modalnya," kata Djoko.
Ia mengatakan sudah ada beberapa pengusaha asal China dan Korea yang memperlihatkan minat membangun jembatan yang menghubungkan dua hingga tiga kawasan perdagangan bebas. Bahkan investor China sempat ke Batam bertemu Gubernur untuk membicarakan proyek itu.
Namun, belum ada yang benar-benar mendapatkan proyek. BP akan terus mencari penanam modal mengingat dana yang dibutuhkan besar, katanya. (Y011/S004)
Editor: Rusdianto
COPYRIGHT © 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar