"Tanjung Sauh akan dimintakan agar pengelolaannya difasilitasi Gubernur. Karena meskipun wilayahnya masuk Batam, tapi posisinya hingga ke tengah, sehingga kena wilayah Bintan," ujarnya.
DPRD Provinsi Kepri sendiri, kata Nur, akan mendorong agar investasi di kawasan ini cepat direalisasikan. Dan akan mengusulkan agar kawasan Tanjung Sauh masuk free trade zone (FTZ).
Pemaparan rencana investasi di kawasan Tanjung Sauh sudah dipaparkan Gubernur Provinsi Kepri, HM Sani kepada Presiden saat kunjungannya ke Batam dalam rangka meresmikan Rusunawa Jamsostek beberapa waktu lalu. Saat ini, design Tanjung Sauh sudah sampai ke pemerintah pusat yang akan dijadikan refinery.
"Respon Presiden sangat baik, bahkan rencananya, Presiden akan turun lagi pada Oktober nanti," ungkapnya.
Menurut Nur, Presiden juga meminta sejumlah menteri untuk menjadi semacam task force. Untuk mendalami lagi hasil kajian yang telah dipaparkan oleh Gubernur kepada Presiden. Termasuk mengenai tata ruang di kawasan Rempang Galang yang menunggu padu serasi di tingkat kementerian, Janda Berhias dan jembatan Batam-Bintan.
"Sekarang, Rempang Galang itukan hutan. Saya pikir kalau komitmen pemerintah jalan, tahun ini selesai," imbuhnya.
Terkait jembatan Batam-Bintan, Nur Syafriadi menjelaskan bahwa jembatan itu sudah diidam-idamkan masyarakat Kepri sejak 5 tahun lalu. Dengan adanya jembatan ini, pertumbuhan ekonomi di kawasan Batam dan Bintan akan semakin maju dan berkembang.
Sementara itu dalam reses kali ini, Nur mengaku bahwa kegiatan ini diantaranya dilakukan untuk menyiapkan APBD Perubahan yang akan di bahas Juli nanti. Selebihnya akan dimasukkan untuk APBD tahun 2013. Selain Nur dan Sekretaris Dewan DPRD Batam, Marzuki, juga hadir anggota DPRD Kepri dari Dapil Batam, seperti Saidul Khudri, Ahars Sulaiman, Dewi, Darman dan Asnah.
"Kita sudah reses melalui pertemuan dengan Polda, Danrem, Dandim, Pimpinan Kantor Pelayanan Umum Beacukai dan BP Batam," ujar politisi Golkar ini.
Sementara Asisten II Pemko Batam, Syuzaery menyampaikan harapan, alokasi anggaran dari Provinsi Kepri untuk Batam. Dia beralasan, anggota DPRD Kepri hampir setengah dari Batam. Selain itu, jumlah penduduk Batam yang tertinggi, sehingga kebutuhan pembangunan jauh lebih besar.
"Kalau ada 2 triliun APBD Kepri, idealnya, Batam dapat setengah. Namun kami memahami, daerah lain juga punya kebutuhan pembangunan. Kita tidak bisa menerapkan keadilan kumulatif, tapi keadilan sesuai kebutuhan mendesak," sambungnya. (wan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar