Rabu 8 Oktober 2014 (sumber Batam Pos)
Deputi Bidang Pengusahaan dan Sarana Usaha, BP Batam, Istono mengatakan Tanjung Sauh dalam waktu dekat akan dikelola. Di mana statusnya tinggal menunggu menjadi kawasan perdagangan bebas.
“Tidak lama lagi, Tanjung Sauh masuk kawasan FTZ. Namun, soal status lahan di Tanjung Sauh, disebut sudah masuk dalam SK Menhut yang baru atau perubahan,” Katanya.
Meski diakui belum membaca rinci revisi SK Menhut, tetapi menurutnya Kemenhut sudah mengakomodir Tanjung Sauh dan sudah selaras dengan keinginan BP Batam. Istono meyakini status FTZ Tanjungsauh, akan diakomodir pemerintah pusat.
“Kita optimis, baik disisa pemerintahan SBY atau di pemerintahan Jokowi kita optimis status Tanjung Sauh akan jadi FTZ,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa jika sudah status jelas, maka pembangunan akan dilakukan dengan menggunakan APBN dan melibatkan investor.
“Pembangunan Tanjung Sauh, akan melibatkan Pelindo. Jadi, pembangunan Tanjung Sauh, akan lebih mengarah pada kerjasama,”
Sebelumnya, BP Batam melalui Gubernur Kepri, sudah mengusulkan Tanjungsauh, masuk kawasan FTZ. Menurut Gubernur Kepri, HM Sani, mengaku masih menunggu putusan Tanjung Sauh masuk kawasan FTZ.
Tanjung Sauh, akan dibangun pelabuhan transhipment seluas 300 hektare dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp7 triliun. Pelabuhan ini nantinya akan menampung bongkar muat peti kemas 4 juta TEUs atau hampir 20 kali lebih besar dari Batuampar. (ian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar