Senin, 24 June 2013 (sumber : Haluan Kepri)
Bentuk Tim Monitoring dan Aplikasikan Sistem ITBatam (HK) - Permasalah lahan di Batam terus terjadi. Mulai dari soal alokasi lahan yang tumpang tindih sampai penyerobotan lahan. Kasus-kasus seperti ini bukan tidak mendapat tanggapan sekaligus evaluasi bagi BP Batam.
Diam-diam sejak beberapa waktu lalu, BP Batam telah menyusun berbagai kebijakan yang tepat, dalam mengelemenir permasalahan-permasalahan yang muncul. Salah satu upaya yang dilakukan BP Batam adalah dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Prosedur Pengalokasian Lahan, Aplikasi IT dan Standar Pelayanan Minimum pada Direktorat Pengelolaan Lahan.
Ketua tim monitoring Harlas Buana yang ditemui saat mengecek Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu di Gedung Sumatera Promotion Centre (SPC), belum lama ini enggan menjelaskan permasalah-permasalahan apa saja yang saat ini sedang dibenahi tim. “ Nantilah kami inventaris dulu ya. Lagipun nanti mungkin ada bagian yang lebih berwewenang memberikan keterangan secara resmi,” ujarnya.
Namun, saat ditanya mengenai tugas-tugas dan fungsi tim ini, Harlas tampaknya tidak keberatan menjelaskannya. Ia menyebut bahwa tugas tim diantaranya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penggunaan Aplikasi Land Managemen System (fitur, kehandalan system dan kecepatan proses), prosedur pengalokasian Lahan, dan standar pelayanan minimum di Direktorat Pengelolaan Lahan.
Aplikasi Land Managemen System itu sendiri adalah suatu Sistem Informasi Monitoring Pengalokasian Lahan. Sistem ini berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS), yang berfungsi untuk mengatur dan memonitor prosedur pengalokasian lahan secara efisien, cepat, dan transparan, papar Harlas.
Semua itu lanjut Dia, bermuara pada Kebijakan pimpinan BP Batam Untuk menerapkan sistem aplikasi yang berbasis IT di BP Batam. Yang jelas kata Dia, dengan digunakannya aplikasi ini seluruh dokumen lahan (surat pemberitahuan, surat penolakan, IP, faktur UM UWTO, faktur biaya pengukuran) akan di"generate" by system.
Pelayanan dilakukan secara berurutan (first come first serve), sehingga dapat meningkatkan kinerja internal BP Batam, meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan mengurangi tingkat KKN. Bahkan ke depan, kemampuan sistem akan ditambah dengan fasilitas sms gateway yang memungkinkan masyarakat atau investor yang ingin mengetahui progres berkas nya cukup mengirimkan sms ke no tertentu, tanpa harus datang ke kantor BP Batam. “Tapi nanti lah, ada waktu dan Unit tersendiri yang akan menginformasikan secara detail program ini, ” ujar Harlas mengakhiri.(sfn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar