BP Batam Penuhi Tuntutan Demonstran
Mereka menuntut perbaikan jalan, air bersih dan status lahan di ruli tempat mereka tinggal.
Setelah melalui perdebatan panjang dalam rapat dengan perwakilan BP Batam, DPRD dan Pemko Batam, tuntutan perbaikan jalan dan air bersih dipenuhi. Sementara status lahan yang ditempati akan diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Hasil kesepakatan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Batam, Yunus di hadapan warga usai menggelar rapat. Air bersih akan dipasang dengan surat rekomendasi BP Batam.
“Hasil kesepakatan, dilakukan perbaikan jalan dari Perumahan Pantai Gading ke Polsek Bengkong melalui kampung tua Tanjung Buntung,” ungkap Yunus.
Selain itu, DPRD, Pemko dan BP Batam akan mengusulkan perubahan status ruli di Tanjung Buntung. Status hutan lindung akan diusulkan menjadi lahan perumahan.
“Akan diusulkan perubahan lahan ruli menjadi lahan perumahan. Selama proses itu berjalan, lahan masyarakat tidak akan dialihkan ke pihak lain,” ungkapnya.
Setelah mendengar hasil kesepakatan itu, warga memilih untuk membubarkan diri dengan tertib.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Daerah Tertinggal dan Tertindas, Abu Fahmi, apa yang dihasilkan sudah sesuai aspirasi masyarakat.
“Kita puas dengan kesepakatan ini. Tapi kami tegaskan, kesepakatan ini harus dijalankan dan kami akan menunggu realisasinya,” tegas Fahmi.
Aksi demo itu berjalan karena warga menuntut perubahan status hutan lindung di tempat mereka. Warga mempertanyakan status itu, karena di tempat mereka, disebut sedang berdiri kantor lurah dan sekolah.
“Kalau hutan lindung, tidak mungkin di sana ada kantor lurah dan sekolah,” cetusnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Yumasnur, saat mengadakan pertemuan warga, berjanji untuk membangun jalan. Hanya saja, tidak disebutkan pembangunan jalan akan direalisasikan kapan.
“Kami akan anggarkan pembangunan jalan di sana nanti,” imbuhnya. (mbb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar