Setahun, Kebakaran Lahan di Batam Capai 50 Hektar

Rabu, 30 January 2013 (sumber : Haluan Kepri)

BATAM CENTRE (HK) - Selama setahun, rata-rata kebakaran lahan mencapai 50 hektar. Jumlah tersebut tersebar di seluruh titik di Kota Batam. Potensi kebakaran sering terjadi di rentang waktu Januari hingga April.


" Sering tejadi kebakaran di bulan Januari hingga April. Kalau kita rata-ratakan setiap tahun mencapai 50 hektar, itu tersebar ya di seluruh titik yang ada. Seperti kebakaran dikawasan Bandara, Sei Ladi dan lain sebagainya,"kata  Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) BP Batam Gunadi yang ditemui kemarin, menanggapi kebakaran hutan yang terjadi Seiladi belum lama ini.

Gunadi mengatakan, luas lahan terbakar yang sering terjadi di kawasan hutan. Baik itu hutan lindung, konservasi dan lainnya. Sedangkan penyebab utamanya karena ulah manusia. Seperti keteledoran membuang puntung rokok di sembarangan tempat.

Ia  menyebutkan, pihaknya akan selalu mengawasi dan melakukan upaya pemadaman ketika terjadi kebakaran. Seperti yang terjadi di Sungai Ladi kemarin sore. Pihaknya setidaknya menurukan pasukan dengan dua unit mobil pemadam kebakaran dan belasan personil yang dibantu dari personil Pemko.

" Kita bersyukur dalam waktu yang tidak terlalu lama, api bisa dipadamkan.   Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Kita belum tahu penyebabnya apa, dugaan kita aktifitas pemancing di sana cukup banyak ya. Bahkan sampai 24 jam, sehingga api rokoknya di buang sembarangan. Bahkan  sering juga menghidupkan api unggun guna pemanasan. Belum lagi, banyak juga orang yang pacaran, dan semua tidak mempertimbangkan faktor keselamatan, sehingga menghidupkan api, tapi tidak dimatikan" katanya.

Mengenai langkah antisipasi, Gunadi mengaku sering melakukan imbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang api rokok di sembarangan tempat di kawasan hutan lindung. Begitu juga saat menghidupkan api untuk tidak lupa dimatikan.

Mengenai akan ditutupnya akses menunju pemancingan tersebut, Gunadi mengaku kalau hal itu, pihaknya tidak berwenang. Sebab, kawasan tersebut, di bawah pengawasan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau. (mnb)