Orang Dekat Menteri di Bursa Kepala BP

Senin, 28 Januari 2013 (sumber : Tanjungpinang Pos)

Kabar pengganti kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, terus bergulir. Bukan hanya di lingkup Kepri, bahkan seseorang dari pusat yang memiliki akses kuat dengan Menko Ekuin, Hatta Radjasa juga disebut-sebut bakal ikut dicalonkan.

Demikian disampaikan sumber Tanjungpinang Pos di Pemprov Kepri, kemarin.

“Yang berpeluang memimpin BP Batam dari pusat, dari internal badan itu dan dekat Menko Ekuin,” jelas sumber.

Selain memberikan informasi itu, sumber ini juga mengakui pengusaha resah dengan pemberitaan yang menyebut nama-nama figur calon kepala BP. Disebutnya, kebutuhan figur Kepala BP Batam ke depan, harus memahami free trade zone dan kebutuhannya.

Namun kemunculan nama figur belakangan ini, disebut membuat resah investor di Batam.

Anggota DPR RI dari Dapil Kepri, Harry Azhar Azis pun turut mengatakan, kebutuhan BP Batam atas kepemimpinan, mutlak paham dengan konsep FTZ.

”Bisa saja tidak dari internal, tapi harus paham konsep FTZ,” tegasnya.
Disampaikan, calon kepala BP Batam, tidak harus birokrat, tapi bisa orang profesional, bisa pelaku dan pengamat ekonomi.

“Punya latar belakang ekonomi yang kuat,” sambung Harry.

Menurut Harry, untuk mencari pemimpin BP Batam kedepan, bisa saja dibentuk tim khusus di Kepri. Tim ini bekerja mencari figur sebelum disampaikan kepada Ketua Dewan Kawasan (DK), untuk kemudian direkomendasikan ke Dewan Kawasan Nasional.

“Bentuk tim khusus termasuk mencari orang profesional. Ini isu publik, calon harus menyampaikan visi-misi, apa yang akan dibuat untuk Batam,” tegasnya.

Menurut dia, Kepala BP Batam itu harus mampu memperjuangkan pengembangan FTZ.

Ini harus mampu diperjuangkan ke pusat, sehingga desain anggaran untuk BP Batam juga lebih besar.

”Dia harus bekerja profesional dan harus mendapat gaji level Dirut Bank BUMN, sekitar Rp600 juta,” beber politisi Golkar ini.

Calon Kepala BP Batam disebut, harus mampu memperjuangkan FTZ menjadi isu nasional. Mengangkat prestasi BP Batam secara jelas.

”Apa dari investasi, lapangan pekerjaan, lalu lintas barang. Dia harus mampu memperjuangkan anggaran dari APBN lebih besar,” ujar Harry.

Perjuangan ini penting, karena masih banyak orang di kementerian yang belum paham FTZ.

Termasuk terkait aturan ekspor-impor. Jangan sampai BP ke depan tidak paham teknis pelaksanaan FTZ.

”Kalau barang di kawasan FTZ harus dibebaskan, kecuali itu menimbulkan implikasi pada sosial,” tegasnya.(MARTUA)