Kamis, 31 Januari 2013 (sumber : Haluan Kepri) BATAM (HK)- Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dipimpin Wakil Kepala BPKS dan didampingi Deputi Bidang Pengawasan BPKS, Muhammad, Deputi Bidang Komersil dan Investasi, Muslim A Djalil, dan Deputi Bidang Umum, Chandra Hasan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (30/1). Kunjungan mereka disambut Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja bersama Anggota 3/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Asyari Abbas, Direktur PTSP dan Humas Dwi Djoko Wiwoho, Kepala Biro Perencanaan Program dan Litbang Horman Pudinaung, dan Kepala Sub Direktorat Perdagangan Barlian Untoro di ruang pertemuan Kepala BP Batam, Batam Centre. Dalam pertemuan itu juga diadakan diskusi di Gedung Marketing Centre.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Kepala BPKS, sekaligus ketua rombongan, Irwan Faisal mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja ke BP Batam adalah untuk melakukan studi banding mengenai berbagai hal. Serta mempelajari bagaimana BP Batam bisa berkembang, serta dapat memajukan wilayah Pulau Batam menjadi sebuah kawasan perdagangan bebas yang memiliki kapabilitas dengan sangat baik.
Selain itu juga untuk mengkaji berbagai pengelolaan aset yang bisa dijadikan pengelolaan pendapatan sendiri, pengelolaan keuangan, kerja sama dengan investor, pengelolaan pelabuhan, sistem pengelolaan impor barang, serta pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu.
Sementara itu Kepala BP Batam, berharap bahwa dengan dilakukannya pertemuan tersebut, Kawasan Sabang dapat berkembang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang lebih kompetitif, sehingga Sabang dapat menjadi salah satu kawasan Indonesia bagian utara yang lebih berkembang, serta berdaya saing internasional.
Secara historis, Pelabuhan Sabang pertama sekali dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1881 dengan kegiatan utamanya pengisian air dan batu bara ke kapal yang disebut “Kolen Station”.
Pelabuhan ini dikelola oleh Firma De Lange yang diberi kewenangan untuk membangun berbagai fasilitas pelabuhan pada tahun 1887. Operasional pelabuhan dilaksanakan oleh Maatschaapij Zeehaven en Kolen Station, yang kemudian dikenal dengan nama Sabang Maatsscappij tahun 1895. Pada era zaman Belanda, Pelabuhan Sabang telah berperan sangat penting sebagai pelabuhan alam untuk pelayaran internasional terutama dalam mendukung perdagangan komoditi hasil alam Aceh yang diekspor ke negara-negara Eropa.
Posisi Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mulai diperhitungkan kembali tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya Kerja Sama Ekonomi Regional Growth Triangle Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), dilanjutkan dengan kegiatan Jambore Iptek BPPT tahun 1997, dan pada tahun 1998 kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ Habibie bersama KAPET lainnya dengan Keppres No 171 tanggal 26 September 1998.
Status Sabang kembali ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui mandat hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2000. Kemudian dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 20 Nopember 2000 penetapan statusnya secara hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Keputusan ini dilakukan pemerintah pusat agar Kawasan Sabang di ujung barat dapat dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre). (r/and)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar