Published: 19 April, 2011
Hal itu disampaikan SBY, saat membuka rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha untuk penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Bogor, kemarin (18/4). Hadir di acara itu seluruh gubernur termasuk Gubernur Kepri HM Sani dan organisasi pengusaha lainnya.
“Tentu rakyat tidak suka mendengar cerita tentang kegagalan kita, jadi hilangkan semua hambatan,” kata SBY.
Ia menguraikan, salah satu yang sering menyebabkan kegagalan rencana pemerintah adalah terjadinya bottlenecking atau hambatan karena adanya perbedaan kondisi. Menurut SBY, bottlenecking itu bisa saja terjadi di pemerintah pusat maupun daerah, atau antar kementerian. “Banyak hal. Bisa soal perizinan, bisa soal infrastruktur, dan lain-lain. Mari kita pastikan bahwa bottlenecking itu makin bisa kita pangkas dan bersihkan dan tidak muncul bottlenecking-bottlenecking yang baru,” paparnya.
Penyebab lain, lanjut SBY, terlambat memanfaatkan kesempatan yang ada. Misalnya, ada momentum bangkitnya ekonomi Asia atau Indonesia yang bergerak menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.
“Kita tahu semuanya itu, tetapi menyia-nyiakannya. Kita lambat, tidak segera menjalankan apa yang kita rencanakan,” kata SBY. “Sampai kapanpun hanya menjadi rencana yang indah kalau tak dijalankan,” katanya, lagi.
Raker pemerintah tentang MP3EI ini merupakan lanjutan dari raker yang dilaksanakan Februari lalu. Rapat antara lain diikuti oleh menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, dewan pertimbangan presiden, BUMN, gubernur, Kadin, Hipmi, dan Apindo.
SBY mengharapkan, rapat yang berlangsung dua hari itu (18-19/4) sudah dapat merencakan secara lebih kongrit. “Sekarang saatnya kita untuk berbuat secara nyata,” tegasnya.
“Berikan rakyat kita cek isi, bukan cek kosong. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim yang baik, memberikan fasilitas yang tepat, insentif yang tepat bagi dunia usaha,” sambungnya.
Wapres Boediono menambahkan, terkait dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah, ada beberapa warisan pembangunan yang tidak jalan. “Kita mendapatkan warisan berupa proyek-proyek, rencana investasi, rencana pembangunan yang mangkrak,” kata Boediono.
Dia mengatakan, proyek tersebut terutama pada bidang-bidang yang mendasarkan pada konsesi atau izin dari pemerintah. Namun Boediono tidak menyebutkan secara rinci proyek yang mangkrak tersebut.
“Proyek mangkrak ini realita yang kita hadapi. Oleh sebab itu harus kita uraikan, kita dobrak untuk bisa berjalan karena ini adalah penyandera dari kemajuan atau kecepatan pembangunan di negara kita,” urai mantan gubernur BI itu.
Apalagi jika itu terjadi pada proyek-proyek yang sangat vital yang menentukan kinerja ekonomi. Misalnya infrastruktur atau transportasi serta regulasi. Boediono mengatakan, berdasarkan pengalaman, penyebab mangkraknya proyek itu antara lain karena perencanaan yang tidak matang. Baik dari pendanaan atau kelayakannya.
“Begitu konsesi diberikan, harusnya jalan. Kalau tidak menjadi sandera ekonomi kita secara keseluruhan. Jadi kalau tidak sanggup harus diserahkan kepada pemerintah lagi, harus,” urai Boediono.
Percepat Revisi PP 02/2009
Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani yang hadir dalam pertemuan itu mendesak pemerintah pusat, segera mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
“Kami harapkan agar segera diterbitkan, karena ini menyangkut kemajuan ekonomi Kepri,” kata Sani.
Ia juga mengatakan, revisi PP tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha di Batam, Bintan dan Karimun. Apalagi, revisi ini sudah disetujui oleh Presiden SBY dalam rapat terbatas saat melakukan kunjungan kerja ke Tanjungpinang, Kepri, belum lama ini.
Selain itu, Sani juga mengusulkan agar Ranperda Tata Ruang Provinsi Kepri yang sudah disampaikan kepada Menteri Kehutanan dapat segera diselesaikan, supaya ada kepastian hukum pada investor yang akan menanamkan modalnya di Kepri. “Hambatan utama kita sebenarnya di pusat. Makanya kita sampaikan agar hambatan-hambatan itu segera diselesaikan,” kata Sani.
Sani juga menguraikan bahwa Kepri memiliki potensi luar biasa di bidang kelautan. Apalagi, 96 persen wilayahnya lautan. Oleh karena itu, mengacu pada visi kementrian Kelautan dan Perikanan, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di Dunia tahun 2015, maka Provinsi Kepri menyatakan siap menjadi basis dalam pencapaian visi tersebut.
“Makanya kami butuh komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk mempersiapkan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan terpadu yang berlokasi di Tarempa Anambas dan Natuna serta moderenisasi armada perikanan,” kata Sani.
Kepri juga, kata Sani, punya 2.408 pulau yang sangat indah dan potensial untuk pengembangan wisata bahari, terutama pulau-pulau di Anambas, Natuna dan Lingga serta budaya yang sudah dikenal wisatawan Singapura dan Malaysia.
Sani yang hadir bersama Ketua DPRD Kepri HM Nur Syafriadi juga mengusulkan ke pemerintah pusat tentang pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan laut. Antara lain hub port Batuampar Batam dan pulau-pulau terluar/terdepan seperti Serasan, Subi, Midai dan Pulau Laut. Sani dan Nur Syafriadi juga meminta pusat membantu pembangunan Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang dan Bandara Seibati, Karimun. Juga bandara pulau-pulau perbatasan di Pulau Tambelan dan Pulau Letung.
Infrastruktur lainnya yang diajukan Sani ke pemerintah pusat adalah pembangunan jalan Telaga Punggur dan Jalan Lingkaran Simpang Kabil, jalan Batuampar-Baloi, Jalan Seiharapan-Simpang Basecamp Tanjungriau, dan jalan Tanjunguncang PJB-Ujung Tanjunguncang.
“Usulan ini sudah kami sampaikan ke Presiden dan menteri terkait,” kata Sani yang dibenarkan Nur Syafriadi, tadi malam. (nur/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar