Pemko Dapat Jalan Rusak dari BP Batam
BATAM (TP) - KEPUTUSAN Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyerahkan persoalan arteri di Batam, yang selama ini penanganannya dilakukan BP kini diserahkan ke Pemko Batam. Pemko Batam sendiri berharap, pelepasan penanganan jalan alteri itu dilakukan secara bertahap. Terlebih, pelepasan kewajiban penanganan jalan itu dilakukan setelah APBD Batam disahkan.
Menurut Yusmanur dari Dinas Pekerjaan Umum, Selasa (12/4), diharapkan, dengan masa transisi, BP Batam masih tetap berperan membantu penanganan jalan. Setidaknya mereka berharap, jalan alteri yang berlobang tetap ditangani BP Batam, selama masa transisi. Hanya saja, BP Batam belum memberikan jawaban atas masa transisi dimaksud.
“Beberapa bulan ini sudah koordinasi agar jalan yang berlobang ditutup. Harapan kita, OB juga berperan. Artinya ada masa transisi. Jadi jangan langsung melepas untuk perawatan,” imbuhnya.
Permintaan itu diakuinya tidak lepas dari kondisi jalan alteri yang banyak diserahkan dalam kondisi rusak atau berlobang. Sementara, selain menangani jalan berlobang itu, jalan kolektor dan lokal yang banyak rusak, Pemko juga akan membangun jalan dari Sei Harapan ke Basecam. Jalan itu akan menjadi dua jalur.
“Jalan diserahkan ke Pemko tapi kondisi rusak. Selain itu Pemko juga banyak akan memperbaiki jalan rusak, seperti di kampung becek. Ada juga jalan yang belum becek akan diperbaiki. Padahal, anggaran untuk peningkatan jalan dan pembangunan hanya Rp70 milliar,” bebernya.
Disebutkan, ada sekitar 269 kilometer jalan di Batam, yang selama ini ditangani BP Kawasan.
“Karena itu, kita meminta pusat mengambil alih jalan arteri yang selama ini ditangani BP Batam dan kita ambil alih,” jelasnya.
Hanya saja, setelah diajukan ke pemerintah pusat, baru 147 kilometer jalan alteri yang diterima. Selebihnya, 122 kilometer belum diterima pusat untuk ditangani.
“Kita sudah koordinasi dengan pusat. Namun baru itu yang diterima. Tapi belum tahu, apa pengambil alihan itu dilakukan dan mulai dijalankan mulai tahun ini atau tidak,” sambungnya.
Disebutkan, 147 kilometer yang sudah dikoordinasikan ke pusat itu merupakan 16 ruas jalan di Batam. Diantara jalan alteri dimaksud, ruas jalan air port sampai simpang jam. Sementara ruas jalan dari simpang jam dan Batu Ampar tidak masuk dalam jalan alteri.
“Jadi sudah menjadi tanggungjawab Pusat. Tapi itu belum semua. Kita akan perjuangkan agar semua jalan alteri dari BP Batam masuk jalan nasional,” imbuhnya.
Selain itu, Pemko Batam juga mengusulkan ke Pemerintah Provinsi agar 10 ruas jalan di Batam ditangani provinsi Kepri. Menurut anggota Komisi III DPRD Batam, M Yunus usai rapat koordinasi dengan dinas PU, BP Batam harusnya memberikan tenggat waktu ke Pemko menyiapkan diri sebelum menerima tanggungjawab dari BP.
“Pemerintah Provinsi Kepri juga kita harapkan memberikan peran yang lebih besar, selain 10 ruas jalan yang mereka sudah terima untuk dipelihara,” imbuhnya mengakhiri.(MARTUA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar