Kompak Menentang Mendagri

Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com

Published: 25 April, 2011



Buntut dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di sejumlah media massa beberapa waktu lalu. Memicu reaksi keras penolakan dari sejumlah politisi, OKP, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat Natuna. Wacana akan memisahkan Kabupaten Natuna dari Kepri dan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut, bahkan mendapat tanggapan keras dari anggota DPR RI Dapil Kepri Harry Azhar Azis.

Di sela-sela dialog bersama pemuda Kosgoro, Harry menegaskan, Mendagri Gamawan Fauzi harus bertanggung jawab dengan statement yang sudah dilontarkan beberapa waktu lalu disejumlah media massa. Buntut dari statement tersebut, mengakibatkan gejolak di masyarakat. Terutama masyarakat Natuna. “Selain harus bertanggung jawab, Gamawan harus menjelaskan ke masyarakat sini (Natuna, red). Kalau perlu ia datang ke Natuna, untuk menjernihkan suasana yang sudah mulai tidak kondusif ini,” tegas Harry, kemarin. Sebelumnya kata Harry, Kepri sudah kehilangan Pulau Berhala yang kini sudah diakui oleh Provinsi Jambi. Dan Pemprov sangat lambat dalam menangani masalah tersebut. Hal tersebut jangan sampai terjadi untuk yang kedua kalinya.

”Dulu kita sudah kehilangan Pulau Berhala. Sekarang Natuna mau dipisahkan dari Kepri,” katanya.
Ketua DPRD Natuna Hadi Candra juga dengan tegas menolak keras Kabupaten Natuna akan dipisahkan dari Kepri dan bergabung dengan Kalbar. Terlebih alasannya hanya karena letak wilayah (geografis, red) yang berdekatan dengan Kalbar.

”Kalau hanya karena letak geografis. Kenapa dulu malah Natuna bergabung dengan Riau. Justru letaknya sangat jauh dengan Riau,” jelasnya. Hadi berharap, pemerintah pusat maupun Provinsi Kepri melakukan pengkajian lebih dalam. Baik dari sisi sejarah maupun letak wilayah. Bahkan masyarakat Natuna sudah berjuang melakukan pembentukan Provinsi Kepri. Untuk itu, Hadi berharap, seluruh masyarakt bersama-sama menolak keras keinginan Mendagri.

”Seharusnya pemerintah pusat melihat sejarahnya. Natuna dengan Kalbar tidak ada hubungan sama sekali. Kita ingin berjuang sama-sama. Terutama dalam mengelola sumur Minyak dan Gas (Migas) yang ada di Natuna. Kita harus menghargai saudara-saudara kita yang ada di Batam, Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan seterusnya,” kata Hadi.

Ketua Komisi I DPRD Natuna Welmi juga membantah keras ucapan yang sudah dilontarkan Mendagri Gamawan Fauzi. Welmi menyayangkan lambatnya Pemerintah Provinsi Kepri dalam menyikapi masalah tersebut. Ia akan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat, Ormas, OKP dan LSM termasuk dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Kita akan bahas ini bersama-sama. Kita akan satukan suara untuk menentang ucapan Mendagri. Intinya kami menolak keras adanya wacana tersebut dan mendesak Pemerintah Kepri untuk lebih pro aktif dalam menuntaskan masalah ini,” tegas Welmi.

Welmi mengingatkan, Pemprov Kepri agar bersikap pro aktif dan segera menuntaskan masalah tersebut. Jika Pemprov Kepri tidak respon, maka Kabupaten Natuna akan membentuk provinsi sendiri. ”Kalau Kepri tak respon. Kami (masyarakat Natuna, red) janji akan bentuk provinsi sendiri. Bagaimana pun juga, Natuna sudah banyak memberikan kontribusi untuk Kepri,” tegas Welmi.

Senada hal itu Ketua KNPI Natuna Harmidi menyayangkan sikap Pemprv Kepri yang lamban dalam menangani masalah tersebut. Terlebih kepada pemerintah pusat yang tidak melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberitakan di sejumlah media massa. Akibat dari pernyataan sepihak Mendagri kata Harmidi, kini sudah terjadi gejolak bahkan sampai tingkat masyarakat kecil. Sehingga sebagai tokoh pemuda, KNPI mempunyai tanggung jawab terhadap situasi dan kondisi masyarakt Natuna.

“Kami berharap masalah ini cepat selesai. jangan sampai berlarut-larut. Sehingga menciptakan situasi yang tidak kondusif,” pungkasnya. (cipi)