(sumber Tribun Batam,versi asli)
Tribun Batam - Selasa, 5 April 2011
BATAM, TRIBUN- Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam akan mengupayakan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) baru di wilayah Rempang Galang. Karena menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Sakyakirti, untuk mendapatkan alokasi dana dari pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja maka daerah harus punya BLK yang representatif. Salah satu kriterianya yaitu luas lahan minimal 10 hektare. Sementara BLK yang ada di Batam saat ini hanya seluas 1 hektare.
"Kita butuh bantuan pusat untuk menjalankan BLK. Sementara pusat tidak mau bantu kalau statusnya tidak jelas," tambah Rudi usai rapat dengar pendapat di Komisi IV DPRD Batam, Selasa (5/4/2011).
Dari rapat tersebut diungkapkan bahwa BLK yang berlokasi di daerah Batuaji ini masih belum jelas status asetnya milik siapa. Apakah aset pemerintah kota Batam atau BP Batam.
Jika melihat pada sejarahnya, sejak awal didirikan BLK ini dikelola oleh Yayasan Karya Bangsa. Pada tahun 2008 yayasan ini dibubarkan. Dan pada tahun 2009 Pemerintah Kota Batam bersama Pemerintah Provinsi Kepri sepakat menyerahkan pengelolaan BLK pada Pemko Batam. Tapi karena Pemko tidak memiliki biaya, maka pengelolaannya dilemparkan pada BP Batam atau Otorita Batam.
"Atas pertimbangan itu kita akhirnya lebih memilih untuk membangun yang baru. DPRD sudah menyurati Pemko untuk meminta alokasi lahan pada OB," kata Ketua Komisi IV, Riky Indrakari.
Dan rencananya, BLK baru ini akan dibangun di wilayah Rempang Galang tepatnya di pulau Setokok. BLK ini akan dibangun dengan spesifikasi balai latihan yang sesuai dengan kriteria kementerian tenaga kerja.
"Nanti termasuk ada untuk asramanya. Sehingga nanti kita harapkan dengan adanya BLK ini bisa mengurangi pendatang ke Batam. Karena daya serap tenaga kerjanya bisa dipenuhi oleh putra daerah. Ini bisa membantu pemerintah menekan angka laju pertumbuhan penduduk juga pada akhirnya," papar Riky.
Mantan Direktur Balai Latihan Kerja Yayasan Karya Bangsa, Samudi mengatakan bahwa penyebab matisurinya BLK di Batam ini karena dua hal. Pertama karena tidak dikelola oleh profesional dan kedua karena kurangnya perhatian pemerintah daerah.
Ia mendukung rencana pembangunan BLK baru tapi menurutnya akan lebih baik menghidupkan kembali yang tengah mati suri.
"Karena yang sudah ada ini sudah terakreditasi B untuk kelistrikan, otomotif, listrik terapan, las, dan mesin," ujarnya.
Editor : dedy suwadha
Tidak ada komentar:
Posting Komentar