Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 29 April, 2011
Siap Jelaskan soal Suap Janda Berhias
Riki Syolihin, anggota DPRD Batam yang mengungkap dugaan suap kepada 30 anggota Dewan untuk menggagalkan pembentukan Panitia Khusus Pulau Janda Berhias, mendapat tekanan dari sesama anggota Dewan. Namun, Riki menegaskan, tak gentar, dan siap memberi keterangan agar kasus tersebut kian terang.
Jumat, 29 April 2011
10 PERUSAHAAN SIAP BANGUN KAWASAN BALOI
* Copyright:ANTARA
* Date:Apr 28 13:04
Batam, 28/4 (ANTARA) - Sebanyak 10 perusahaan dalam negeri siap membangun Kawasan Baloi setelah Kementerian Kehutanan menyetujui alih fungsi hutan lindung daerah sekitar Dam Baloi awal pekan ini.
"Kawasan itu sudah dialokasikan untuk 10 perusahaan yang siap membangun," kata Kepala Sub Direktorat Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Kamis.
* Date:Apr 28 13:04
Batam, 28/4 (ANTARA) - Sebanyak 10 perusahaan dalam negeri siap membangun Kawasan Baloi setelah Kementerian Kehutanan menyetujui alih fungsi hutan lindung daerah sekitar Dam Baloi awal pekan ini.
"Kawasan itu sudah dialokasikan untuk 10 perusahaan yang siap membangun," kata Kepala Sub Direktorat Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Kamis.
2013 BATAM BUTUH BANYAK TENAGA KERJA
* Copyright:ANTARA
* Date:Apr 28 13:04
Batam, 28/4 (ANTARA) - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diperkirakan akan membutuhkan banyak tenaga kerja pada 2013 menyusul pertambahan produksi industri elektronik perusahaan Jepang "Berdasarkan laporan, disebutkan pada 2013 Jepang akan meningkatkan produksi, jadi dibutuhkan baNyak pekerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti di Batam, Kamis.
* Date:Apr 28 13:04
Batam, 28/4 (ANTARA) - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diperkirakan akan membutuhkan banyak tenaga kerja pada 2013 menyusul pertambahan produksi industri elektronik perusahaan Jepang "Berdasarkan laporan, disebutkan pada 2013 Jepang akan meningkatkan produksi, jadi dibutuhkan baNyak pekerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti di Batam, Kamis.
RSOB RAIH 16 AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN
* Copyright:ANTARA
* Date:Apr 28 16:27
Batam, 28/4 (ANTARA) - Rumah Sakit Otorita Batam meraih 16 akreditasi pelayanan dari Kementerian Kesehatan setelah memenuhi syarat mutu pelayanan kesehatan.
"RSOB meraih 16 akreditasi, ini yang tertinggi dari tiga tingkatan akreditasi lokal," kata Direktur Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyandoro di Batam, Kamis.
* Date:Apr 28 16:27
Batam, 28/4 (ANTARA) - Rumah Sakit Otorita Batam meraih 16 akreditasi pelayanan dari Kementerian Kesehatan setelah memenuhi syarat mutu pelayanan kesehatan.
"RSOB meraih 16 akreditasi, ini yang tertinggi dari tiga tingkatan akreditasi lokal," kata Direktur Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyandoro di Batam, Kamis.
870 RS DI INDONESIA BELUM TERAKREDITASI
* Copyright:ANTARA
* Date:Apr 28 13:27
Batam, 28/4 (ANTARA) - Sebanyak 870 dari 1.668 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia belum mendapatkan akreditasi Kementerian Kesehatan dan hanya empat di antaranya yang terakreditasi internasional.
"Dari data 2010, ada sebanyak 1.523 rumah sakit di Indonesia dan yang sudah terakreditasi sebanyak 653. Sedangkan saat ini jumlah rumah sakit sudah 1.668 unit," kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro di Batam, Kamis.
* Date:Apr 28 13:27
Batam, 28/4 (ANTARA) - Sebanyak 870 dari 1.668 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia belum mendapatkan akreditasi Kementerian Kesehatan dan hanya empat di antaranya yang terakreditasi internasional.
"Dari data 2010, ada sebanyak 1.523 rumah sakit di Indonesia dan yang sudah terakreditasi sebanyak 653. Sedangkan saat ini jumlah rumah sakit sudah 1.668 unit," kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro di Batam, Kamis.
10 PMDN Kuasai Lahan Dam Baloi
Jumat, 29 April 2011
(sumber Haluan Kepri)
BATAMCENTRE- Dari 119 hektar lahan di kawasan hutan Dam Baloi yang telah dibebaskan dari status hutan lindung, 90 hektar di antaranya dikuasai oleh 10 Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Ke-10 PMDN tersebut sudah bisa melakukan aktifitas sesuai dengan perizinan yang telah dikantongi.
(sumber Haluan Kepri)
BATAMCENTRE- Dari 119 hektar lahan di kawasan hutan Dam Baloi yang telah dibebaskan dari status hutan lindung, 90 hektar di antaranya dikuasai oleh 10 Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Ke-10 PMDN tersebut sudah bisa melakukan aktifitas sesuai dengan perizinan yang telah dikantongi.
Warga Ruli Belum Tahui Status Baru Hutan Dam Baloi
Tribun Batam - Kamis, 28 April 2011
Laporan Hadi Maulana, wartawan Tribunnewsbatam.com
BATAM, TRIBUN- Menyangkut dengan telah ditetapkannya kawasan Dam Baloi seluas 119,6 hektare sebagai hutan produksi oleh Menteri Kehutanan, dengan hutan pengganti seluas 838,8 hektare di wilayah Sei Tembesi. Ternyata hal itu sama sekali belum diketahui masyarakat Rulli Dam Baloi, yang selama ini tinggal disekitar kawasan tersebut.
Laporan Hadi Maulana, wartawan Tribunnewsbatam.com
BATAM, TRIBUN- Menyangkut dengan telah ditetapkannya kawasan Dam Baloi seluas 119,6 hektare sebagai hutan produksi oleh Menteri Kehutanan, dengan hutan pengganti seluas 838,8 hektare di wilayah Sei Tembesi. Ternyata hal itu sama sekali belum diketahui masyarakat Rulli Dam Baloi, yang selama ini tinggal disekitar kawasan tersebut.
Mustofa Puji Kinerja REI Batam
Tribun Batam - Kamis, 28 April 2011
Share |
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- Ketua Panitia Musda IV REI Khusus Batam, Atiek Richard Pasaribu mengatakan bahwa tujuan utama musda adalah memilih ketua baru untuk tahun 2011-2014. Namun karena adanya kepercayaan FIABCI maka dalam rangkaian acara ini juga diadakan seminar tentang perumahan.
Share |
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- Ketua Panitia Musda IV REI Khusus Batam, Atiek Richard Pasaribu mengatakan bahwa tujuan utama musda adalah memilih ketua baru untuk tahun 2011-2014. Namun karena adanya kepercayaan FIABCI maka dalam rangkaian acara ini juga diadakan seminar tentang perumahan.
REI Batam Gelar Musda dan Seminar Perumahan
Tribun Batam - Kamis, 28 April 2011
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribunnews Batam
BATAM, TRIBUNNEWS - Ketua Badan Pengelola Kawasan Batam, Mustofa Wijaya menilai kinerja Real Estat Indonesia (REI) Batam selama ini cukup bagus. Baiknya kinerja REI Batam terbukti dengan dipercayanya menggelar seminar internasional.
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribunnews Batam
BATAM, TRIBUNNEWS - Ketua Badan Pengelola Kawasan Batam, Mustofa Wijaya menilai kinerja Real Estat Indonesia (REI) Batam selama ini cukup bagus. Baiknya kinerja REI Batam terbukti dengan dipercayanya menggelar seminar internasional.
Seminar Perumahan dalam Musda IV REI Khusus Batam
tribunnewsbatam/ kartika kwartya
Seminar dan Musda REI Batam.
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- DPD REI Kota Batam mengadakan Musda IV REI Khusus Batam dan 12th FIABCI Asia Pacific Regional Secretariat Summit. Dalam acara yang digelar di Harmoni One Batam Centre ini juga diadakan seminar tentang perumahan, dengan beragam topik dan narasumber.
BATAM, TRIBUN- DPD REI Kota Batam mengadakan Musda IV REI Khusus Batam dan 12th FIABCI Asia Pacific Regional Secretariat Summit. Dalam acara yang digelar di Harmoni One Batam Centre ini juga diadakan seminar tentang perumahan, dengan beragam topik dan narasumber.
Ternyata Ada 10 Pengusaha Kuasai Hutan Baloi
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 29 April, 2011
Hanya untuk Jasa, Bukan Perumahan
BATAM KOTA (BP) - Kepala Subdirektorat Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, 90 hektare lahan di kawasan Dam Baloi dikuasai 10 pengusaha.
“Peruntukannya semuanya untuk jasa. Bisa saja kondominium, apartemen, mal, ruko, tidak termasuk perumahan,” ujar Djoko kepada Batam Pos di kantornya, Kamis (28/4).
batamcyberzone.com
Published: 29 April, 2011
Hanya untuk Jasa, Bukan Perumahan
BATAM KOTA (BP) - Kepala Subdirektorat Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan, 90 hektare lahan di kawasan Dam Baloi dikuasai 10 pengusaha.
“Peruntukannya semuanya untuk jasa. Bisa saja kondominium, apartemen, mal, ruko, tidak termasuk perumahan,” ujar Djoko kepada Batam Pos di kantornya, Kamis (28/4).
FTZ Selamatkan Ekonomi Kepri
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 29 April, 2011
BATAM (BP) – Free Trade Zone (FTZ) yang diterapkan di Batam, Bintan dan Karimun menyelamatkan kemerosotan perekonomian akibat penutupan beberapa perusahaan besar yang ada di Kepri. Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, mengatakan meski banyak perusahaan tutup di Kepri, namun itu dinilai tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga ekonomi masyarakat juga tumbuh seperti biasa.
batamcyberzone.com
Published: 29 April, 2011
BATAM (BP) – Free Trade Zone (FTZ) yang diterapkan di Batam, Bintan dan Karimun menyelamatkan kemerosotan perekonomian akibat penutupan beberapa perusahaan besar yang ada di Kepri. Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, mengatakan meski banyak perusahaan tutup di Kepri, namun itu dinilai tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga ekonomi masyarakat juga tumbuh seperti biasa.
Isu Suap Rp25 Juta Selimuti DPRD
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 28 April, 2011
Gagalnya Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Janda Berhias DPRD Batam beberapa waktu lalu, memunculkan kabar tak sedap. Kabarnya, sekitar 30 anggota Dewan menerima suap agar tak menyetujui pembentukan Pansus itu.
batamcyberzone.com
Published: 28 April, 2011
Gagalnya Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Janda Berhias DPRD Batam beberapa waktu lalu, memunculkan kabar tak sedap. Kabarnya, sekitar 30 anggota Dewan menerima suap agar tak menyetujui pembentukan Pansus itu.
Kamis, 28 April 2011
Hakim Tolak Dakwaan Suap OB
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 28 April, 2011
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membatalkan dakwaan atas anggota DPR periode 1999-2004, Sofyan Usman dalam perkara suap dari Otorita Batam (OB). Pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (27/4), majelis menganggap dakwaan atas Sofyan dalam kasus suap OB yang disatukan dengan kasus travellers cheque (TC) pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, sama sekali tidak relevan.
batamcyberzone.com
Published: 28 April, 2011
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membatalkan dakwaan atas anggota DPR periode 1999-2004, Sofyan Usman dalam perkara suap dari Otorita Batam (OB). Pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (27/4), majelis menganggap dakwaan atas Sofyan dalam kasus suap OB yang disatukan dengan kasus travellers cheque (TC) pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, sama sekali tidak relevan.
OB Telusuri Pembangunan Perumahan Citra Kota
Ditulis oleh Jhonry Munthe Kamis, 28 April 2011
(sumber Batam Times)
BATAM - Terkait dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Vinsen Cipta Bangun Kharisma sesuai dengan fatwa Planologi yang dikeluarkan oleh OB dengan nomor 206/FP.DITREN/VI/1990 tertanggal 8 Juni 1990, Kepala Pemasaran dan Humas Otorita Batam atau Badan Pegusahaan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, setiap pemohon lahan harus menjalani beberapa proses sebelum mendapatkan lahan. Jika developer tersebut mengalihkan lahan fasum yang telah dialokasikan, hal itu tidak pernah dibenarkan oleh OB.
"Jika tidak ada PL, IP dan alokasi lahan tidak mungkin Dinas Tata kota mengeluarkan IMB dan kalau ada perumahan berdiri diatas Fasum itu merupakan wewenang dari Dinas Tata Kota untuk menertibkannya,"ujarnya kepada batamtimes, Rabu(27/4/2011).
(sumber Batam Times)
BATAM - Terkait dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Vinsen Cipta Bangun Kharisma sesuai dengan fatwa Planologi yang dikeluarkan oleh OB dengan nomor 206/FP.DITREN/VI/1990 tertanggal 8 Juni 1990, Kepala Pemasaran dan Humas Otorita Batam atau Badan Pegusahaan Batam, Rustam Hutapea mengatakan, setiap pemohon lahan harus menjalani beberapa proses sebelum mendapatkan lahan. Jika developer tersebut mengalihkan lahan fasum yang telah dialokasikan, hal itu tidak pernah dibenarkan oleh OB.
"Jika tidak ada PL, IP dan alokasi lahan tidak mungkin Dinas Tata kota mengeluarkan IMB dan kalau ada perumahan berdiri diatas Fasum itu merupakan wewenang dari Dinas Tata Kota untuk menertibkannya,"ujarnya kepada batamtimes, Rabu(27/4/2011).
REI Batam Desak Kemenhut Tuntaskan Alih Fungsi Hutan Lindung
Kamis, 28 April 2011
(sumber Haluan Kepri)
BATAM-Belum adanya kepastian dari Kementrian Kehutanan tentang tindaklanjut alih fungsi hutan lindung di kawasan Kecamatan Batuaji, Batam dan sekitarnya yang telah dibangun belasan ribu rumah dan ruko menjadi perhatian cukup serius oleh Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam. Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DPD REI Khusus Batam Ivan RBT Manurung meminta pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan alih fungsi hutan lindung yang dibangun ribuan rumah tersebut. "Persoalan alih fungsi hutan lindung ini persoalan lama. Persoalan ini telah merugikan rakyat dan pengusaha. Sertifikat rumah tidak bisa diagunkan ke Batam, sementara pengusaha tidak bisa menggunakan lahannya karena terindikasi berada di hutan lindung. Akibatnya investasi yang dilakukan oleh pengusaha menganggur lama," ujar Ivan, Rabu (27/4) di Batam Centre.
(sumber Haluan Kepri)
BATAM-Belum adanya kepastian dari Kementrian Kehutanan tentang tindaklanjut alih fungsi hutan lindung di kawasan Kecamatan Batuaji, Batam dan sekitarnya yang telah dibangun belasan ribu rumah dan ruko menjadi perhatian cukup serius oleh Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam. Pejabat Sementara (Pjs) Ketua DPD REI Khusus Batam Ivan RBT Manurung meminta pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan alih fungsi hutan lindung yang dibangun ribuan rumah tersebut. "Persoalan alih fungsi hutan lindung ini persoalan lama. Persoalan ini telah merugikan rakyat dan pengusaha. Sertifikat rumah tidak bisa diagunkan ke Batam, sementara pengusaha tidak bisa menggunakan lahannya karena terindikasi berada di hutan lindung. Akibatnya investasi yang dilakukan oleh pengusaha menganggur lama," ujar Ivan, Rabu (27/4) di Batam Centre.
Hakim Tolak Dakwaan Suap OB
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 28 April, 2011 | 08:48
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membatalkan dakwaan atas anggota DPR periode 1999-2004, Sofyan Usman dalam perkara suap dari Otorita Batam (OB). Pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (27/4), majelis menganggap dakwaan atas Sofyan dalam kasus suap OB yang disatukan dengan kasus travellers cheque (TC) pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, sama sekali tidak relevan.
batamcyberzone.com
Published: 28 April, 2011 | 08:48
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) membatalkan dakwaan atas anggota DPR periode 1999-2004, Sofyan Usman dalam perkara suap dari Otorita Batam (OB). Pada persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (27/4), majelis menganggap dakwaan atas Sofyan dalam kasus suap OB yang disatukan dengan kasus travellers cheque (TC) pemilihan Deputi Gubernur Senior BI, sama sekali tidak relevan.
Rabu, 27 April 2011
Menhut: Pejabat Batam Penakut
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 26 April, 2011 | 12:59
Kementerian Kehutanan merespon kasus perumahan yang terindikasi berada di kawasan hutan lindung di Batuaji dan sekitarnya. Respon ini menindaklanjuti keluhan puluhan ribu pemilik rumah di Batam yang sertifikatnya pernah ditolak oleh bank sebagai agunan.
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, secara khusus bertandang ke Batam untuk membahas hal tersebut, Senin (25/4). Menteri juga membawa tim terpadu serasi RTRW Kemenhut untuk menyelesaikan masalah ini.
batamcyberzone.com
Published: 26 April, 2011 | 12:59
Kementerian Kehutanan merespon kasus perumahan yang terindikasi berada di kawasan hutan lindung di Batuaji dan sekitarnya. Respon ini menindaklanjuti keluhan puluhan ribu pemilik rumah di Batam yang sertifikatnya pernah ditolak oleh bank sebagai agunan.
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, secara khusus bertandang ke Batam untuk membahas hal tersebut, Senin (25/4). Menteri juga membawa tim terpadu serasi RTRW Kemenhut untuk menyelesaikan masalah ini.
Selasa, 26 April 2011
Hutan Lindung Baloi Dicabut
Selasa, 26 April 2011
( sumber Haluan Kepri )
Hutan Lindung Baloi Dicabut
Sempat Diterpa Isu Korupsi Miliaran Rupiah
BATAM-Status Hutan Lindung Baloi, Kota Batam telah berakhir. Hal itu ditandai dengan terbitnya dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 724/menhut-II/2010 tentang penetapan kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi seluas 838,8 hektar dan SK No. 725/menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan Hutan Lindung Baloi seluas 119,6 hektar. SK ini tertanggal 30 Desember 2010.
( sumber Haluan Kepri )
Hutan Lindung Baloi Dicabut
Sempat Diterpa Isu Korupsi Miliaran Rupiah
BATAM-Status Hutan Lindung Baloi, Kota Batam telah berakhir. Hal itu ditandai dengan terbitnya dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 724/menhut-II/2010 tentang penetapan kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi seluas 838,8 hektar dan SK No. 725/menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan Hutan Lindung Baloi seluas 119,6 hektar. SK ini tertanggal 30 Desember 2010.
Produksi Turun, Panasonic Terus Kurangi KaryawanProduksi Turun, Panasonic Terus Kurangi Karyawan
Selasa, 26 April 2011 ( sumber Haluan Kepri )
BATAMCENTRE- Berkurangnya produksi PT Panasonic Shikoku Electronics, membuat perusahaan modal asing asal Jepang itu terus melakukan pengurangan karyawan. Sejak setahun terakhir, sudah ratusan tenaga kerja yang terkena program efisiensi karyawan. "Panasonic memang telah melakukan pengurangan sejak tahun lalu. Pengurangan dilakukan secara bertahap, sudah ada ratusan" ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirty kepada wartawan di Mega Wisata Ocarina, Senin (25/4).
BATAMCENTRE- Berkurangnya produksi PT Panasonic Shikoku Electronics, membuat perusahaan modal asing asal Jepang itu terus melakukan pengurangan karyawan. Sejak setahun terakhir, sudah ratusan tenaga kerja yang terkena program efisiensi karyawan. "Panasonic memang telah melakukan pengurangan sejak tahun lalu. Pengurangan dilakukan secara bertahap, sudah ada ratusan" ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirty kepada wartawan di Mega Wisata Ocarina, Senin (25/4).
Jadi Paru-Paru Kota
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 25 April, 2011
NONGSA (BP) – Pengelola Bandara Hang Nadim terus melakukan upaya penghijauan di areal bandara untuk mewujudkan Program Go Green Bandara yang telah dicanangkan. Langkah itu dengan menanami pepohonan yang tidak berbuah, agar tidak ada burung yang bersarang di sana.
batamcyberzone.com
Published: 25 April, 2011
NONGSA (BP) – Pengelola Bandara Hang Nadim terus melakukan upaya penghijauan di areal bandara untuk mewujudkan Program Go Green Bandara yang telah dicanangkan. Langkah itu dengan menanami pepohonan yang tidak berbuah, agar tidak ada burung yang bersarang di sana.
Penghijauan di Batam Perlu Dipercepat
Tribun Batam - Senin, 25 April 2011
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- Gubernur HM Sani mengatakan bahwa masalah lahan dan tata ruang di Kepulauan Riau harus diselesaikan agar investasi yang mau masuk pun tidak terhambat. Menurut Sani sampai saat ini penghijauan di Kepri sudah cukup baik. Hal ini disampaikan Sani dihadapan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dalam acara penanaman pohon di Mega Wisata Ocarina, Senin (25/4/2011).
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- Gubernur HM Sani mengatakan bahwa masalah lahan dan tata ruang di Kepulauan Riau harus diselesaikan agar investasi yang mau masuk pun tidak terhambat. Menurut Sani sampai saat ini penghijauan di Kepri sudah cukup baik. Hal ini disampaikan Sani dihadapan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan dalam acara penanaman pohon di Mega Wisata Ocarina, Senin (25/4/2011).
MENHUT SELESAIKAN PERUMAHAN DI HUTAN LINDUNG BATAM
Batam, 25/4 (ANTARA) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan akan berusaha keras menyelesaikan kawasan hutan lindung di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang terlanjur menjadi tempat puluhan ribu rumah dan pemilik bangunan pemegang sertifikat.
Ini harus diselesaikan dengan keputusan, meski menimbulkan pro dan kontra, daripada dibiarkan puluhan tahun berlarut-larut dan tetap menjadi masalah tanpa solusi, katanya dalam rapat padu serasi tata ruang wilayah bersama Gubernur Kepulauan Riau HM Sani serta para bupati dan wali kota seprovinsi tersebut, di Batam, Senin.
Ini harus diselesaikan dengan keputusan, meski menimbulkan pro dan kontra, daripada dibiarkan puluhan tahun berlarut-larut dan tetap menjadi masalah tanpa solusi, katanya dalam rapat padu serasi tata ruang wilayah bersama Gubernur Kepulauan Riau HM Sani serta para bupati dan wali kota seprovinsi tersebut, di Batam, Senin.
Senin, 25 April 2011
Kompak Menentang Mendagri
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 25 April, 2011
Buntut dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di sejumlah media massa beberapa waktu lalu. Memicu reaksi keras penolakan dari sejumlah politisi, OKP, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat Natuna. Wacana akan memisahkan Kabupaten Natuna dari Kepri dan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut, bahkan mendapat tanggapan keras dari anggota DPR RI Dapil Kepri Harry Azhar Azis.
batamcyberzone.com
Published: 25 April, 2011
Buntut dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di sejumlah media massa beberapa waktu lalu. Memicu reaksi keras penolakan dari sejumlah politisi, OKP, Ormas, LSM dan tokoh masyarakat Natuna. Wacana akan memisahkan Kabupaten Natuna dari Kepri dan bergabung dengan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersebut, bahkan mendapat tanggapan keras dari anggota DPR RI Dapil Kepri Harry Azhar Azis.
Kamis, 21 April 2011
BP Batam: PT Jamsostek Belum Pernah Ajukan Permohonan Alokasi Lahan
| Selasa, 19-04-2011 | ||
Batam, batamtoday - Badan Pengusahaan (BP) Batam belum pernah menerima permohonan alokasi lahan tahan untuk keperluan pembangunan rumah susun sewa atau Rusunawa dari pihak PT Jamsostek (Persero). Hal ini disampaikan Kepala Biro Pemasaran dan Humas BP Batam Rustam Hutapea kepada batamtoday, Selasa, 19 April 2011, menanggapi pernyataan Direktur Utama (Dirut) PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga pada saat persemian Rusnawa II di Kawasan Industri Kabil pada Jumat 15 April 2011 lalu. |
Rabu, 20 April 2011
Terdakwa Korupsi Airport Tax Bandara Dituntut 1,6 Tahun
( sumber Tribun Batam)
Tribunnews Batam / Zabur Anjasfianto
Hasrul Tertunduk Disidang Perdana Airport Tax Hang Nadim
Laporan Zabur Anjasfianto, wartawan Tribunnews Batam
BATAM, TRIBUN- Hasrul bin Hamdaniar (50) terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerimaan airportax Bandara International Hang Nadim Batam akhirnya dituntut 1,6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian Hasrul juga dikenakan saksi denda sebesar Rp 50 juta dan jika tidak sanggup membayarnya akan digantikan dengan hukuman kurungan penjara selama enam bulan.
BATAM, TRIBUN- Hasrul bin Hamdaniar (50) terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerimaan airportax Bandara International Hang Nadim Batam akhirnya dituntut 1,6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian Hasrul juga dikenakan saksi denda sebesar Rp 50 juta dan jika tidak sanggup membayarnya akan digantikan dengan hukuman kurungan penjara selama enam bulan.
Investor Spanyol Lirik Indonesia
Tribun Batam - Selasa, 19 April 2011
( sumber Tribun Batam)
London, tribun - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan mengatalam investor Spanyol mulai mengarahkan investasinya ke Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi sangat besar.
Hal itu terungkap dalam kunjungan, Gita Wiryawan saat mempromosikan investasi yang dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Madrid, demikian keterangan pers yang diterima Antara London, Selasa (19/4).
( sumber Tribun Batam)
London, tribun - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wiryawan mengatalam investor Spanyol mulai mengarahkan investasinya ke Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi sangat besar.
Hal itu terungkap dalam kunjungan, Gita Wiryawan saat mempromosikan investasi yang dilaksanakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Madrid, demikian keterangan pers yang diterima Antara London, Selasa (19/4).
PIPA GAS KE RUMAH TUNGGU IZIN PUSAT
Batam, 19/4 (ANTARA) - Proyek percontohan penyambungan pipa gas langsung ke dapur rumah-rumah di Batam yang sempat terhenti menunggu perizinan dari pemerintah pusat.
"PGN belum mendapat izin dari pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Ahmad Hijazi di Batam, Selasa.
Ia mengatakan penyambungan pipa gas rumah tangga baru dilaksanakan di Perumahan Bida Asri II Batam Centre.
"PGN belum mendapat izin dari pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Ahmad Hijazi di Batam, Selasa.
Ia mengatakan penyambungan pipa gas rumah tangga baru dilaksanakan di Perumahan Bida Asri II Batam Centre.
Tunggu Izin dari Jakarta
Diposting oleh admin pada 19 April, 2011
(sumber Tanjung Pinang pos)
Ahmad Hijazi
PIPA GAS
BATAM (TP) - Proyek percontohan pipa gas yang dialiri sampai ke dapur tanpa menggunakan tabung di Batam, sudah berjalan. Namun untuk menjadikan program ini menjadi program pemerintah daerah, dibutuhkan izin pemerintah pusat. Saat ini, gas pipa rumah tangga yang berjalan hanya proyek percontohan di Bida Asri II Batam Center.
(sumber Tanjung Pinang pos)
Ahmad Hijazi
PIPA GAS
BATAM (TP) - Proyek percontohan pipa gas yang dialiri sampai ke dapur tanpa menggunakan tabung di Batam, sudah berjalan. Namun untuk menjadikan program ini menjadi program pemerintah daerah, dibutuhkan izin pemerintah pusat. Saat ini, gas pipa rumah tangga yang berjalan hanya proyek percontohan di Bida Asri II Batam Center.
Selasa, 19 April 2011
Anggota DPRD Diisukan Terima Suap dari BP Batam
Sani Minta Revisi PP No. 2/2009 Dipercepat
Published: 19 April, 2011
Hal itu disampaikan SBY, saat membuka rapat kerja pemerintah dengan dunia usaha untuk penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Istana Bogor, kemarin (18/4). Hadir di acara itu seluruh gubernur termasuk Gubernur Kepri HM Sani dan organisasi pengusaha lainnya.
“Tentu rakyat tidak suka mendengar cerita tentang kegagalan kita, jadi hilangkan semua hambatan,” kata SBY.
Wagub: Janda Berhias Bisa Masuk FTZ
Published: 19 April, 2011
Seperti didengungkan DPRD Kota Batam, penetapan Janda Berhias masuk kawasan FTZ melalui PP Nomor 5/2011 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang penyelenggaraan otonomi daerah.
Senin, 18 April 2011
Otorita Masih Eksis
CANDRA IBRAHIM
Tak Punya Anggaran, BLK Jarang Difungsikan
Diposting oleh admin pada 17 April, 2011
( sumber Tanjung Pinang Pos,versi asli)
BATAM (TP) - Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Sagulung sangat jarang difungsikan. Hal ini dikarenakan Pemko Batam maupun Otorita Batam atau Badan Pengusahaan (BP) Batam, tak memiliki anggaran untuk melakukan pelatihan ketrampilan.
Sementara itu, Batam tidak menerima Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) lagi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dua tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan Batam tidak memiliki BLK sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menakertrans yang mulai berlaku tahun 2010.
( sumber Tanjung Pinang Pos,versi asli)
BATAM (TP) - Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Sagulung sangat jarang difungsikan. Hal ini dikarenakan Pemko Batam maupun Otorita Batam atau Badan Pengusahaan (BP) Batam, tak memiliki anggaran untuk melakukan pelatihan ketrampilan.
Sementara itu, Batam tidak menerima Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) lagi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dua tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan Batam tidak memiliki BLK sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menakertrans yang mulai berlaku tahun 2010.
PERUSAHAAN JEPANG TUNDA TANAM MODAL DI BATAM
* Copyright:ANTARA * Date:Apr 15 14:56 ( sumber Antara)
Batam, 15/4 (ANTARA) - Beberapa perusahaan Jepang menunda rencana penanaman modal di Batam setelah gempa dan tsunami melanda Negeri Matahari Terbit itu.
"Memang ada perusahaan Jepang yang menunda investasi, tapi jumlahnya tidak pasti," kata Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho, di Batam, Jumat.
Ia mengatakan perusahaan Jepang menunda penanaman modal karena kondisi negaranya yang belum pasti.
Batam, 15/4 (ANTARA) - Beberapa perusahaan Jepang menunda rencana penanaman modal di Batam setelah gempa dan tsunami melanda Negeri Matahari Terbit itu.
"Memang ada perusahaan Jepang yang menunda investasi, tapi jumlahnya tidak pasti," kata Kepala Bagian Humas dan Publikasi Badan Pengusahaan Batam, Dwi Djoko Wiwoho, di Batam, Jumat.
Ia mengatakan perusahaan Jepang menunda penanaman modal karena kondisi negaranya yang belum pasti.
PENGUSAHA: BATAM HARUS MULAI TERAPKAN "INDONESIA INCORPORATED"
Batam, 15/4 (ANTARA) - Pemangku kepentingan Kota Batam, Kepulauan Riau, diminta melaksanakan "Indonesia Incorporated" agar kota pulau itu berdaya saing tinggi.
"'Indonesia Incorporated' hendaknya dimulai bersama di Batam, atau yang menang tender proyek energi dari Australia, Papua Nugini, dan bahkan Natuna adalah negara-negara tetangga kita," kata Komisaris Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Kris Taenar Wiluan, kepada wartawan seusai peresmian pelaksanaan pembangunan tujuh blok kembar rumah susun sewa PT Jamsostek Tbk-KITK di Batam, Jumat.
"'Indonesia Incorporated' hendaknya dimulai bersama di Batam, atau yang menang tender proyek energi dari Australia, Papua Nugini, dan bahkan Natuna adalah negara-negara tetangga kita," kata Komisaris Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Kris Taenar Wiluan, kepada wartawan seusai peresmian pelaksanaan pembangunan tujuh blok kembar rumah susun sewa PT Jamsostek Tbk-KITK di Batam, Jumat.
Jumat, 15 April 2011
BPN Bantah 17 Ribu Rumah Ilegal
Published: 15 April, 2011 | 10:25 (sumber Batam Pos)
“Memang, ada pertemuan antara BPN Batam dengan Komisi II DPR RI, kemarin. Tapi saya tidak bilang 17 ribu rumah di Batam ilegal,” kata Isman Hadi, Kamis (14/4) pagi.
Menurutnya, saat itu, DPR RI memang menanyakan soal sertifikat yang sebelumnya tak bisa diangunkan karena masih ada persoalan alihfungsi hutan lindung atau lahan hijau yang belum ada rekomendasinya dari Menteri Kehutanan. Jumlahnya memang besar. Namun menurut Isman Hadi, persoalan itu sudah selesai.
Ismeth Bantah Perintahkan Suap ke Politisi PPP
Published: 15 April, 2011 | 10:23 (sumber Batam Pos)
Ikan Pun, Batam Harus Impor
Published: 15 April, 2011 | 09:52
Delapan importir ikan segar dan beku asal Batam tak mendapatkan izin impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alhasil, ikan segar terancam langka di pasaran.
”Kurang jelas apa alasan pusat tak mengeluarkan izin kepada importir ikan asal Batam,” kata Kepala Disperindag Batam, Ahmad Hijazi kepada Batam Pos, Rabu (13/4).
Kamis, 14 April 2011
Pemko Minta BP Kawasan Bantu Urus Jalan Batam
( sumber Tribun Batam,versi asli)
Tribun Batam - Rabu, 13 April 2011
Tribunnews Batam / Kartika Kwartya
Warga Bengkong Harapan Tanam 8 Pisang di Jalan
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN - Mulai tahun 2011 ini BP Batam tidak lagi mengurusi masalah jalan. Semua pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sebelumnya dipegang BP Batam kini diserahkan pada Pemko Batam.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas PU, Yumasnur, ada 269 kilometer jalan Arteri di Batam yang kini menjadi tanggungjawab Pemko. Namun 16 ruas jalan di antaranya, dengan panjang kurang lebih 147 kilometer, kini statusnya sudah berubah menjadi jalan Nasional yang dikelola Departemen PU Pusat.
BATAM, TRIBUN - Mulai tahun 2011 ini BP Batam tidak lagi mengurusi masalah jalan. Semua pembangunan dan pemeliharaan jalan yang sebelumnya dipegang BP Batam kini diserahkan pada Pemko Batam.
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas PU, Yumasnur, ada 269 kilometer jalan Arteri di Batam yang kini menjadi tanggungjawab Pemko. Namun 16 ruas jalan di antaranya, dengan panjang kurang lebih 147 kilometer, kini statusnya sudah berubah menjadi jalan Nasional yang dikelola Departemen PU Pusat.
Politisi PPP Didakwa Terima Suap dari Otorita Batam
Published: 14 April, 2011
17.000 Rumah di Batam Ilegal
Janji Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menuntaskan masalah lahan di Batam ternyata belum seluruhnya terealisasi. Buktinya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam Isman Hadi menyebutkan, saat ini masih ada 17.000 rumah yang sertifikatnya sudah dikeluarkan BPN, namun belum bisa diagunkan ke bank, karena status rumahnya masih ilegal—sebab berada di atas hutan lindung (jalur hijau).
Hal ini terungkap saat anggota Komisi II DPR RI berkunjung ke kantor BPN Batam, Rabu (13/4) kemarin di Sekupang. Menurut Isman Hadi, persoalannya, persetujuan alih fungsi hutan yang ditempati 17.000 rumah itu belum ada dari menteri kehutanan. Rumah itu tersebar di berbagai wilayah di Batam. Namun Isman Hadi tak mau menyebutkan di kawasan mana saja rumah bermasalah itu.
Politisi PPP Didakwa Dua Kasus Korupsi Sekaligus
Tribunnews.com - Rabu, 13 April 2011
Laporan wartawan Tribunnews.com, Vanroy Pakpahan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang unik dalam pergelaran sidang para tersangka kasus dugaan suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank
Indonesia (BI) hari ini. Salah satu tersangka, yaitu Sofyan Usman
menjalani sidang untuk dua kasus dugaan korupsi sekaligus.
Selain kasus suap pemenangan Miranda, mantan anggota Komisi IX DPR dari PPP itu juga didakwa dalam kasus suap terkait pengesahan APBN Otorita Batam tahun 2004-2005. Oleh jaksa penuntut umum, Sofyan didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang unik dalam pergelaran sidang para tersangka kasus dugaan suap pemenangan Miranda S Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank
Indonesia (BI) hari ini. Salah satu tersangka, yaitu Sofyan Usman
menjalani sidang untuk dua kasus dugaan korupsi sekaligus.
Selain kasus suap pemenangan Miranda, mantan anggota Komisi IX DPR dari PPP itu juga didakwa dalam kasus suap terkait pengesahan APBN Otorita Batam tahun 2004-2005. Oleh jaksa penuntut umum, Sofyan didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Politisi PPP Didakwa Terima Suap dari OB
| NASIONAL - HUKUM Kamis, 14 April 2011 , 00:14:00 (sumber Jpnn, versi asli) Politisi PPP Sofyan Usman saat duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/4). Foto : Arundono Wicaksono/JPNN JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Komisi IX DPR periode 1999-2004, Sofyan Usman, didakwa menerima suap dari Otorita Batam (OB). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Sofyan menerima uang total sebesar Rp 1 miliar dalam bentuk uang kontan dan Mandiri Travellers Cheque (MTC) terkait persetujuan anggaran APBN bagi Otorita Batam tahun 2004 dan 2005. |
Rabu, 13 April 2011
Fathullah : OB Keluarkan Izin Pemasukan Mobil Terakhir Tahun 2000
(sumber Tribun Batam,versi asli)
Tribunnnews Batam / Maman
Puluhan mobil dinas di sekretariat DPRD Kota Batam didatangi petugas
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- Merunut pada sejarah masuknya kendaraan, khususnya mobil bekas, ke Batam berawal dari jaman pengembangan Batam oleh Otorita Batam. Kala itu, berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 825 tahun 1990, seluruh barang masuk ke Batam tidak dikenakan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.
BATAM, TRIBUN- Merunut pada sejarah masuknya kendaraan, khususnya mobil bekas, ke Batam berawal dari jaman pengembangan Batam oleh Otorita Batam. Kala itu, berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 825 tahun 1990, seluruh barang masuk ke Batam tidak dikenakan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.
UWTO Termahal Rp102 Ribu
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
( sumber Batam Pos,versi asli)
Published: 13 April, 2011 | 09:26
BATAM KOTA (BP) - Otorita Batam (kini BP Kawasan) menyatakan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tidak pernah mengalami kenaikan sejak 1992. Tagihan termahal sebesar Rp102 ribu, dan termurah Rp1.000 per meter.
“Belum pernah naik sejak 19 tahun lalu. Mengapa tidak naik, ya biar tidak ada spekulan. Yang jelas, UWTO itu kita tetapkan berdasarkan fungsi lahan,” ujar Kabag Humas dan Publikasi BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho kepada Batam Pos di Batam Center, Selasa (12/4).
batamcyberzone.com
( sumber Batam Pos,versi asli)
Published: 13 April, 2011 | 09:26
BATAM KOTA (BP) - Otorita Batam (kini BP Kawasan) menyatakan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tidak pernah mengalami kenaikan sejak 1992. Tagihan termahal sebesar Rp102 ribu, dan termurah Rp1.000 per meter.
“Belum pernah naik sejak 19 tahun lalu. Mengapa tidak naik, ya biar tidak ada spekulan. Yang jelas, UWTO itu kita tetapkan berdasarkan fungsi lahan,” ujar Kabag Humas dan Publikasi BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho kepada Batam Pos di Batam Center, Selasa (12/4).
Pemko Akui Tak Mampu Perbaiki Jalan Rusak
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
( sumber Batam Pos,vers iasli)
Published: 13 April, 2011
Kerusakan jalan arteri di Batam dipastikan akan semakin parah. Pasalnya, sejak tahun ini BP Batam (OB) tak lagi mengurusi jalan karena kewenangannya dilimpahkan ke Pemko Batam. Sementara Pemko tak punya anggaran yang cukup untuk perawatan jalan arteri di kota ini.
batamcyberzone.com
( sumber Batam Pos,vers iasli)
Published: 13 April, 2011
Kerusakan jalan arteri di Batam dipastikan akan semakin parah. Pasalnya, sejak tahun ini BP Batam (OB) tak lagi mengurusi jalan karena kewenangannya dilimpahkan ke Pemko Batam. Sementara Pemko tak punya anggaran yang cukup untuk perawatan jalan arteri di kota ini.
Pemerintah Kota Menjerit Alihkan ke Pusat
Pemko Dapat Jalan Rusak dari BP Batam
BATAM (TP) - KEPUTUSAN Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyerahkan persoalan arteri di Batam, yang selama ini penanganannya dilakukan BP kini diserahkan ke Pemko Batam. Pemko Batam sendiri berharap, pelepasan penanganan jalan alteri itu dilakukan secara bertahap. Terlebih, pelepasan kewajiban penanganan jalan itu dilakukan setelah APBD Batam disahkan.
BATAM (TP) - KEPUTUSAN Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyerahkan persoalan arteri di Batam, yang selama ini penanganannya dilakukan BP kini diserahkan ke Pemko Batam. Pemko Batam sendiri berharap, pelepasan penanganan jalan alteri itu dilakukan secara bertahap. Terlebih, pelepasan kewajiban penanganan jalan itu dilakukan setelah APBD Batam disahkan.
Selasa, 12 April 2011
BP Kawasan Hibah Koran ke-50 Sekolah
Kerjaasama dengan Batam Pos
BATAM (BP) - Harian Pagi Batam Pos kembali meluncurkan program Hibah Koran ke-100 Sekolah ''Aku Pintar Karena Aku Mebaca" di kawasan free trade zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Kamis (7/4/2011).
Hibah koran Batam Pos di SMPN 22 Galang, . F Iman Wachyudi.
Di Hibah Koran ke-100 Sekolah 2011 ini, Badan Pengusahaan (PB) Kawasan Batam memberikan hibah koran gratis pada 50 sekolah. Secara simbolis diserahkan di tiga sekolah, yakni SMP Negeri 22 Batam di Tanjungkertang, SD Negeri 009 Rempang Cate, dan SDN 007/SMP Negeri 39 Satu Atap (Satap) Desa Monggak, Galang, Batam.
Dahlan: HPL Termasuk Reklame Memang di OB
Diposting oleh admin pada 5 April, 2011
( sumber Tanjung Pinang Pos,versi asli)
izin reklame: Hak Pengelolaan Lahan di Kota Batam tetap di tangan Otorita Batam (OB) yang saat ini menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Termasuk dengan izin atau izin alokasi lahan untuk reklame. Demikian disampaikan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan (kiri berdiri) di Gedung Pemuda, Batam, Selasa (5/4).
BATAM (TP) - Hak pengelolaan lahan (HPL) di Kota Batam tetap di tangan Otorita Batam (OB) yang saat ini berubah nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Termasuk dengan izin atau izin alokasi lahan untuk reklame.
( sumber Tanjung Pinang Pos,versi asli)
izin reklame: Hak Pengelolaan Lahan di Kota Batam tetap di tangan Otorita Batam (OB) yang saat ini menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Termasuk dengan izin atau izin alokasi lahan untuk reklame. Demikian disampaikan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan (kiri berdiri) di Gedung Pemuda, Batam, Selasa (5/4).
BATAM (TP) - Hak pengelolaan lahan (HPL) di Kota Batam tetap di tangan Otorita Batam (OB) yang saat ini berubah nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. Termasuk dengan izin atau izin alokasi lahan untuk reklame.
Batam Bukan Hutan Reklame
(Batam Pos) Jan 5, '09 5:19 AM
http://batampos.co.id/Opini/Opini/Batam_Bukan_Hutan_Reklame.html
Senin, 05 Januari 2009
Oleh: NURHADI
Alumni ITS Surabaya, Bermukim Di Batam
Menarik sekali membaca Batam Pos, edisi Minggu 4-Januari-2009 yang meliput secara khusus program ”Visit Batam 2010”. Intinya adalah, ”Visit Batam 2010” ingin menjadikan Batam sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata nomor satu di Indonesia. Sebagai warga Batam, tentunya kita ”wajib” mendukung program tersebut sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
http://batampos.co.id/Opini/Opini/Batam_Bukan_Hutan_Reklame.html
Senin, 05 Januari 2009
Oleh: NURHADI
Alumni ITS Surabaya, Bermukim Di Batam
Menarik sekali membaca Batam Pos, edisi Minggu 4-Januari-2009 yang meliput secara khusus program ”Visit Batam 2010”. Intinya adalah, ”Visit Batam 2010” ingin menjadikan Batam sebagai salah satu tujuan kunjungan wisata nomor satu di Indonesia. Sebagai warga Batam, tentunya kita ”wajib” mendukung program tersebut sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
BP Ngotot Kuasai Izin Titik Reklame
Dipublikasikan: redaksi
batamcyberzone.com
Published: 6 April, 2011
BATAM KOTA (BP) – Kepala Bagian Humas dan Publikasi BP Batam Dwi Djoko Wiwoho, menegaskan tidak perlu ada perdebatan soal izin titik reklame di Batam. Sebab, katanya, selama ini BP Batam (OB) tidak pernah memungut biaya sepeserpun untuk perizinan titik reklame. ”Semua retribusi ditarik Pemko. BP Batam hanya memberikan izin titik lahan tanpa dipungut biaya,” kata Djoko, kemarin.
batamcyberzone.com
Published: 6 April, 2011
BATAM KOTA (BP) – Kepala Bagian Humas dan Publikasi BP Batam Dwi Djoko Wiwoho, menegaskan tidak perlu ada perdebatan soal izin titik reklame di Batam. Sebab, katanya, selama ini BP Batam (OB) tidak pernah memungut biaya sepeserpun untuk perizinan titik reklame. ”Semua retribusi ditarik Pemko. BP Batam hanya memberikan izin titik lahan tanpa dipungut biaya,” kata Djoko, kemarin.
Dahlan Sayangkan Perubahan Janda Berhias
Diposting oleh admin pada 10 Maret, 2011
Ahmad Dahlan
BATAM (TP) - Pemerintah Kota Batam Batam menyayangkan perubahan status Pulau Janda Berhias menjadi kawasan Free Trade Zone melalui PP nomor 5 tahun 2011, tanpa koordinasi dengan pihaknya. Namun secara prinsip, Pemko Batam mengaku mendukung pengelolaannya dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Ahmad Dahlan
BATAM (TP) - Pemerintah Kota Batam Batam menyayangkan perubahan status Pulau Janda Berhias menjadi kawasan Free Trade Zone melalui PP nomor 5 tahun 2011, tanpa koordinasi dengan pihaknya. Namun secara prinsip, Pemko Batam mengaku mendukung pengelolaannya dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Janda Berhias Masuk Ftz
janda berhias masuk ftz batam pos
Batam Pos
TANJUNGPINANG BP – Pulau Janda Berhias Belakangpadang kini masuk dalam wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Free Trade ZoneFTZ Batam. , Terbitnya PP ini maka Pulau Janda Berhias resmi masuk wilayah FTZ Batam'' kata Sekretaris Dewan Kawasan DK FTZ Batam Bintan dan Karimun Jon Arizal Jumat 112 , Hal itu untuk menanggapi usulan dari Dewan Kawasan Batam yang tuai Gubernur Kepulauan Riau agar Pulau Janda Berhias di Batam masuk dalam kawasan FTZ. , sumber Batam Pos 100211 mobilitas Pulau Janda Berhias Kecamatan Belakangpadang resmi masuk Kawasan Perdagangan Bebas Free Trade ZoneFTZ Batam setelah terbit , Janda berhias adalah nama kepulauan di Kepri. Bersama Batam Bintan dan Karimun Janda kawasan perdagangan bebas FTZ Batam akan yang dilarang untuk keluar masuk dari , china setelah pemerintah memasukkan pulau di sebelah barat laut Pulau Batam itu ke dalam kawasan perdagangan bebas free trade zoneFTZ. "Pulau Janda Berhias belum masuk ,
Batam Pos
TANJUNGPINANG BP – Pulau Janda Berhias Belakangpadang kini masuk dalam wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Free Trade ZoneFTZ Batam. , Terbitnya PP ini maka Pulau Janda Berhias resmi masuk wilayah FTZ Batam'' kata Sekretaris Dewan Kawasan DK FTZ Batam Bintan dan Karimun Jon Arizal Jumat 112 , Hal itu untuk menanggapi usulan dari Dewan Kawasan Batam yang tuai Gubernur Kepulauan Riau agar Pulau Janda Berhias di Batam masuk dalam kawasan FTZ. , sumber Batam Pos 100211 mobilitas Pulau Janda Berhias Kecamatan Belakangpadang resmi masuk Kawasan Perdagangan Bebas Free Trade ZoneFTZ Batam setelah terbit , Janda berhias adalah nama kepulauan di Kepri. Bersama Batam Bintan dan Karimun Janda kawasan perdagangan bebas FTZ Batam akan yang dilarang untuk keluar masuk dari , china setelah pemerintah memasukkan pulau di sebelah barat laut Pulau Batam itu ke dalam kawasan perdagangan bebas free trade zoneFTZ. "Pulau Janda Berhias belum masuk ,
Pansus Janda Berhias Kandas
Published: 12 April, 2011
BATAM KOTA (BP) – Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Pulau Janda Berhias DPRD Batam kandas dalam rapat paripurna, Senin (11/4). Padahal, sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Batam mendukung pembentukan pansus ini. Namun dalam paripurna kemarin, 5 dari 9 fraksi menyatakan menolak Pansus Janda Berhias dibentuk.
Kelima fraksi yang menolak antara lain Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, dan Fraksi Hanura. Sementara fraksi pendukung hanya tiga, Yakni Fraksi PKN, Fraksi PPP Plus dan Fraksi PKS. Sedangkan Fraksi PAN memilih abstain.
BP Batam Gelar Pameran di Belanda
Published: 6 April, 2011
Ajang pameran yang dikoordinir oleh Kedutaan Besar RI di Belanda tersebut, dibuka oleh mantan Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda, Williem Van Eekeleen dan dihadiri mantan Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, JE Habibie, Kuasa Hukum Ad Interim, Umar Hadi (sebagai Kepala Perwakilan RI di Belanda). ”Acara juga dihadiri, dua Wali Kota Negara Bagian Den Haag,” sebut Kasi Publikasi dan Dokumentasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan, dalam rilisnya kemarin.
DPRD Akan Bentuk Pansus Pulau Janda Berhias
Senin, 11 April 2011
Rumah Dinas Pemko dan OB Tidak Padam
Tribun Batam - Minggu, 10 April 2011
Laporan Zabur Anjasfianto, wartawan Tribunnews Batam
BATAM, TRIBUN-Sejumlah warga mungkin kesal dengan padamnya listrik yang cukup lama dan sampai kapan nyalanya. Namun tidak kepada Herman Affandi. Pedagang asongan ini malah mendapatkan untung cukup lumayan atas padamnya listrik.
Laporan Zabur Anjasfianto, wartawan Tribunnews Batam
BATAM, TRIBUN-Sejumlah warga mungkin kesal dengan padamnya listrik yang cukup lama dan sampai kapan nyalanya. Namun tidak kepada Herman Affandi. Pedagang asongan ini malah mendapatkan untung cukup lumayan atas padamnya listrik.
PEMKOT BATAM MANFAATKAN PULAU UNTUK INVESTASI
* Copyright:ANTARA * Date:Apr 08 11:06
Batam, 8/4 (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam kekurangan lahan di pulau utama, sehingga memanfaatkan pulau-pulau pesisir untuk kawasan investasi.
"Karena keterbatasan lahan di Batam, pemerintah terpaksa mengalokasikan pulau-pulau," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Jumat.
Batam, 8/4 (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam kekurangan lahan di pulau utama, sehingga memanfaatkan pulau-pulau pesisir untuk kawasan investasi.
"Karena keterbatasan lahan di Batam, pemerintah terpaksa mengalokasikan pulau-pulau," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Jumat.
KPU MINTA LAHAN KANTOR KE BP BATAM
* Copyright:ANTARA * Date:Apr 08 16:42
Batam, 8/4 (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Batam Hendriyanto, Jumat, mengatakan pihaknya meminta lahan kantor kepada Badan Pengusahaan setempat sebagai pemegang hak pengelolaan lahan.
"Kami membutuhkan lahan untuk membangun kantor dan gudang, karena kami tidak memiliki kantor sendiri sampai saat ini," kata Hendriyanto.
Batam, 8/4 (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Batam Hendriyanto, Jumat, mengatakan pihaknya meminta lahan kantor kepada Badan Pengusahaan setempat sebagai pemegang hak pengelolaan lahan.
"Kami membutuhkan lahan untuk membangun kantor dan gudang, karena kami tidak memiliki kantor sendiri sampai saat ini," kata Hendriyanto.
REKLAMASI PULAU JANDA BERHIAS ILEGAL
"Dua hal yang paling mencolok, reklamasi Pulau Janda Berhias tidak ada izin galian C dan Amdal," kata Aris Hardy Halim saat mengunjungi Pulau Janda Berhias.
Ia mengatakan perizinan galian C diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, namun pajak galian C dikenakan oleh Pemerintah Kota Batam.
Ia mengatakan perizinan galian C diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam, namun pajak galian C dikenakan oleh Pemerintah Kota Batam.
Rabu, 06 April 2011
IZIN REKLAME DI BP MESKI PAJAK KE PEMKOT
Batam, 5/4 (ANTARA) - Perizinan pemasangan tiang reklame tetap menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Batam, meski penarikan pajak reklame dipungut Pemerintah Kota Batam.
"Izin reklame ada di OB (BP Batam-red), pajak diurus Pemkot," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Selasa.
Wali Kota meluruskan kisruh izin reklame antara Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan Batam yang diributkan beberapa pihak.
Menurut Wali Kota, sudah ada nota kesepahaman antara dua institusi yang menyepakati pola pengelolaan reklame di Batam.
"Izin reklame ada di OB (BP Batam-red), pajak diurus Pemkot," kata Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Batam, Selasa.
Wali Kota meluruskan kisruh izin reklame antara Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan Batam yang diributkan beberapa pihak.
Menurut Wali Kota, sudah ada nota kesepahaman antara dua institusi yang menyepakati pola pengelolaan reklame di Batam.
Gedung BLK Direncanakan di Rempang Galang
(sumber Tribun Batam,versi asli)
Tribun Batam - Selasa, 5 April 2011
BATAM, TRIBUN- Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam akan mengupayakan pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) baru di wilayah Rempang Galang. Karena menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Rudi Sakyakirti, untuk mendapatkan alokasi dana dari pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja maka daerah harus punya BLK yang representatif. Salah satu kriterianya yaitu luas lahan minimal 10 hektare. Sementara BLK yang ada di Batam saat ini hanya seluas 1 hektare.
Kota Batam dan Gimje Korsel Bisa Saling Melengkapi
Tribun Batam - Selasa, 5 April 2011 21:53 WIB (sumber Tribun Batam,versi asli)
tribunnews batam / istimewa/blog
Kawasan industri Batamindo Batam
Laporan Kartika Kwartya, wartawan Tribun Batam
BATAM, TRIBUN- Kota Batam kembali akan membuat perjanjian kerjasama "sister city", kali ini dengan Kota Gimje, Provinsi Jeonbuk, Korea Selatan. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Nada Faza Soraya, kerjasama Batam-Gimje ini akan lebih berpeluang dibanding sister city Batam-Shen Zen yang dinilai gagal. Menguntungkan karena konsentrasi industri Batam dengan Gimje berbeda sehingga bisa saling melengkapi.
BATAM, TRIBUN- Kota Batam kembali akan membuat perjanjian kerjasama "sister city", kali ini dengan Kota Gimje, Provinsi Jeonbuk, Korea Selatan. Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Nada Faza Soraya, kerjasama Batam-Gimje ini akan lebih berpeluang dibanding sister city Batam-Shen Zen yang dinilai gagal. Menguntungkan karena konsentrasi industri Batam dengan Gimje berbeda sehingga bisa saling melengkapi.
Korsel Jajaki Investasi di Batam
Selasa, 05 April 2011
BP TOLAK LIMPAHKAN IZIN LAHAN
Batam, 4/4 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam menolak melimpahkan izin lahan untuk reklame seperti yang diminta Pemerintah Kota Batam.
"Semua lahan di Batam HPL-nya punya BP, jadi setiap penggunaan lahan, izinnya harus ke BP," kata Kepala Bagian Humas dan Publikasi BP Batam Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Senin.
"Semua lahan di Batam HPL-nya punya BP, jadi setiap penggunaan lahan, izinnya harus ke BP," kata Kepala Bagian Humas dan Publikasi BP Batam Dwi Djoko Wiwoho di Batam, Senin.
BP Batam Tolak Limpahkan Izin Lahan Reklame
Pasca Tsunami Jepang, Pemerintah Jangan Tambah Beban Pengusaha
Warga BSI Keluhkan Air Macet
Senin, 04 April 2011
BP BATAM SIAPKAN EMPAT HA UNTUK RUSUN
Batam, 3/4 (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam menyiapkan lahan seluas tiga hingga empat hektare untuk pembangunan rumah susun pekerja.
"Untuk pembangunan rusun lahan ada, sisa tiga hingga empat ha di Tanjung Uncang," kata Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan (BP) Batam Istono, Minggu.
Istono membantah BP Batam sudah kehabisan lahan untuk pembangunan rusun seperti yang dianggarkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Istono, lahan tiga hingga empat hektare di Tanjung Uncang cukup untuk membuat enam twin block rusun.
Memang, kata dia, kondisi lahan belum matang, tidak seperti yang diharapkan.
"Tapi memang begitu kondisi lahan di Batam, tanah miring dan sebagainya," kata dia.
Selain di Tanjung Uncang, ia mengatakan BP Batam juga masih memiliki sebidang tanah di Sekupang yang diap untuk dibangun rusun.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Batam Gintoyono mengatakan Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran pembangunan rusun pekerja di Batam. Namun karena belum ada lahan yang siap dibangun, maka tertunda.
"Pembangunan rusun terkendala lahan," kata dia.
Padahal, kata Gintoyono, pembangunan rusun adalah solusi dari masalah rumah liar dan tempat tinggal pekerja.
"Begitu lahan siap, pembangunan rusun diharapkan bisa segera dimulai," kata dia.
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan rusun adalah alternatif terbaik untuk kondisi Batam yang kekurangan lahan.
Dengan rusun, diharapkan para pekerja dapat mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dengan harga terjangkau dan menekan biaya kebutuhan hidp.
Bila biaya kebutuhan hidup ditekan, maka upah minimum kota juga bisa disesuaikan, sebagai daya tarik Kawasan Perdagangan Bebas Batam.
Y011/B/A011 (T.Y011/B/A011/A011) 03-04-2011 15:44:14
"Untuk pembangunan rusun lahan ada, sisa tiga hingga empat ha di Tanjung Uncang," kata Direktur Perencanaan Teknik Badan Pengusahaan (BP) Batam Istono, Minggu.
Istono membantah BP Batam sudah kehabisan lahan untuk pembangunan rusun seperti yang dianggarkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Istono, lahan tiga hingga empat hektare di Tanjung Uncang cukup untuk membuat enam twin block rusun.
Memang, kata dia, kondisi lahan belum matang, tidak seperti yang diharapkan.
"Tapi memang begitu kondisi lahan di Batam, tanah miring dan sebagainya," kata dia.
Selain di Tanjung Uncang, ia mengatakan BP Batam juga masih memiliki sebidang tanah di Sekupang yang diap untuk dibangun rusun.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Batam Gintoyono mengatakan Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran pembangunan rusun pekerja di Batam. Namun karena belum ada lahan yang siap dibangun, maka tertunda.
"Pembangunan rusun terkendala lahan," kata dia.
Padahal, kata Gintoyono, pembangunan rusun adalah solusi dari masalah rumah liar dan tempat tinggal pekerja.
"Begitu lahan siap, pembangunan rusun diharapkan bisa segera dimulai," kata dia.
Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan rusun adalah alternatif terbaik untuk kondisi Batam yang kekurangan lahan.
Dengan rusun, diharapkan para pekerja dapat mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dengan harga terjangkau dan menekan biaya kebutuhan hidp.
Bila biaya kebutuhan hidup ditekan, maka upah minimum kota juga bisa disesuaikan, sebagai daya tarik Kawasan Perdagangan Bebas Batam.
Y011/B/A011 (T.Y011/B/A011/A011) 03-04-2011 15:44:14
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM PROMOSI DI BELANDA
Batam, 3/4 (ANTARA) - Kepala Badan Pengusahaan Batam Mustofa Widjaja dijadwalkan menjadi pembicara dalam seminar promosi di Belanda, Senin, untuk menarik minat pengusaha dari Eropa, khususnya dari negeri Kincir Angin ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Seminar itu diselenggarakan Kedutaan Besar RI di Belanda, kata Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi Subdit Humas dan Publikasi BP Batam,Ilham Eka Hartawan Minggu.
Kegiatan promotif tersebut berkaitan dengan Pasar Malam dan Seminar Indonesia di Malieved, Den Haag-Belanda pada 1-7 April 2011 yang pada Jumat dibuka mantan Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda, Williem Van Eekeleen dan dihadiri mantan Dubes RI utk Kerajaan Belanda JE Habibie, Kuasa Hukum Ad Interim Umar Hadi selaku Kepala Perwakilan RI di Belanda, serta dan dua wali kota negara bagian Den Haag.
Mengutip Umar Hadi, kemudian Ilham menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kerajaan Belanda dengan Indonesia untuk saling bertukar informasi dan upaya peningkatan investasi.
Pasar Malam Indonesia diikuti berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN dan pihak swasta. Instansi pemerintah yang mengikuti, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementrian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, beberapa BUMN, dan BP Batam, serta Pelindo.
A013/C/A011 (T.A013/C/A011/A011) 03-04-2011 15:52:57
Seminar itu diselenggarakan Kedutaan Besar RI di Belanda, kata Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi Subdit Humas dan Publikasi BP Batam,Ilham Eka Hartawan Minggu.
Kegiatan promotif tersebut berkaitan dengan Pasar Malam dan Seminar Indonesia di Malieved, Den Haag-Belanda pada 1-7 April 2011 yang pada Jumat dibuka mantan Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda, Williem Van Eekeleen dan dihadiri mantan Dubes RI utk Kerajaan Belanda JE Habibie, Kuasa Hukum Ad Interim Umar Hadi selaku Kepala Perwakilan RI di Belanda, serta dan dua wali kota negara bagian Den Haag.
Mengutip Umar Hadi, kemudian Ilham menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Kerajaan Belanda dengan Indonesia untuk saling bertukar informasi dan upaya peningkatan investasi.
Pasar Malam Indonesia diikuti berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN dan pihak swasta. Instansi pemerintah yang mengikuti, di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementrian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, beberapa BUMN, dan BP Batam, serta Pelindo.
A013/C/A011 (T.A013/C/A011/A011) 03-04-2011 15:52:57
BP Batam Siapkan Empat Hektar untuk Rusun
Istono membantah BP Batam sudah kehabisan lahan untuk pembangunan rusun seperti yang dianggarkan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut Istono, lahan tiga hingga empat hektare di Tanjung Uncang cukup untuk membuat enam twin block rusun.
Jumat, 01 April 2011
Pengusaha dan Pekerja Sepakat Boikot Raperda
( sumber Tribun Batam,versi asli)
Tribun Batam - Kamis, 31 Maret 2011 23:38 WIB
Tribunnews Batam / Istimewa/BBM
Menolak Ranperda Kenaikan Pajak
Laporan Ucu Rahman, wartawan tribunnews batam
BATAM, TRIBUN - Gedung Kampus Unrika menjadi kunci antara pekerja dan pengusaha bekerjasama melakukan boikot terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pajak daerah. Bahkan dua organisasi baik Apindo maupun Serikat pekerja mengancam tidak akan hadir dalam pembahasan ranperda tersebut.
BATAM, TRIBUN - Gedung Kampus Unrika menjadi kunci antara pekerja dan pengusaha bekerjasama melakukan boikot terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pajak daerah. Bahkan dua organisasi baik Apindo maupun Serikat pekerja mengancam tidak akan hadir dalam pembahasan ranperda tersebut.
Kantor Kejari Termegah di Indonesia
BATAM CENTRE- Badan Pengusahaan (BP) Batam secara resmi menyerahkan Kantor Kejaksaan Negeri Batam kepada instansi tersebut, Kamis (31/3). Penanganan berita acara penyerahan gedung Kejari Batam yang disebut-sebut paling megah itu dilakukan Ketua BP Batam Mustofa Widjaja dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Iskamto.
Langganan:
Postingan (Atom)