Sumber : batamtoday.com
BATAMTODAY.COM, Batam - Pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah dilantik oleh Dewan Kawasan (DK) mulai aktif bekerja Senin (7/7/2014) pekan depan. Hal itu dikatakan Direktur Humas dan PTSP BP Batam Dwi Djoko Wiwoho kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (4/7/2014).
Dijelaskannya, pimpinan BP Batam yakni Ketua, Wakil Ketua dan Deputi telah dilantik pada 30 Juni 2014 yang lalu. Minggu depan nama-nama unsur pimpinan tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).
"Minggu depan akan dilapirkan ke Menpan. Yang penting sudah pasti dulu sehingga kita bisa bekerja," kata Djoko.
Sedangkan struktur organisasi dibawahnya sedang disusun dan disesuaikan karena untuk urusan administrasi bisa dikerjakan sambil berjalan.
"Tugas resmi belum diumumkan. Kan belum bekerja, struktur di bawahnya juga belum dilantik. Para Deputi natinya akan membawahi lima atau empat ke struktur di BP Batam," terang Djoko.
Sebelumnya, Ketua DK-FTZ Batam, Bintan dan Karimun, Muhammad Sani secara resmi melantik dan mengukuhkan tujuh personel pejabat BP Batam, Kepala, Wakil dan para Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam (BPK-BPBP) Batam di aula Kantor Gubernur Kepri, Senin (30/2014).
Sani mengangkat ketujuh personel ini melalui Surat Keputusan Nomor: 20/KA-DK/BTM/VI/2014 yang ditandatangani pada Senin 30 Juni 2014, atas nama dirinya selaku Ketua DK Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam.
Dalam SK juga dinyatakan mereka akan menjabat selama lima tahun sejak 2014-2019, mereka yang dilantik adalah Ir Mustofa Wijaya selaku Kepala BP Batam, John Arizal selaku Wakil Kepala BP Batam, A. Gani Lasya selaku Anggota I/Deputi Bidang Administrasi dan Umum, I Wayan Subawa selaku Anggota II/Deputi Bidang Perencanan Pengembangan, Istono selaku Anggota III/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi selaku Anggota IV/Deputi Pengusahaan Sarana Lainnya, dan Fitrah Kamaruddin selaku Anggota V/Deputi Bidang Pelayanan Umum.
Khusus untuk Nur Syafriadi, pengangkatannya masih menjadi kontroversi lantaran belum mundur dari posisi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan masih menikmati berbagai fasilitas negara yang diberikan oleh lembaga legislatif itu.
Nur juga belum mundur sepenuhnya dari Partai Golkar, mengingat DPRD Kepri hingga saat ini masih belum menerima surat resmi sosok pengganti Nur, yang kalah dalam kontestasi Pemilu Legislatif lalu, sehingga belum bisa menggelar rapat paripurna istimewa sesuai dengan sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2007, pelaksanaan pengunduran diri dan penggantian anggota DPRD dilakukan berdasarkan surat penggantian dan pemberhentian partai politik yang bersangkutan ke DPR dan melalui surat dari pimpinan partai politik (parpol) itu.
Editor: Dodo
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar