(sumber Bisnis Indonesia)
BATAM: Sekitar 300 warga berunjuk rasa ke Gedung Badan Otorita Batam memprotes penaikan tarif air bersih di Kota Batam sebesar 18% yang akan diberlakukan efektif mulai Juni 2010.
Massa mendatangi Gedung OB sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menggelar orasi oleh sejumlah koordinator lapangan.
Uba Ingan Sigalingging, koordinator aksi mengungkapkan massa yang berjumlah sekitar 300 orang itu berasal dari Kampung Air, Kampung Selayang dan Baloi Kolam.
"Kami datang salah satunya menolak penaikan tarif air ATB sebesar 18%," ujarnya di sela-sela aksi kemarin.
PT Adhya Tirta Batam (ATB), selaku pengelola air bersih di kota itu, lanjut Uba menerima keuntungan Rp40 miliar per tahun.
Karena itu penaikan tarif air rata-rata 18% mulai bulan depan bukan karena terjadinya defisit biaya operasional perusahaan tersebut.
Namun, untuk menutupi hilangnya dividen yang banyak diselewengkan oleh para petinggi ATB dan dibagikan juga ke para pejabat Otorita Batam selaku institusi pemberi hak konsesi air bersih.
Sebelum melakukan penaikan tarif, lanjut Uba, PT ATB seharusnya terlebih dahulu membenahi potensial lost yang dialaminya untuk menghindari kerugian jika memang itu yang terjadi.
Seperti penjualan air bersih ilegal ke kapal asing yang terjadi di Pelabuhan Batu Ampar selama ini.
Di mana akibat kegiatan ilegal itu PT ATB menurutnya berkemungkinan mengalami potensial lost sebesar Rp9 miliar per tahun.
Karena itu, tegas Uba, mereka meminta Otorita Batam untuk mencabut persetujuan penaikan tarif air yang akan diberlakukan ATB tersebut.
Apalagi, katanya, selama ini perusahaan tersebut belum memberikan pelayanan dengan baik dimana penyaluran air bersih belum dilakukan ke seluruh warga di kota itu sesuai kontrak konsesi, seperti yang dialami warga di ketiga kawasan itu.
A. Pasaribu, seorang ibu peserta demo dari Baloi Kolam, mengungkapkan dia dan banyak warga di permukiman itu sudah mengajukan permohonan penyambungan air bersih ke PT ATB sejak 3 tahun lalu.
"Tapi jangankan disambung, dikasih tau kabarnya saja tidak," ujarnya ketus. Padahal, katanya, di kawasan itu bermukim setidaknya 100.000 kepala keluarga. (k40)
Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar