Batam, 21/5 (ANTARA) - Kota Batam mendapatkan tambahan dana infrastruktur dari APBN-P 2010 sebanyak Rp23 miliar, kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis.
"Dari total alokasi untuk seluruh Indonesia Rp5,5 triliun, sebanyak Rp23 triliun di antaranya untuk Batam," kata Harry di Batam, Jumat.
Ia mengatakan dana infrastruktur tersebut dapat digunakan pemerintah kota untuk pembangunan jalan, jembatan atau biaya infrastruktur lainnya.
"Digunakan untuk apa, diserahkan kepada pemerintah daerah," kata dia.
Menurut dia, dana yang digelontorkan melalui APBN-P itu dapat digunakan tanpa dimasukkan dulu ke APBD-P, asalkan penggunaannya dilaporkan.
Ia mengatakan jika harus melalui APBD-P, maka ada kekhawatiran dana tersebut tidak digunakan, mengingat proses penetapan APBD-P di daerah relatif lamban.
"Kami mengerti proses penetapan APBD-P di daerah agak ribet, ada yang Oktober baru selesai. Kalau APBD-P selesai Oktober, kapan dana digunakan, nanti malah jadi silpa," kata dia.
Selain biaya infrastruktur, APBN-P juga mengalokasikan Rp1 miliar untuk setiap kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Batam , untuk belanja pendidikan.
Belanja pendidikan itu, kata dia, tidak untuk pembangunan sekolah baru, tapi boleh untuk pembangunan ruang kelas baru.
"Untuk memperbaiki sarana sekolah seperti untuk pembangunan lapangan, pembelian komputer atau meja pimpong," kata dia.
Sementara itu, dua kabupaten dan kota lain di Kepulauan Riau, Lingga dan Bintan juga mendapatkan tambahan dana infrastruktur, kata Harry.
"Masing-masing sekitar Rp20 miliar," kata dia menambahkan. (T.Y011/B/R010/R010) 21-05-2010 21:05:10 NNNN
"Dari total alokasi untuk seluruh Indonesia Rp5,5 triliun, sebanyak Rp23 triliun di antaranya untuk Batam," kata Harry di Batam, Jumat.
Ia mengatakan dana infrastruktur tersebut dapat digunakan pemerintah kota untuk pembangunan jalan, jembatan atau biaya infrastruktur lainnya.
"Digunakan untuk apa, diserahkan kepada pemerintah daerah," kata dia.
Menurut dia, dana yang digelontorkan melalui APBN-P itu dapat digunakan tanpa dimasukkan dulu ke APBD-P, asalkan penggunaannya dilaporkan.
Ia mengatakan jika harus melalui APBD-P, maka ada kekhawatiran dana tersebut tidak digunakan, mengingat proses penetapan APBD-P di daerah relatif lamban.
"Kami mengerti proses penetapan APBD-P di daerah agak ribet, ada yang Oktober baru selesai. Kalau APBD-P selesai Oktober, kapan dana digunakan, nanti malah jadi silpa," kata dia.
Selain biaya infrastruktur, APBN-P juga mengalokasikan Rp1 miliar untuk setiap kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Batam , untuk belanja pendidikan.
Belanja pendidikan itu, kata dia, tidak untuk pembangunan sekolah baru, tapi boleh untuk pembangunan ruang kelas baru.
"Untuk memperbaiki sarana sekolah seperti untuk pembangunan lapangan, pembelian komputer atau meja pimpong," kata dia.
Sementara itu, dua kabupaten dan kota lain di Kepulauan Riau, Lingga dan Bintan juga mendapatkan tambahan dana infrastruktur, kata Harry.
"Masing-masing sekitar Rp20 miliar," kata dia menambahkan. (T.Y011/B/R010/R010) 21-05-2010 21:05:10 NNNN
Copyright © ANTARA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar