Gedung Badan Pengusahaan Batam
"Ini hanya sebagian saja. Sebenarnya ada sekitar 3.000 kepala keluarga yang sudah menempati daerah tersebut sejak 2011, namun belum memiliki legalitas, padahal kami sudah membayar dan mengurus agar sertifikat itu keluar," kata seorang warga, Erizal saat berorasi di depan Kantor BP batam.
Kepengurusan legalitas lahan yang ditempati warga tersebut dilakukan oleh PT Dwi Mitra Agritama Kavling Bukit Ayu Seibeduk dan sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang menerima cicilan KSB.
"Kami sudah melunasi cicilan kami, namun tidak ada sertifikat yang keluar. Kami minta BP Batam bertanggungjawab dan mendesak agar BPN mengeluarkan sertifikat untuk kami," ucapnya.
BP Batam adalah lembaga pemerintah yang diberikan amanat mengalokasikan seluruh lahan di Batam yang masuk kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, baik untuk industri maupun pemukiman.
Aksi sempat memanas setelah puluhan massa mendesak masuk dan naik ke lantai delapan untuk menemui Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja sebelum digagalkan oleh Petugas Direktorat Pengamanan BP Batam dan kepolisian.
Sejumlah pejabat BP Batam seperti Direktur Pengamanan, Cecep Rusmana, Direktur Pemukiman Lingkungan dan Agribisnis, Tato Wahyu mencoba menemui warga dan melakukan dialog.
Cecep meminta warga tetap tenang dan menyampaikan aspirasi dengan kepala dingin agar suasana kondusif.
Sementara itu, Tato Wahyu mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan BPN Batam.
"Namun kepengurusan sertifikat membutuhkan tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Itu harus dibayar sebelum mengurus sertifikat," kata dia.
Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan BPN dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam untuk mendata kavling agar bisa membantu penyelesaian masalah tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar