Jumat, 23 Mei 2014 ( sumber : Kepri Antara News )
Batam (Antara Kepri) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mempercayakan penyimpanan data-data pentingnya pada pusat penyimpanan data milik BP Batam yang dinilai aman dari kerusakan karena bencana.
"Kami sudah menandatangani kerjasama penyimpanan data selama lima tahun. Pusat penyimpanan data di BP Batam kami anggap pas karena jauh dari kemungkinan kerusakan karena bencana dan sudah memiliki standar pengamanan yang sangat bagus," kata Sekretaris Menteri Bappenas, Slamet Seno Adji di Batam, Jumat.
"Kami sudah menandatangani kerjasama penyimpanan data selama lima tahun. Pusat penyimpanan data di BP Batam kami anggap pas karena jauh dari kemungkinan kerusakan karena bencana dan sudah memiliki standar pengamanan yang sangat bagus," kata Sekretaris Menteri Bappenas, Slamet Seno Adji di Batam, Jumat.
Ia mengatakan, data yang disimpan di Pusat Data BP Batam (IT Centre BP Batam) meliputi data sistem penganggaran daerah, data perencanaan pembangunan di Indonesia, dan data lainnya.
"Selain kami simpan di tempat lain, kami juga simpan di sini (BP Batam) sebagai data cadangan. Menurut kami di sini paling pas, sesuai dengan harapan kami," kata dia.
Seno mengatakan, Bappenas akan terus meningkatkan jumlah data penting dari Bappenas yang disimpan pada pusat data BP Batam.
"Ini juga bagian dari rencana Bappenas untuk bersama-sama BP Batam mengembangkan pusat data yang lebih besar," kata Seno.
Kepala BP Batam, Mustofa Widjaja, mengatakan selama ini sudah banyak instansi swasta dan pemerintah termasuk sejumlah kementerian yang mempercayakan penyimpanan datanya di BP Batam.
"Untuk Bappenas sebenarnya sudah mulai menyimpan datanya sejak sekitar tiga tahun lalu, meski secara resmi baru dilakukan penandatanganan kerjasama pada hari ini," kata dia.
Selain Bappenas, kata dia, lembaga pemerintah yang mempercayakan datanya di IT Centre BP Batam antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Indormasi, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.
"Yang terbesar adalah data kartu tanda penduduk elektronik milik kementerian dalam negeri. Untuk instansi lain datanya lebih kecil," kata Mustofa.
Ia mengatakan, hingga kini kapasitas penyimpanan data BP Batam masih bisa menampung data-data baru. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar