PENANAMAN MODAL ASING: Belum Ada Realisasi Baru di Batam

Oleh Yoseph Pencawan

Selasa, 21 Februari 2012 (sumber Bisnis Indonesia)

BATAM: Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau menyebutkan dalam setahun terakhir belum ada satupun PMA yang merealisasikan investasinya di Kota Batam sebagai salah satu dampak belum maksimalnya implementasi free trade zone di kawasan tersebut.

Oka Simatupang, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau, mengungkapkan sejauh ini implementasi free trade zone di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) belum mampu menggenjot pertumbuhan industri yang signifikan.

 

“Malah industri PMA baru belum ada yang buka dalam setahun terakhir,” ujarnya.

Dia mengatakan implementasi free trade zone masih berkutat pada masalah hambatan importasi barang-barang kebutuhan industri dan perizinan.

Kedua masalah terbesar itu dia yakini salah satunya disebabkan otoritas-otoritas terkait, yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan serta Bea Cukai, belum juga sinergis dalam melaksanakan fungsinya secara teknis.

Akibatnya, pertumbuhan industri di kawasan BBK, khususnya Batam, dinilainya malah mengalami perlambatan, bukan percepatan seperti yang menjadi tujuan implementasi FTZ.

Kenyataan yang ada, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah industri justru berhenti beroperasi akibat mengalami kerugian yang drastis.

Diakuinya, kerugian yang dialami industri-industri di Batam, terutama pabrik-pabrik manufaktur, lebih banyak dipengaruhi gejolak ekonomi Eropa mengingat sebagian besar permintaan order pekerjaannya dari negara-negara di benua tersebut.

Namun menurutnya tekanan itu bisa diminimalisir jika FTZ di BBK bisa diimplementasikan dengan baik sehingga industri mampu bertahan dan tetap beroperasi.

Sementara itu, Cahya, Ketua Apindo Kepri, mengatakan pihaknya juga menilai belum ada perkembangan industri yang signifikan di kawasan FTZ BBK.

“Badan Pengusahaan Kawasan sering memberikan data pertumbuhan industri yang tinggi. Tapi sering faktanya industri hanya relokasi,” ujarnya.

Bahkan dia meyakini, walaupun data yang ada hanya PT Exas dan PT Nutune saja yang sangat berpeluang menghentikan operasinya, masih banyak perusahaan lain yang terancam mengalami kondisi serupa.

Untuk diketahui, PT Exas sudah menghentikan operasi industrinya pada dua bulan lalu dan PT Nutune berencana berhenti operasi pada 9 Maret 2012 mendatang dimana menajemen kedua perusahaan tersebut mengaku mengalami kerugian sehingga harus gulung tikar.

“Industri di kawasan FTZ BBK masih menanggung biaya tinggi, apalagi industri-industri pendukungnya masih mengalami perlakuan insentif yang jauh berbeda,” kata dia.

Industri-industri pendukung tersebut khususnya yang bergerak disektor konsumsi dimana sektor ini masih sangat tertekan karena hambatan pemasukan, perizinan dan pengaturan jumlah (kuota).

Menurut Oka, perubahan regulasi teknis yang tercantum dalam PP No.10/2012 yang sudah meniadakan penggunaan masterlist dalam pemeriksaan importasi barang kebutuhan industripun belum dapat menjadi jaminan mampu menggenjot investasi.

“Bea Cukai memang sudah mau membantu industri di kawasan BBK dengan mencabut masterlist. Tetapi ternyata bentuk pemeriksaan lain tetap masih ada,” tandasnya.(api)