BATAM (BP) - Bukan hanya krisis Eropa yang
membuat investasi di Batam melambat di awal 2012, tapi juga birokrasi
dan regulasi yang berbelit dan berbiaya tinggi.
Kondisi ini membuat Bank Dunia tidak menempatkan Batam 10 besar kawasan di Indonesia yang paling mudah untuk berinvestasi. Padahal, dengan status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) serta letak strategis karena berdekatan dengan Singapura, seharusnya Batam bisa masuk 10 besar. Bahkan mestinya di urutan pertama.
Namun data Doing Bussines 2012 yang diterbitkan Bank Dunia dan International Finance Corporation yang dipublis di laman resmi Bank Dunia pada 2 Februari lalu, justru menempatkan kota atau wilayah yang tak memiliki FTZ sebagai tempat paling mudah untuk mendirikan usaha.
Doing Business sendiri merupakan laporan khusus yang mengukur kinerja investasi di suatu wilayah dengan menganalisa indikator-indikator kuantitatif yang terkait dengan peraturan-peraturan usaha. Di Indonesia, ada 20 kota yang disurvei, yaitu Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Gorontalo, Jambi, Mataram, Medan, dan Pontianak.
Dari 20 kota itu, Yogyakarta menempati urutan petama sebagai kota paling mudah berinvestasi. Kota gudeg itu bersaing ketat dengan Palangkaraya dan Surakarta yang masing-masing menempati urutan dua dan tiga.
Di urutan berikutnya ada Semarang, Banda Aceh, Gorontalo, Balikpapan, Jakarta, Denpasar, dan Mataram. Batam sendiri hanya berada di urutan ke-16. Bank Dunia juga mencatat bahwa waktu pengurusan usaha baru di Indonesia, masih jauh lebih lama dari Malaysia dan Vietnam.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau, Johanes Kennedy mengatakan, harus ada upaya cepat untuk memperbaiki sistem birokrasi dan regulasi yang berbelit yang kadang-kadang membuat investor bingung.
“Semua pihak, baik itu Pemprov Kepri, Pemko Batam, Dewan Kawasan, BP Batam dan pihak terkait lainnya harus berani membuat terobosan agar Batam tidak semakin tertinggal. Sayang potensi Batam yang luar biasa disia-siakan,” ujar Johanes.
Bos Panbil ini mencontohkan langkah yang ditempuh Malaysia pada tahun 2009 silam berani melakukan terobosan baru dengan memangkas biaya pendaftaran usaha sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Hasilnya, saat itu ada 320 ribu usaha baru terdaftar.
Bahkan, saat ini, Iskandar Development Region, Malaysia, sudah menjadi kota baru saking banyaknya investor yang menanamkan modalnya di sana. Padahal, kawasan ini terbilang baru. Itu tak terlepas dari paket stimulus yang diberikan pada investor. Bukan hanya memangkas biaya pendaftaran usaha, mereka juga berani menggratiskan untuk jenis usaha tertentu plus insetif pajak.
“Malaysia kini sudah terbang tinggi meninggalkan Batam. Kalau tidak mau tertinggal makin jauh, Batam harus berubah,” katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, menyampaikan hal senada. Kata dia, pemerintah harus memiliki itikad baik untuk memperbaiki regulasi dan birokrasi yang rumit dan membingungkan.
Kata Cahya, selama ini masih banyak kalangan pengusaha yang mengeluh soal rumitnya birokrasi itu. Aturan dan undang-undang selalu menjadi alasan pemerintah.
“Aturan tetap harus diikuti, tapi tidak boleh mempersulit pengusaha dengan aturan-aturan itu,” ujar Cahya.
Dia menambahkan, saat ini regulasi arus barang dari dan ke kawasan FTZ sudah lumayan longgar. Misalnya seperti yang tertuang dalam PP nomor 10/2012, arus barang kebutuhan industri tidak lagi dipersulit. Namun aturan tersebut tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan itikad baik dari aparat dan pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Apindo Batam OK Simatupang mengatakan, selain harus memperbaiki regulasi dan birokrasi, pemerintah juga perlu terus meningkatkan keamanan demi terciptanya situasi yang kondusif. “Sehingga Batam semakin memiliki nilai jual yang tinggin bagi investasi, terutama asing,” kata OK.
Cahya juga menyarakan supaya Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pemerintah Kota Batam banyak mempromosikan potensi investasi Batam ke kawasan Asia, khususnya Jepang.
“Saya sudah pelajari, pasar Eropa memang mulai sepi akibat krisis. Saatnya kita beralih ke Jepang dan negara-negara Asia lainnya,” katanya, kemarin.
Menurut Cahya, saat ini ada beberapa perusahaan asing di Jepang yang berencana relokasi menyusul bencana gempa dan tsunami di negeri matahari terbit itu, tahun lalu. Peluang ini harus segera ditangkap oleh Batam.
Selain itu, kata Cahya, ada ribuan perushaan di China yang juga hendak merelokasi usahanya ke negara lain. Ini dikarenakan biaya produksi di negeri tirai bambu itu terlalu tinggi.
“Ini peluang-peluang yang harus kita tangkap. Apalagi saya dengar tahun BP Batam mengajukan biaya promosi yang cukup besar, yakni sekitar Rp7,5 miliar,” kata Cahya.
Namun, kata Cahya, kalau sistem birokrasi dan regulasi tak dibenahi, maka peluang mendatangkan investor yang akan relokasi itu ke Batam, makin kecil.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Nada Faza Soraya juga mengatakan, krisis keuangan di Eropa memang berdampak pada sektor industri di Batam. Namun dengan keistimewaannya sebagai salah satu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, Batam bisa menangkis pengaruh krisis tersebut.
“Syaratnya, pangkas birokrasi, hilangkan pungli dan perbaiki sistem serta regulasi yang masih kacau,” kata Nada, kemarin.
Menurut dia, panjangnya birokrasi di negeri ini masih menjadi momok tersendiri bagi para investor. Apalagi, birokrasi yang rumit itu sering dibarengi dengan praktik-praktik pungutan liar oleh segelintir oknum pejabat. Hasilnya, para calon investor terpaksa harus berfikir ulang untuk berinvestasi di metropolis ini.
Dari segi regulasi, Nada juga melihat masih belum sesuai dengan ruh free trade zone di Batam, Bintan dan Karimun.
Akibatnya, pelaksanaan FTZ di Batam masih terseok-seok.
Misalnya, kata Nada, terkait regulasi lalu lintas barang, lalu lintas orang dan lalu lintas perdagangan. Baik perdagangan besar, menengah maupun perdagangan kecil. Nada menilai regulasinya masih tumpang tindih dan belum ada kesamaan persepsi antar instansi terkait.
“Ego sektoral masih dikedepankan. Akibatnya pengusaha yang berkelahi,” kata Nada.
Selain itu, kewenangan Dewan Kawasan (DK) FTZ dinilai masih setengah-setengah. Sehingga DK nyaris tak punya taji untuk menjalankan kebijakan FTZ di Batam secara maksimal.
Nada menyebut soal lahan, pabean, hutan lindung dan lain sebagainya. Semuanya masih belum dilimpahkan sepenuhnya kepada Dewan Kawasan melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kondisi ini sering menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih.
“Seharusnya semua kewenangan pusat itu dilimpahkan ke Dewan Kawasan,” ujar Nada.
Jika beberapa penghambat itu dihilangkan, Nada optimis Batam bisa disejajarkan dengan Negri Johor, Malaysia, atau bahkan bersaing dengan Singapura sebagai pusat representasi bisnis dunia.
Menurut Nada, perlakuan khusus bagi Batam sebagai kawasan FTZ adalah sebuah keharusan. Karena dalam posisinya saat ini Batam bersaing dengan negara tetangga yang jauh lebih maju. Bukan hanya bersaing dengan daerah lain di dalam negeri.
Bahkan Nada menilai, pertumbuhan ekonomi Batam yang tahun lalu mencapai 7,1 persen bukanlah sebuah prestasi. Menurut dia, jika potensi Batam sebagai FTZ dimanfaatkan secara maksimal, pertumbuhan ekonomi di kota ini bisa mencapai 10 hingga 11 persen per tahun.
“Sebenarnya, kita tidak perlu ngapa-ngapain juga pertumbuhan ekonomi ya segitu (6-7 persen). Saya melihat, saat ini Batam tidak mati tapi juga tidak hidup,” kata Nada.
Sementara itu, Ketua Dewan Kawasan yang juga Gubernur Kepri HM Sani tak menafikan masih banyaknya hambatan dalam berinvestasi di Batam maupun wilayah lainnya di Kepri. Salah satunya persoalan lahan yang terbatas. Tak semua kawasan di Batam masuk wilayah FTZ. Bahkan, Rempang-Galang yang sebenarnya masuk wilayah FTZ masih tetap terkendala pengelolaanya karena sebagian kawasan tersebut terdaftar di Kementrian Kehutana sebagai hutan buru.
“Kondisi ini yang memang kadang-kadang membuat pengurusan usaha jadi lama. Investor sudah ada, tapi terkendala pembebasan lahan,” kata Sani saat berkunjung ke redaksi Batam Pos pekan lalu.
Namun Sani menjajikan akan segera membenahi kendala-kendala tersebut. “Kita akan terus berusaha,” katanya.(suparman/nur)
Kondisi ini membuat Bank Dunia tidak menempatkan Batam 10 besar kawasan di Indonesia yang paling mudah untuk berinvestasi. Padahal, dengan status kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) serta letak strategis karena berdekatan dengan Singapura, seharusnya Batam bisa masuk 10 besar. Bahkan mestinya di urutan pertama.
Namun data Doing Bussines 2012 yang diterbitkan Bank Dunia dan International Finance Corporation yang dipublis di laman resmi Bank Dunia pada 2 Februari lalu, justru menempatkan kota atau wilayah yang tak memiliki FTZ sebagai tempat paling mudah untuk mendirikan usaha.
Doing Business sendiri merupakan laporan khusus yang mengukur kinerja investasi di suatu wilayah dengan menganalisa indikator-indikator kuantitatif yang terkait dengan peraturan-peraturan usaha. Di Indonesia, ada 20 kota yang disurvei, yaitu Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Manado, Palangka Raya, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Gorontalo, Jambi, Mataram, Medan, dan Pontianak.
Dari 20 kota itu, Yogyakarta menempati urutan petama sebagai kota paling mudah berinvestasi. Kota gudeg itu bersaing ketat dengan Palangkaraya dan Surakarta yang masing-masing menempati urutan dua dan tiga.
Di urutan berikutnya ada Semarang, Banda Aceh, Gorontalo, Balikpapan, Jakarta, Denpasar, dan Mataram. Batam sendiri hanya berada di urutan ke-16. Bank Dunia juga mencatat bahwa waktu pengurusan usaha baru di Indonesia, masih jauh lebih lama dari Malaysia dan Vietnam.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Riau, Johanes Kennedy mengatakan, harus ada upaya cepat untuk memperbaiki sistem birokrasi dan regulasi yang berbelit yang kadang-kadang membuat investor bingung.
“Semua pihak, baik itu Pemprov Kepri, Pemko Batam, Dewan Kawasan, BP Batam dan pihak terkait lainnya harus berani membuat terobosan agar Batam tidak semakin tertinggal. Sayang potensi Batam yang luar biasa disia-siakan,” ujar Johanes.
Bos Panbil ini mencontohkan langkah yang ditempuh Malaysia pada tahun 2009 silam berani melakukan terobosan baru dengan memangkas biaya pendaftaran usaha sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Hasilnya, saat itu ada 320 ribu usaha baru terdaftar.
Bahkan, saat ini, Iskandar Development Region, Malaysia, sudah menjadi kota baru saking banyaknya investor yang menanamkan modalnya di sana. Padahal, kawasan ini terbilang baru. Itu tak terlepas dari paket stimulus yang diberikan pada investor. Bukan hanya memangkas biaya pendaftaran usaha, mereka juga berani menggratiskan untuk jenis usaha tertentu plus insetif pajak.
“Malaysia kini sudah terbang tinggi meninggalkan Batam. Kalau tidak mau tertinggal makin jauh, Batam harus berubah,” katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, menyampaikan hal senada. Kata dia, pemerintah harus memiliki itikad baik untuk memperbaiki regulasi dan birokrasi yang rumit dan membingungkan.
Kata Cahya, selama ini masih banyak kalangan pengusaha yang mengeluh soal rumitnya birokrasi itu. Aturan dan undang-undang selalu menjadi alasan pemerintah.
“Aturan tetap harus diikuti, tapi tidak boleh mempersulit pengusaha dengan aturan-aturan itu,” ujar Cahya.
Dia menambahkan, saat ini regulasi arus barang dari dan ke kawasan FTZ sudah lumayan longgar. Misalnya seperti yang tertuang dalam PP nomor 10/2012, arus barang kebutuhan industri tidak lagi dipersulit. Namun aturan tersebut tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan itikad baik dari aparat dan pemerintah.
Sebelumnya, Ketua Apindo Batam OK Simatupang mengatakan, selain harus memperbaiki regulasi dan birokrasi, pemerintah juga perlu terus meningkatkan keamanan demi terciptanya situasi yang kondusif. “Sehingga Batam semakin memiliki nilai jual yang tinggin bagi investasi, terutama asing,” kata OK.
Cahya juga menyarakan supaya Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pemerintah Kota Batam banyak mempromosikan potensi investasi Batam ke kawasan Asia, khususnya Jepang.
“Saya sudah pelajari, pasar Eropa memang mulai sepi akibat krisis. Saatnya kita beralih ke Jepang dan negara-negara Asia lainnya,” katanya, kemarin.
Menurut Cahya, saat ini ada beberapa perusahaan asing di Jepang yang berencana relokasi menyusul bencana gempa dan tsunami di negeri matahari terbit itu, tahun lalu. Peluang ini harus segera ditangkap oleh Batam.
Selain itu, kata Cahya, ada ribuan perushaan di China yang juga hendak merelokasi usahanya ke negara lain. Ini dikarenakan biaya produksi di negeri tirai bambu itu terlalu tinggi.
“Ini peluang-peluang yang harus kita tangkap. Apalagi saya dengar tahun BP Batam mengajukan biaya promosi yang cukup besar, yakni sekitar Rp7,5 miliar,” kata Cahya.
Namun, kata Cahya, kalau sistem birokrasi dan regulasi tak dibenahi, maka peluang mendatangkan investor yang akan relokasi itu ke Batam, makin kecil.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Nada Faza Soraya juga mengatakan, krisis keuangan di Eropa memang berdampak pada sektor industri di Batam. Namun dengan keistimewaannya sebagai salah satu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, Batam bisa menangkis pengaruh krisis tersebut.
“Syaratnya, pangkas birokrasi, hilangkan pungli dan perbaiki sistem serta regulasi yang masih kacau,” kata Nada, kemarin.
Menurut dia, panjangnya birokrasi di negeri ini masih menjadi momok tersendiri bagi para investor. Apalagi, birokrasi yang rumit itu sering dibarengi dengan praktik-praktik pungutan liar oleh segelintir oknum pejabat. Hasilnya, para calon investor terpaksa harus berfikir ulang untuk berinvestasi di metropolis ini.
Dari segi regulasi, Nada juga melihat masih belum sesuai dengan ruh free trade zone di Batam, Bintan dan Karimun.
Akibatnya, pelaksanaan FTZ di Batam masih terseok-seok.
Misalnya, kata Nada, terkait regulasi lalu lintas barang, lalu lintas orang dan lalu lintas perdagangan. Baik perdagangan besar, menengah maupun perdagangan kecil. Nada menilai regulasinya masih tumpang tindih dan belum ada kesamaan persepsi antar instansi terkait.
“Ego sektoral masih dikedepankan. Akibatnya pengusaha yang berkelahi,” kata Nada.
Selain itu, kewenangan Dewan Kawasan (DK) FTZ dinilai masih setengah-setengah. Sehingga DK nyaris tak punya taji untuk menjalankan kebijakan FTZ di Batam secara maksimal.
Nada menyebut soal lahan, pabean, hutan lindung dan lain sebagainya. Semuanya masih belum dilimpahkan sepenuhnya kepada Dewan Kawasan melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kondisi ini sering menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih.
“Seharusnya semua kewenangan pusat itu dilimpahkan ke Dewan Kawasan,” ujar Nada.
Jika beberapa penghambat itu dihilangkan, Nada optimis Batam bisa disejajarkan dengan Negri Johor, Malaysia, atau bahkan bersaing dengan Singapura sebagai pusat representasi bisnis dunia.
Menurut Nada, perlakuan khusus bagi Batam sebagai kawasan FTZ adalah sebuah keharusan. Karena dalam posisinya saat ini Batam bersaing dengan negara tetangga yang jauh lebih maju. Bukan hanya bersaing dengan daerah lain di dalam negeri.
Bahkan Nada menilai, pertumbuhan ekonomi Batam yang tahun lalu mencapai 7,1 persen bukanlah sebuah prestasi. Menurut dia, jika potensi Batam sebagai FTZ dimanfaatkan secara maksimal, pertumbuhan ekonomi di kota ini bisa mencapai 10 hingga 11 persen per tahun.
“Sebenarnya, kita tidak perlu ngapa-ngapain juga pertumbuhan ekonomi ya segitu (6-7 persen). Saya melihat, saat ini Batam tidak mati tapi juga tidak hidup,” kata Nada.
Sementara itu, Ketua Dewan Kawasan yang juga Gubernur Kepri HM Sani tak menafikan masih banyaknya hambatan dalam berinvestasi di Batam maupun wilayah lainnya di Kepri. Salah satunya persoalan lahan yang terbatas. Tak semua kawasan di Batam masuk wilayah FTZ. Bahkan, Rempang-Galang yang sebenarnya masuk wilayah FTZ masih tetap terkendala pengelolaanya karena sebagian kawasan tersebut terdaftar di Kementrian Kehutana sebagai hutan buru.
“Kondisi ini yang memang kadang-kadang membuat pengurusan usaha jadi lama. Investor sudah ada, tapi terkendala pembebasan lahan,” kata Sani saat berkunjung ke redaksi Batam Pos pekan lalu.
Namun Sani menjajikan akan segera membenahi kendala-kendala tersebut. “Kita akan terus berusaha,” katanya.(suparman/nur)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar