"Jangan lagi ada demo buruh seperti beberapa waktu lalu. Di mata calon investor, itu menakutkan," kata Gubernur menjawab salah satu pertanyaan wartawan Haluan Kepri.
Kemarin (16/2), Gubernur, Wakil Gubernur dan Kabiro Humas Pemprov Kepri Misbardi, beserta rombongan berkunjung ke Kantor Haluan Kepri. Rombongan orang nomor 1 dan 2 di Provinsi Kepri ini disambut Pemimpin Redaksi Haluan Kepri Ahmad Zulkani, Wakil Pimpinan Perusahaan Aldi Samjaya, serta awak redaksi.
Hampir dua jam lamanya, Gubernur-Wakil Gubernur berbincang dengan awak redaksi Haluan Kepri. Gubernur dan Wakil Gubernur tiba di Kantor Haluan Kepri pukul 10.15 WIB. Dalam kunjungan silaturahmi itu, banyak hal informasikan yang disampaikan Gubernur. Sebaliknya, juga banyak pertanyaan yang ditanyakan awak redaksi Haluan Kepri.
Dari sekian banyak informasi yang disampaikan, persoalan investasi sangat menjadi perhatian Sani-Soerya. "Berita-berita demo itu janganlah diberitakan, yang bagus-bagusnya saja," kata Sani sambil berseloroh.
Sani menegaskan, Batam adalah salah satu barometer dan tujuan investasi di Kepri. Oelah karena itu, iklim keamanan harus tetap dijaga agar tetap aman.
"Hampir 50 persen pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri, berasal dari investasi," ujarnya.
Menanggapi maraknya aksi demo yang dilakukan buruh di beberapa perusahaan di Kota Batam, seperti PT Varta, PT Unisem dan PT Nutune, Sani tampak agak terkejut mendengar informasi tersebut.
"Masih ada demo, ya. Itu berita tak bagus, tak usahlah demo itu diberitakan," tutur Gubernur, kembali berseloroh.
Sani menilai, Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan, masih memadai dalam pemenuhan kebutuhan hidup buruh. Apalagi dengan nilai inflasi yang hanya sekitar 3 persen, yang terjadi saat ini.
Ditanya soal upah sundulan, menurut Sani hal itu harus disepakati bersama oleh bipartit, pengusaha dan pekerja. Hanya saja, Sani juga mengingatkan agar pekerja juga mempertimbangkan kemampuan pengusaha.
Soal status FTZ Batam, Bintan dan Karimun, Sani menyatakan bahwa masyarakat Kepri harus mendukung. Ia juga mengajak masyarakat Kepri tidak melulu mengkritisi, sebaliknya harus mendukung.
"Jujur, Pemerintah Pusat sudah ada perhatiannya sama Kepri. Salah satunya, soal status FTZ di Batam, Bintan dan Karimun. Ingat, tidak semua daerah mendapat status FTZ ini," terang Sani.
Diakui mantan Bupati Karimun ini, bahwa masih ada ketidaksingkronan terhadap beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Menteri terkait. "Tapi, ayo kita 'besarkan' dulu PP No 10 Tahun 2011, sebagai pengganti PP No 2 Tahun 2009. Kita harus bersabar," kata Sani.
#Bintan Akan Punya Bandara Internasional
Provinsi Kepri memang terdiri dari pulau-pulau. Agar investasinya tetap maju, maka diperlukan penambahan infrastruktur.
"Untuk membangunan prekonomian Kepri diperlukan alat trasportasi dan infrastruktur yang memadai," ujar Sani.
Di Bintan, kata dia, masih membutuhkan infrastruktur. Untuk mendukung investasi, maka di Bintan akan dibangun sebuah bandara internasional.
"Ke depannya harus kita bangun bandara internasional, agar semua turis langsung bisa datang ke Bintan tanpa harus melalui Singapura," imbuhnya.
Transportasi yang ada saat ini menuju Bintan satu-satunya melalui laut, sementara tidak semua turis menyukai jalur transportasi itu. Selain itu, selama ini turis juga lebih lama di Singapura dibandingkan di Bintan.
Untuk terus mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang berada di daerah pulau lainnya yang ada di Kepri, Sani menegaskan akan menambah fasilitas transportasi yang memadai.
Khusus daerah NAL (Natuna, Anambas, dan Lingga), ujarnya, Pemprov Kepri juga akan menambah alat transportasi. Selain pesawat, tentunya juga kapal.
"Sebentar lagi akan ada kapal Roro yang akan menghubungkan Lingga dan Kuala Tungkal (Jambi). Kita sudah siap, pihak Kuala Tungkal-nya yang belum," ucap Sani menyebutkan rencana penambahan alat transportasi khusus laut. (wan/cw57)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar